LAKIP 2016 MLATI

BAB I

PENDAHULUAN

 

  1. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerjayang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),sertamerupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya.

PenyusunanLaporan Kinerja Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Tahun 2016 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan memuat realisasi kinerja Pemerintah Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman tahun 2016 yang merupakan tahun pertamadari RPJMD Kabupaten Sleman tahun 2016-2021.

 

  1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 51 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan,Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

  1. Perumusan kebijakan teknis sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan;
  2. Pelaksanaan tugas sebagian urusan otonomi derah dan tugas umum pemerintahan;
  3. Penyelenggaraan pelayanan umum;
  4. Pembinaan dan pengoordinasian wilayah; dan
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 51 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan adalah:

  1. Camat;
  2. Sekretariat terdiri dari:

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

2) Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.

  1. Seksi Pemerintahan;
  2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  3. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
  4. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
  5. Seksi Pelayanan Umum; dan
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.

 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN

Seksi Pemerintahan
CAMAT
SEKRETARIAT
Subbag Umum & Kepegawaian
Subbag Keuangan, Perencanaan & Evaluasi
Kelompok Jabatan Fungsional
Seksi Perekonomian & Pembangunan
Seksi Pelayanan Umum
Seksi Kesejahteraan Masyarakat
Seksi Ketentraman &Ketertiban

:Garis Komando

: Garis Koordinasi

Komposisi :

Camat                             : 1 orang

Sekretaris Kecamatan  : 1 orang

Kepala Subbag                         : 2 orang

Kepala Seksi                 :5 orang

Staf                                  : 21 orang

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 51 tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatanadalah:

  1. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi,dan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:
  2. Penyusunan program kerja Sekretariat;
  3. Penyusunan kebijakan teknis kesekretariatan;
  4. Penyelenggaraan urusan umum;
  5. Penyelenggaraan urusan kepegawaian;
  6. Penyelenggaraan urusan keuangan;
  7. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;
  8. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi;
  9. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat.
  10. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian, dandalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:
  11. Penyusunan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  12. Penyiap bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
  13. Penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan, dan rumah tangga;
  14. Penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian;
  15. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  16. Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan, perencanaan, dan evaluasi, dan dalammelaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:
  17. Penyusunan program kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
  18. Penyiap bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan, perencanaan dan evaluasi;
  19. Pengelolaan anggaran, perbendaharaan dan pembukuan keuangan;
  20. Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
  21. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan;
  22. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.
  23. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan pengoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, dan melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:
  24. Penyusunan program kerja Seksi Pemerintahan;
  25. Perumusan kebijakan teknis pemerintahan;
  26. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  27. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
  28. Penyelenggaraan fasilitasi pertanahan;
  29. Pembinaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa;
  30. Penyelenggaraan koordinasi pelayanan pajak bumi dan bangunan;
  31. Penyelenggaraan sebagaian urusan otonomi daerah dibidang pemerintahan yang dilimpahkan;
  32. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Seksi Pemerintahan.
  33. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan pengoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, dan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:
  34. Penyusunan program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  35. Perumusan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban;
  36. Pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
  37. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  38. Pembinaan kesatuan bangsa;
  39. Penyelenggaraan pemberdayaan perlindungan masyarakat;
  40. Penyelenggaraan penanggulangan dan penanganan bencana;
  41. Penyelenggaraan urusan otonomi daerah dibidang ketrentaman dan ketertiban yang dilimpahkan;
  42. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Seksi Ketrentraman dan Ketertiban.
  43. Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan pengoordinasian, pembinaan, dan pengembangan perekonomian dan pembangunan, dan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:
  44. Penyusunan program kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
  45. Perumusan kebijakan teknis perekonomian dan pembangunan;
  46. Pengembangan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pembangunan;
  47. Penyelenggaraan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  48. Penyelenggaraan pengkoordinasian dan fasilitasi pemberdayaan perekonomian;
  49. Penyelenggaraan fasilitasi pelayanan bantuan pembangunan;
  50. Pembinaan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
  51. Pembinaan pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna;
  52. Penyelenggaraan urusan otonomi daerah dibidang perekonomian dan pembangunan yang dilimpahkan;
  53. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan.
  54. Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan pengoordinasian, pembinaan, dan pengembangan kesejahteraan masyarakati,dan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:
  55. Penyusunan program kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
  56. Perumusan kebijakan teknis kesejahteraan masyarakat;
  57. Pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat;
  58. Pembinaan, pengembangan dan pelestarian seni dan budaya;
  59. Pembinaan kesehatan dan kesejahteraan keluarga;
  60. Penyelenggaraan fasilitasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  61. Penyelenggaraan fasilitasi pelayanan sosial dan keagamaan;
  62. Penyelenggaraan fasilitasi penanggulangan kemiskinan;
  63. Penyelenggaraan fasilitasi ketenagakerjaan;
  64. Penyelenggaraan fasilitasi kepemudaan dan keolahragaan;
  65. Penyelenggaraan urusan otonomi daerah dibidang kesejahteraan masyarakat yang dilimpahkan;
  66. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
  67. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan penyelenggaraan pelayanan umum, dan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:
  68. Penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
  69. Perumusan kebijakan teknis pelayanan umum;
  70. Penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan umum;
  71. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi kependudukan;
  72. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
  73. Penyelenggaraan urusan otonomi daerah dibidang pelayanan umum yang dilimpahkan;
  74. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Seksi Pelayanan Umum.

 

  1. Isu Strategis

Isu Strategis adalah sebagian dari masalah yang apabila tidak diatur akan berdampak pada pelayanan OPD

  1. Pelayanan Umum
  2. Otonomi daerah, pemerintahan umum, adinistrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.

a.1 Otonomi daerah

Dengan berlakunya UU No 6 tahun 2014 tentang Desa hubungan Kecamatan dengan Pemerintahan Desa terdapat kesenjangan didalam pembinaan pelaksanaan pemerintahan desa disebabkan desa menganggap mempunyai otonomi tersendiri.

a.2 Pemerintahan Umum

Penyerahan sebagian kewenangan pemerintahan umum dibidang otonomi daerah menjadi tarik ulur dengan SKPD atau instansi terkait.Penyerahan kewenangan belum disertai dengan penyerahan personil peralatan dan pendanaan.

a.3 Administrasi Keuangan Daerah

Dengan terbatasnya sumber danayang diterima dari APBD Kab Sleman penentuan skala prioritas program dan kegiatan belum sepenuhnya mencerminkan rencana kebutuhan yang sangat mendesak.

a.4 Perangkat Daerah

Masih terkendala lemahnya koordinasi antar seksi dan instansi .

a.5 Kepegawaian

Terbatasnya kapasitas SDM baik dari sisi kuantitas dan kualitas serta kompetensi yang dibutuhkan

a.6 Persandian

Lemahnya deteksi dini terhadap berbagai ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan pada masyarakat, sehingga menimbulkan terjadinya pelanggaran, ketertiban dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat.

 

 

  1. Kearsipan dan Perpustakaan

b.1. Kearsipan

  1. Pengetahuan retensi arsip sebagai bagian pelayanan kepada masyarakat belum dioptimalkan.
  2. Masih banyak arsip yang disimpan dimasing masing Seksi
  3. Belum ada yang bertugas sebagai tenaga fungsional kearsipan dan perpustakaan.

 

b.2. Perpuatakaan

  1. Masih terbatasnya buku buku yang berkenaan sebagai penunjang pelaksanaan tugas.
  2. Tersitanya waktu untuk pelayanan masyarakat, kesempatan membaca buku buku diperpustakaan sangat terbatas.

 

  1. Pendidikan, Kepemudaan dan Olah raga Pendidikan

 

c.1. Pendidikan

  1. Belum optimalnya aksesbilitas, sarana dan prasarana serta peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  2. Pendidikan non formal belum menyentuh sasaran dilapangan.

 

c.2. Kepemudaan dan Olah Raga

  1. Banyaknya masalah sosial dikalangan pemuda dan terbatasnya sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olah raga.
  2. Belum optimaknya lembaga lembaga yang bergerak dibidang pembinaan pemuda dan olah raga.
  3. Budaya
  4. Masih rendahnya penerapan nilai nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari hari.
  5. Belum optimalnya koordinasi antar organisasi kemasyarakatanselaku pelaku budaya.
  6. Sosial

Masih tingginya angka kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

  1. Kependudukan dan Catatan Sipil
  2. Rendahnya kesadaran masyarakat dan aparat dalam tertb adminstrasi kependudukan, dan kurangnya konsistensi proses penyelesaian dibidang kependudukan dan catatan sipil.
  3. Belum adanya keterpaduan aturan dalam fungsi KTP sebagai dasar semua pelayanan masyarakat.

 

 

  1. Ketertiban dan Keamanan

g.1      Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

  1. Meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
  2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundangan yang ada.
  3. Disamping itu ketidak pastian hukum menyebabkan masyarakat dapat bertindak sewenang wenang

g.2.     Penanggulangan Bencana

  1. Perlunya memperkuat kelembagaan, kesiapan menghadapi bencana yang meliputi kegiatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi baik sebelum mapupun sesudah bencana terjadi.
  2. Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada.

