PELAYANAN E KTP

IMG_3300[1]Pemberian sanksi administrasi kepada masyarakat yang belum/tidak melakukan perekaman E-KTP berupa penon aktifan data kependudukan. Sanksi tersebut berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2016, untuk itu banyak warga masyarakat berbondong bondongĀ  mengurus E KTP.

Seperti terlihat di kantor Kecamatan Mlati yang saat ini berdomisili di Gedung Serbaguna Balai Desa Tlogoadi tampak warga masyarakat begitu antusias untuk mendapatkan E KTP, baik yang sudah pernah mlakukan perekaman namun belum jadi maupun yang belum pernah melakukan perekaman, hal seperti ini membuat petugas kewalahan melayani mayarakat.

Sanksi administrasi yang akan diberikan kepada warga masyarakat yang tidak mempunyai E-KTP yaitu penonaktifan data kependudukan/KTP, sehingga penduduk tidak akan mendapatkan pelayanan publik seperti :

  1. BPJS dikarenakan data basisnya melalui Nomor Induk Kependudukan ( NIK )
  2. Kartu Perdana
  3. Layanan Perbankan
  4. Layanan kepolisian
  5. Layanan Kesehatan
  6. IMB
  7. dll yang data basisnya dari NIK.

Bagi masyarakat yang datanya sudah di non aktifkan, maka bisa langsung mengurusnya ke Dinas Dukcapil.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *