LAKIP 2018

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah, maka setiap SKPD diamanahkan untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir. Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden tersebut, pemerintah telah menerapkan suatu sistem pertanggungjawaban yang berfokus kepada kinerja dan secara terpadu mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi.

LAKIP ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah, sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Mlati dan evaluasi atas pencapaian kinerja dalam rangka menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selama tahun 2018, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai dan menambah deretan pencapaian yang telah diraih pada tahun-tahun sebelumnya atau capaian rencana strategsis sebelumnya. Capaian kinerja  Kecamatan Mlati untuk tahun 2018 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mlati.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mlati (LAKIP)  tahun 2018 dapat didownload disini