 

  1. Pertanahan
  2. Belum optimalnya pengelolaan tanah pemerintah dan kas desa
  3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam perijinan dan sertifikasi tanah.

 

  1. Statistik

Belum optimalnya kualitas SDM dan komitmen dalam pengelolaan data dan ststistik disebabkan karena sumber informasi yang tidak akurat dan sarana yang tidak memadai.

 

  1. Pemberdayaan Masyarakat
  2. Perencanaan pembangunan
  3. Belum adanya sinkronisasi yang mantap antara kebutuhan mayarakat terhadap percepatan pembangunan dengan daya dukung pemerintah di dalam fasilitasi dan pendanaan yang memadai.
  4. Penentuan skala prioritas belum mencerminkan rencana kebutuhan masyarakat yang mendesak.
  5. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  6. Belum meratanya partisipasi perempuan dalam pembangunan.
  7. Masih ditemukan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
  8. Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengaru sutamaan gender dan anak.

 

  1. Pemberdayaan masyarakat desa

Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan dan tata kelola perintahan desa.

 

  1. Perdagangan
  2. Rendahnya daya saing produk sleman dipasar nasional dan global.
  3. Belum lancarnya distribusi bahan / barang strategis.
  4. Kurang memadainya kondisi sarana dan prasarana pasar tradisional.

 

  1. Industri
  2. Kurangnya kualitas manajemen pengelolaan usaha bagi UMKM.
  3. Inovasi produk belum mengimbangi kebutuhan pasar, dan
  4. Belum optimalnya kemitraan antar pelaku usaha.

 

  1. Pertanian, perikanan dan peternakan

Laju penggunaan lahan sawah untuk hunian dan kegiatan ekonomi sulit dihindari.

  1. Lingkungan hidup

Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah keluarga dan menjaga kelestarian lingkungan.

 

 

 

 

 

 

  1. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Kata pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Bab I     Pendahuluan

  1. Latar Belakang
  2. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi
  3. Strategi Dan Permasalahan
  4. Sistematika Laporan Kinerja

Bab II    Perencanaan Kinerja

  1. Indikator Kinerja Utama (IKU)
  2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Bab III   Akuntabilitas Kinerja

  1. Capaian Kinerja Organisasi
  2. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis
  3. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

Lampiran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB  II

PERENCANAAN KINERJA

 

  1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh intansi pemerintah.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama(IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (core business) yang diembannya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman 2016-2021 adalah sebagai berikut:

  1. Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti
  2. Predikat LAKIP
  3. Jumlah Desa yang melaksanakan Siklus Tahunan Desa tepat waktu
  4. Indeks Kepuasan Masyarakat

 

  1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang dsertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Pada bulan Oktober 2016, dengan telah ditetapkannya Rencana Strategis Kecamatan Mlati Tahun 2016-2021 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021telah dilakukan perubahan terhadap Perjanjian Kinerja yang disusun pada bulan Februari 2016.Perubahan Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Mlati sebagaimana termuat dalam rencana strategis dimaksud.

 

 

 

 

Adapun Perjanjian KinerjaKecamatan Mlati Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan di kecamatan Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti 100%
  Predikat LAKIP A
  Siklus Tahunan Desa tepat waktu 5 Desa
2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat 78,86
  Persentase keluhan/ pengaduan keamanan dan ketertiban ditindaklanjuti 100%
3 Meningkatnya keberdayaan masyarakat Jumlah kegiatan masyarakat yang  difasilitasi 100%  
4 Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana di kecamatan Jumlah masyarakat yang terlatih kebencanaan 150  
5 Meningkatnya kerukunan masyarakat di kecamatan Kasus gangguan ketertiban masyarakat 4  
Konflik SARA 0  

 

Untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas diwujudkan dalam 26 program dengan anggaran sebesar Rp. 1,304,521,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

 

  1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Kecamatan Turi melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama(IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan MLATI Tahun 2016.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

  1. Kondisi capaian kinerja yang menunjukan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

 

% Capaian  kinerja = Realisasi kinerja x 100%
Target kinerja

 

 

  1. Kondisi capaian kinerja yang menunjukan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin buruk :

 

% Capaian  kinerja = 2 x Realisasi – Target x 100%
Target kinerja

 

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

  • Capaian Kinerja 95% s/d 100% = Sangat berhasil
  • Capaian Kinerja 80% s/d 85% = Berhasil
  • Capaian Kinerja 50% s/d 80% = Cukup berhasil
  • Capaian Kinerja < 50% = Tidakberhasil

 

 

 

 

 

 

Capaian Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

No. Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Satuan Tahun 2016
Target Realisasi Capaian (%)
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan di kecamatan Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti % 80 100 125
Predikat LAKIP Predikat A *) *)
Jumlah Desa yang melaksanakan Siklus Tahunan Desa tepat waktu Desa 5 5 100
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 78,86 100% 100%

 

Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis organisasi adalah sebagai berikut:

No. Kinerja Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Tahun 2016
Target Realisasi Capaian (%)
1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan di kecamatan Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti % 80 100 125
  Predikat LAKIP Predikat A *) *)
  Siklus Tahunan Desa tepat waktu Desa 5 5 100
2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 78,86 100 100
Persentase keluhan/ pengaduan keamanan dan ketertiban ditindaklanjuti % 100 100 100
3 Meningkatnya keberdayaan masyarakat Jumlah kegiatan masyarakat yang  difasilitasi Kegiatan 65 66 101,5
4 Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana di kecamatan Jumlah masyarakat yang terlatih kebencanaan Orang 100 150 100%
5 Meningkatnya kerukunan masyarakat di kecamatan Kasus gangguan ketertiban masyarakat Kasus     4 0 100
Konflik SARA Kasus 0 0 100

 

Dari 5 sasaran strategis dengan 9 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Mlati  adalah sebagai berikut:

No. Predikat Jumlah Sasaran Jumlah Indikator Kinerja
1 Sangat berhasil 4 8
2 Berhasil    
3 Cukup berhasil    
4 Tidak berhasil    
5 Data belum tersedia 1 1

 

Pencapaian kinerja sasaran beserta jumlah indikator kinerjanya serta predikat kinerja yang diperoleh dapat dirinci sebagai berikut:

No. Sasaran Jumlah Indikator Rata-rata Capaian (%) < 50 >50 s/d 80 >80 s/d 95 >95 s/d 100
1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan di kecamatan 2 125       Sangat berhasil
1 Data belum dapat ditampilkan        
2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan 2 100       Sangat berhasil
3 Meningkatnya keberdayaan masyarakat 1 100       Sangat berhasil
4 Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana di kecamatan 1 100       Sangat berhasil
5 Meningkatnya kerukunan masyarakat di kecamatan 2 100       Sangat berhasil

 

  1. EVALUASI KINERJA SASARAN STRATEGIS

Sasaran 1

“Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan di kecamatan”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan di kecamatan” dengan 2 indikator kinerja adalah sebesar 112,5% dengan predikat sangat berhasil, sedangkan 1 indikator kinerja yaitu predikat LAKIP belum dapat dilakukan pengukuran sehingga hasilnya belum dapat ditampilkan.

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2016 sebagai berikut:

No. Indikator Kinerja Satuan Tahun 2016
Target Realisasi Capaian (%)
1 Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti % 80 100 125
2 Predikat LAKIP Predikat A *) *)
3 Siklus Tahunan Desa tepat waktu Desa 5 5 100
  Rata – rata capaian       112,5

 

Persentase Temuan yang ditindak lanjuti

Pada tahun 2016, Ispektorat melaksanakan pemeriksaan di Kecamatan Mlati, dan terdapat 5 rekomendasi  dan semuanya sudah ditindak lanjuti.

Predikat LAKIP

Pada tahun 2016, Kacamatan Turi belum mendapatkan hasil evaluasi LAKIP dari Inspektorat, karena evaluasi AKIP baru akan dilaksanakan pada triwulan III.

Siklus Tahunan Desa Tepat Waktu

Jumlah Desa di Kecamatan Mlati, terdapat 5 Desa, yaitu Sinduadi,Sumberadi,Sendangadi.Tlogoadi,Tirtoadi Dari 5desa tersebut, siklus tahunan desa dilaksanakan tepat waktu.

Perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2016 dengan target kinerja tahun 2021 (tahun terakhir Renstra 2016-2021) adalah sebagai berikut:

No. Indikator Kinerja Satuan Realisasi

 Tahun 2016

Target

Tahun 2021

1 Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti % 100 80
2 Predikat LAKIP Predikat *) A
3 Siklus Tahunan Desa tepat waktu Desa 5 5

 

Tahun 2016 merupakan tahun pertama Renstra, sehingga realisasi indikator kinerja belum bisa dibandingkan dengan realisasi tahun yang lalu.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp1.221.457.692dari anggaran sebesar Rp1.304.521.000 atau 93,63% dari target. Realisasi keuangan sebesar 93,63% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 96,62%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah adanya komitmen pimpinan dan pegawaiuntuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing yang didukung dengan anggaran yang cukup memadai.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah terbatasnya jumlah SDM/personil, baik di kecamatan maupun desa.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran/outcome adalah sebagai berikut:

Indikator Sasaran Program/Kegiatan
Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti

 

 

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
Penatausahaan keuangan dan aset SKPD
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
  Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes
Predikat LAKIP Program perencanaan pembangunan daerah
  Penyelenggaraan musrenbang RKPD
  Penyusunan Renstra SKPD
  Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
  Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  Penyusunan perencanaan kerja SKPD
  Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD
  Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
  Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi
  Program peningkatan administrasi pemerintahan
  Pembinaan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa
  Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa
Siklus Tahunan Desa tepat waktu Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
  Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala dan Perangkat Desa

 

Sasaran 2

Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan” dengan 2 indikator kinerja adalah sebesar 100% dengan predikat sangat berhasil.

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2016 sebagai berikut:

 

 

 

No. Indikator Kinerja Satuan Tahun 2016
Target Realisasi Capaian (%)
1 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 78,86 100 100%
2 Persentase keluhan/ pengaduan keamanan dan ketertiban ditindaklanjuti % 100 100 100%

 

Indikator kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan” adalah indikator baru yang ada di tahun 2016 dan belum ada di tahun sebelumnya, sehingga realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2016 belum dapat dibandingkan dengan realisasi tahun lalu.

Perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2016 dengan target kinerja tahun 2021 (tahun terakhir Renstra 2016-2021) adalah sebagai berikut:

No. Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun 2016 Target

Tahun 2021

1 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 78,86 80
2 Persentase keluhan/ pengaduan keamanan dan ketertiban ditindaklanjuti % 100 100

I

Indeks Kepuasan Masyarakat

IKM adalah indikator sasaran baru jadi belum bisa ibandingkan dengan tahun sebelumnya.Namun ditahun ini dapat dilihat dari pencapaian pelayanan yang Semua jenis pelayanan publik di Kecamatan Mlati dirumuskan dengan memperhatikan aspek legalitas, transparansi dan akuntabilitas.

Persentase keluhan/ pengaduan keamanan dan ketertiban ditindaklanjuti

Jumlah presentase keluhan dan pengaduan keamanan dan ketertiban di kecamatan Mlati adalah 100% ini berarti adanya feed back dari kecamatan Mlati akan keluhan dan pengaduan dan semuanya di tindklanjuti

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah adanya komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing yang didukung dengan anggaran yang cukup memadai.

Sedangkan hambatan/masalah yang dihadapi adalah terbatasnya jumlah SDM/personil serta kondisi prasarana dan sarana kerja yang belum belum memadai.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran/outcome adalah sebagai berikut:

 

Indikator Sasaran Program/Kegiatan
Indeks Kepuasan Masyarakat

 

Program Penataan Administrasi Kependudukan
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
  Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
  Pengawasan dan Pengendalian Keamanan
  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  Penyediaan jasa administrasi keuangan
  Penyediaan makanan dan minuman rapat
  Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
  Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran
  Penyediaan jasa langganan
  Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor
  Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
  Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas
  Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas
  Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
  Pengelolaan kepegawaian
  Program peningkatan kualitas pelayanan publik
  Pengelolaan Perijinan
  Monitoring dan evaluasi penyelenggaraann kegiatan bidang sosial budaya
  Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bidang fisik
  Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan bidang ekonomi
  Lomba antar wilayah
Indikator Sasaran Program/Kegiatan
Indeks Kepuasan Masyarakat

 

 

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Pengelolaan Dokumen SKPD
Persentase keluhan/ pengaduan keamanan dan ketertiban ditindaklanjuti Program Penataan Peraturan Perundang- undangan
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Program penegakan hukum
  Operasi Penertiban
  Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
  Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
  Pemantauan dan Pengamanan Pilkada, Pildukuh, dan Pengisian Perangkat Desa

 

 

 

Sasaran 3

Meningkatnya keberdayaan masyarakat”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya keberdayaan masyarakat” dengan 1 indikator kinerja adalah sebesar 101,5% dengan predikat sangat berhasil.

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2016 sebagai berikut:

No. Indikator Kinerja Satuan Tahun 2016
Target Realisasi Capaian (%)
1 Jumlah kegiatan masyarakat yang  difasilitasi Kegiatan 65 66 101,5

 

Indikator kinerja sasaran “Meningkatnya keberdayaan masyarakat” adalah indikator baru yang ada di tahun 2016 dan belum ada di tahun sebelumnya, sehingga realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2016 belum dapat dibandingkan dengan realisasi tahun lalu.

Perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2016 dengan target kinerja tahun 2021 (tahun terakhir Renstra  2016-2021) adalah sebagai berikut:

No. Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun 2016 Target

Tahun 2021

1 Jumlah kegiatan masyarakat yang  difasilitasi Kegiatan 66 75

 

Jumlah Kegiatan Masyarakat yang difasilitasi

Terdapat 5 Desa di Kecamatan Mlati yang difasilitasi kegiatan masyarakatnya, semua berjalan dengan baik untuk memacu semangat peningkatan keberdayaan masyarakat desa dalam ikit penuh berpartisipasi dalammembanngun desa

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah adanya komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing yang didukung dengan anggaran yang memadai.

Sedangkan hambatan/masalah yang dihadapi adalah terbatasnya jumlah SDM/personil serta kondisi prasarana dan sarana kerja yang belum memadai.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran/outcome adalah sebagai berikut:

Indikator Sasaran Program/Kegiatan
Jumlah kegiatan masyarakat yang  difasilitasi Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
  Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
  Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
  Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang Fisik
  Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang sosial
  Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi
  Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang budaya

 

Sasaran 4

Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana di kecamatan”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana di kecamatan” dengan 1 indikator kinerja adalah sebesar 144,4% dengan predikat sangat berhasil.

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2016 sebagai berikut:

No. Indikator Kinerja Satuan Tahun 2016
Target Realisasi Capaian (%)
1 Jumlah masyarakat yang terlatih kebencanaan Orang 100 150 100%

 

Indikator kinerja sasaran “Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana di kecamatan”, yaitujumlah masyarakat yang terlatih kebencanaan, pada tahun 2016 realisasinya adalah 150 orang dengan capaian kinerja 100%..

Perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2016 dengan target kinerja tahun 2021 (tahun terakhir Renstra 2016-2021) adalah sebagai berikut:

No. Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun 2016 Target

Tahun 2021

1 Jumlah masyarakat yang terlatih kebencanaan Orang 100 250

 

Jumlah Masyarakat yang terlatih kebencanaan

Mengingat wilayah melati adalah wilayah rawan bencana(puting beliung dan angin kencang),oleh karena itu pelatihan bagi kelompok warga untuk tanggap dan terlatih kebencanaan sangalah penting. Dengan tujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana di kecamatan

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah adanya komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing yang didukung dengan anggaran yang memadai, serta tingginya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana.

Sedangkan hambatan/masalah yang dihadapi adalah terbatasnya jumlah SDM/personil serta kondisi prasarana dan sarana pendukung kegiatanyang belum memadai.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran/outcome adalah sebagai berikut:

Indikator Sasaran Program/Kegiatan
Jumlah masyarakat yang terlatih kebencanaan Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
  Pencegahan dan pengurangan resiko bencana

 

Sasaran 5

Meningkatnya kerukunan masyarakat di kecamatan”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kerukunan masyarakat di kecamatan” dengan 2 indikator kinerja adalah sebesar 100% dengan predikat sangat berhasil.

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2016 sebagai berikut:

No. Indikator Kinerja Satuan Tahun 2016
Target Realisasi Capaian (%)
1 2 3 4 5 6
1 Kasus gangguan ketertiban masyarakat Kasus ≤2 0 100
2 Konflik SARA Kasus 0 0 100

 

Indikator kinerja sasaran “Meningkatnya kerukunan masyarakat di kecamatan” adalah indikator baru yang ada di tahun 2016 dan belum ada di tahun sebelumnya, sehingga realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2016 belum dapat dibandingkan dengan realisasi tahun lalu.

Perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2016 dengan target kinerja tahun 2021 (tahun terakhir Renstra 2016-2021) adalah sebagai berikut:

 

 

 

No. Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun 2016 Target

Tahun 2021

1 2 3 4 5
1 Kasus gangguan ketertiban masyarakat Kasus 0 ≤2
2 Konflik SARA Kasus 0 0

 

Kasus gangguan ketertiban masyarakat

Terbangunnya kemitraan dengan aparat keamanan lainnya didukung dengan Tersedianya Peraturan dan Perundang-undangan yang mendukung sehingga jumlah gangguan ketertiban dan pelanggaran dapat di minimalkan dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk sadar hukum dan waspada terhadap lingkungan,

Konflik SARA

Memberikan penyuluhan atau pendekatan positif kepada masyarakat misalnya lewat menguatkan muatan kearifan lokal Budaya tentang nilai-niai Kebhinekan dan Persatuan, dan memperkuat tentang waaan kebangsaan sehingga masyarakat dapat saling menghargai perbedaan, dan menyadari abiarpun berbeda tetap satu kesatuan.

           

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah adanya komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing disertai anggaran yang memadai, serta adanya dukungan dan komunikasi yang baik dengan berbagai elemen tokoh masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Sedangkan hambatan/masalah yang dihadapi adalah terbatasnya jumlah SDM/personil, kondisi prasarana dan sarana pendukung kegiatan yang belum memadai, serta adanya pengaruh negatif perkembangan teknologi dan informasiyang terkait dengan ketahanan ipoleksosbud.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran/outcome adalah sebagai berikut:

Indikator Sasaran Program/Kegiatan
Kasus gangguan ketertiban masyarakat Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
  Monitoring dan evaluasi Tata Guna Tanah
  Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
  Penyelesaian konflik- konflik pertanahan
Konflik SARA Program pengembangan wawasan kebangsaan
  Penyelenggaraan upacara kenegaraan
dan kegiatan kemasyarakatan
  Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
  Pemantauan dan pendataan WNA/WNI Keturunan, NGO (LSM) dan Lembaga Asing
  Program pendidikan politik masyarakat
  Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

 

 

  1. Analisis efisiensi dalam pencapaian sasaran
No Sasaran Anggaran Realisasi %anggaran %kinerja Efisiensi
1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan di kecamatan 151.875.500 151.837.400 99,98% 112,5 efisien
2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan 713.942.500 628.944.392 93,635 96,62 efisien
3 Meningkatnya keberdayaan masyarakat 309.651.000 307.836.900 99,39 100 efisien
  Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana di kecamatan 13.924.500 13.924.500 100 100 efisien
  Meningkatnya kerukunan masyarakat di kecamatan 104.498.500 104.289.078 99,9% 100 efisien

 

  1. REALISASI ANGGARAN

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mlati pada tahun 2016 terdiri dari 26 program dan 46 kegiatan.Jumlah anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

 

 

 

 

 

 

 

 

NO Program Anggaran  
kegiatan program  
I Prgram Pelayanan Administrasi Perkantoran    Rp      180,620,000.00  
1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

 

 

 Rp   11,100,000.00  Rp   11,100,000.00
2. Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat

 

 

 Rp    31,525,000.00  Rp    31,525,000.00
3. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

 

 

 Rp    1,780,000.00    Rp    1,780,000.00
4. Penyediaan Bahan dan Jasa Administrasi Perkantoran  Rp     62,250,000.00    Rp     62,250,000.00
5. Penyediaan Jasa Langganan

 

 

 Rp    30,780,000.00    Rp    30,780,000.00
6. Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor

 

 

 Rp    43,185,000.00    Rp    43,185,000.00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor    Rp      199,355,000.00  
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas

 

 

 Rp         58,235,000.00    Rp         58,235,000.00
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

 

 

 Rp       141,120,000.00    Rp       141,120,000.00
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya aparatur    Rp    37,730,000.00  
1 Pengelolaan Kepegawaian

 

 

 Rp         37,730,000.00    Rp         37,730,000.00
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan    Rp        29,375,500.00  
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

 

 

 Rp         11,053,500.00    Rp         11,053,500.00
2 Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD

 

 

 Rp         11,102,000.00    Rp         11,102,000.00
3 Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan SKPD

 

 

 Rp           7,220,000.00    Rp           7,220,000.00
5 Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan keuangan dan Kekayaan Daerah    Rp          9,462,000.00  
1 Penata usahaan Keuangan dan Aset SKPD  Rp           9,462,000.00    Rp           9,462,000.00
6 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa    Rp          7,844,000.00  
1 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes

 

 

 Rp           7,844,000.00    Rp           7,844,000.00
7 Program Peningkatan Sistem Pengawasaninternal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH    Rp          6,317,000.00  
1 Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

 

 

 Rp           6,317,000.00    Rp           6,317,000.00
8 Program Penataan Peraturan Perundang Undangan    Rp          8,414,500.00  
1 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

 

 

 Rp           3,666,500.00    Rp           3,666,500.00
2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

 

 

 Rp           4,748,000.00    Rp           4,748,000.00
9 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik    Rp      124,137,500.00  
1 Pengelolaan Perijinan

 

 

 Rp         42,274,500.00    Rp         42,274,500.00
2 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan Bidang Sosial Budaya  Rp         50,834,000.00    Rp         50,834,000.00
3 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Fisik

 

 

 Rp           3,922,000.00    Rp           3,922,000.00
4 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan Bidang Ekonomi

 

 

 Rp         12,704,000.00    Rp         12,704,000.00
5 Lomba Antar Wilayah

 

 

 Rp        14,403,000.00    Rp        14,403,000.00
10 Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan    Rp        71,561,000.00  
1 Pembinaan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa

 

 

 Rp         62,232,000.00    Rp         62,232,000.00
2 Monitoring, Evaluasi dan Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

 

 

 Rp           9,329,000.00    Rp           9,329,000.00
11 Program Penegakan Hukum    Rp          4,422,000.00  
1 Operasi Penertiban

 

 

 Rp           4,422,000.00    Rp           4,422,000.00
12 Program Pemeliharan Kantratibmas dan Pencegahan    Rp        36,141,000.00  
1 Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

 

 

 Rp         22,062,000.00    Rp         22,062,000.00
2 Pemantauan dan Pengamanan Pilkada,Pildukuh, dan Pengisian Perangkat Desa

 

 

 Rp         14,079,000.00    Rp         14,079,000.00
13 Program Pengembangan Wawasan kebangsaan    Rp        69,890,000.00  
1 Penyelenggaraan Upacara Kenegaraan dan Kegiatan Kemasyarakatan

 

 

 Rp         69,890,000.00    Rp         69,890,000.00
14 Program Kemitraan Pengembangan Wawasn Kebangsaan    Rp          3,878,000.00  
1 Pemantauan dan Pendataan WNA/WNI Keturunan, NGO (LSM) dan Lembaga Asing

 

 

 Rp           3,878,000.00    Rp           3,878,000.00
15 Program Pendidikan Politik Masyarakat    Rp          9,799,500.00  
1 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

 

 

 Rp           9,799,500.00    Rp           9,799,500.00
16 Program Perencanaan Pembangunan Daerah    Rp        27,316,000.00  
1 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

 

 

 Rp         18,592,000.00    Rp         18,592,000.00
2 Penyusunan Renstra SKPD

 

 

 Rp           8,724,000.00    Rp           8,724,000.00
17 Program Penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah    Rp        10,345,000.00  
1 Monitoring dan Evaluasi Tata Guna Tanah

 

 

 Rp         10,345,000.00    Rp         10,345,000.00
18 Program Penyelesaian konflek konflek pertanahan    Rp        10,586,000.00  
1 Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

 

 

 Rp         10,586,000.00    Rp         10,586,000.00
19 Program Penataan Administrasi Kependudukan    Rp        88,254,000.00  
1 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan

 

 

 Rp         88,254,000.00    Rp         88,254,000.00
20 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan    Rp          9,654,500.00  
1 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan

 

 

 Rp           9,654,500.00    Rp           9,654,500.00
21 Program Pencegahan dini dan Penanggulangan korban bencana alam    Rp        13,924,500.00  
1 Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana

 

 

 Rp         13,924,500.00    Rp         13,924,500.00
22 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan    Rp        10,122,000.00  
1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

 

 

 Rp         10,122,000.00    Rp         10,122,000.00
23 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Desa    Rp      299,529,000.00  
1 Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Fisik

 

 

 Rp         37,819,000.00    Rp         37,819,000.00
2 Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Sosial

 

 

 Rp       116,410,000.00    Rp       116,410,000.00
3 Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Ekonomi

 

 

 Rp         35,272,000.00    Rp         35,272,000.00
4 Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Budaya

 

 

 Rp       110,028,000.00    Rp       110,028,000.00
24 Program Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintahan Desa    Rp        10,629,000.00  
1 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kepala dan Perangkat Desa

 

 

 Rp         10,629,000.00    Rp         10,629,000.00
25 Program Pengembangan data /informasi /Statistik Daerah    Rp          7,465,000.00  
1 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah

 

 

 Rp           7,465,000.00    Rp           7,465,000.00
26 Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/arsip daerah    Rp        17,749,000.00  
1 Pengelolaan Dokumen SKPD

 

 

 Rp         17,749,000.00    Rp         17,749,000.00
  JUMLAH  Rp   1,304,521,000.00  Rp   1,304,521,000.00  Rp   1,304,521,000.00

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

PENUTUP

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Mlati Tahun 2016adalah merupakan penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (outputs) dan hasil (outcomes) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikanpada bab sebelumnya, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Mlati tahun 2016 dengan 5 sasaran dikategorikan sangat berhasil.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknyasesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

 

 

 

Mlati, 29 Januari 2016

Camat Mlati

 

 

 

Drs.SUYUDI,MM.

Pembina Tingkat I,IV/b

NIP.19641103 199203 1 007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN

 

Yang perlu dilampirkan adalah

  1. Perjanjian Kinerja (bisa diambil tabel Perjanjian Kinerja dari Bab II)

Realisasi Perjanjian kinerja (bisa ambil di tabel  Realisasi Perjanjian kinerja ba