Penilaian Kinerja

BAB I
PENDAHULUAN

 

1.1. Latar  Belakang

Laporan  Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance.

Bertitik tolak dari RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016 – 2021 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 yang berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator sasaran. Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sleman menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Bupati kepada Presiden, yang telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan kinerja Tahun 2014 yaitu tahun keempat RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016 – 2021.

 

1.2. Kewengangan dan Tugas Pokok serta Struktur Organisasi

  1. Kewenangan dan Tugas Pokok
    1. Kewenangan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah kabupaten/kota adalah urusan pemerintahan konkuren yang lokasi, pengguna, manfaat, dampak negatifnya dalam daerah kabupaten/kota dan penggunaan sumberdaya lebiih efisien dilakukan oleh kabupaten/kota. Urusan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olahraga; statistik; persandian; perpustakaan, dan kearsipan. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan meliputi kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.

  1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 51 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Mlati sebagai berikut :

  1. Kecamatan Mlati merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  2. Kecamatan Mlati mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
  3. Dalam menyelenggarakan tugas, Kecamatan Mlati mempunyai fungsi :
  1. Perumusan kebijakan teknis sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan,
  2. Pelaksanaan tugas sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan,
  3. Penyelanggaraan pelayanan umum,
  4. Pembinaan dan pengoordinasian wilayah, dan
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. Struktur Organisasi
    1. Struktur Organisasi dan Kelembagaan.

 

SeksiPemerintahan

:GarisKomando

:GarisKoordinasi

 

  1. Ringkasan Organisasi

Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah Kabupaten Sleman yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 51 tahun 2009 tentang Uraian tugas, Fungsi dan tata kerja Kecamatan.Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kecamatan mempunyai fungsi pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Daerah.

Kedudukan Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi meliputi :

  1. Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekeretariat Daerah.
  2. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menanggani sebangian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
  3. Dalam menyelenggarakan tugas kecamatan mempunyai fungsi :
  4. Perumusan kebijakan teknis sebagaian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan;
  5. Pelaksanaan tugas sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan ;
  6. Penyelenggaraan pelayanan umum;
  7. Pembinaan dan penggorganisasian wilayah; dan
  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya :
    1. Susunan Organisasi kecamatan terdiri dari :
  9. Sekretariat terdiri dari:
  10. Subbagian umum dan Kepegawaian;dan
  11. Subbagian Keuangan,Perencanaan dan Evaluasi.
  12. Seksi Pemerintahan.
  13. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
  14. Seksi Perkonomian dan Pembangunan,
  15. Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
  16. Seksi Pelayanan Umum.
    1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Camat;
    2. Setiap Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung kepada Camat melalui Sekretaris Camat.
    3. Setiap Subbagian dipimpin oleh kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
    4. Kelompok Jabatan funfsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan beada dibawah serta bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
    5. Bagian organisasi Kecamatan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati :

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum,Kepegawaian,Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan rencana kerja Sekretariat.
  2. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
  3. Penyelenggaraan urusan umum;
  4. Penyelenggaraan urusan Kepegawaian;
  5. Penyelenggaraan urusan keuangan;
  6. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;
  7. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi; dan
  8. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat.
  9. Subbagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian.

Subbagian umum dan kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan rencana kerja Subbagian umum dan Kepegawaian;
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
  3. Penyelenggaraan urusan surat menyurat, kearsipan, Perpustakaan, dokumentasi, Informasi perlengkapan dan rumah tangga;
  4. Penyusunan bahan rencana kebutuhan kepegawaian, pengembangan pegawai, Kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata urusan kepegawaian; dan
  5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian umum dan Kepegawaian.
  6. Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Keuangan, perencanaan, dan evaluasi. Subbagian keuangan, Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
  7. Penyusunan Rencana Kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi.
  8. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi;
  9. Pelaksanaan Anggaran, Perbendaharaan, Pembukuan, dan Penyusunan Laporan Keuangan;
  10. Pengkoordinasian Evaluasi dan Pelaporan;
  11. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan ;dan
  12. Evalusai dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi.
    1. Seksi Pemerintahan.

Seksi pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melasanakan pengorganisasian dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan. Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan rencana kerja seksi Pemerintahan;
  2. Perumusan kebijakan teknis pemerintahan;
  3. Pengkoordinasian kegiatan pemerintahan di tinggkat Kecamatan;
  4. Pembinaan pemerintah Desa;
  5. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelayanan pemerintahan;
  6. Pembinaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa;
  7. Penyelenggaraan fasilitasi pelayanan pajak bumi dan bangunan;
  8. Penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah di bidang pemerintahan yang dilimpahkan; dan
  9. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi pemerintahan.
    1. Seksi Ketentraman dan ketertiban.

Seksi ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan pengkoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban. Seksi ketentraman dan ketertiban dalm melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan rencana kerja Seksi ketentraman dan ketertiban;
  2. Perumusan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban;
  3. Pengkoordinasian dan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
  4. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan penegakan peraturan perundang undangan;
  5. Pengkoordinasian dan pembinaan kesatuan bangsa;
  6. Pengkoordinasian dan pembinaan perlindungan masyarakat;
  7. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan penanggilangan dan penanganan bencana;
  8. Penyelenggaraan urusan otonomi daerah di bidang ketentraman dan ketertiban yang dilimpahkan;dan
  9. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencanan kerja seksi ketentraman dan Ketertiban.
    1. Seksi Perekonomian dan pembangunan.

Seksi Perekonomian dan pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan pengkoordinasian, pembinaan, dan pengembangan perekonomian dan pembangunan. Seksi Perekonomian dan pembangunan  dalam melaksanakan tugas mempuyai fungsi :

  1. Penyusunan rencana kerja Seksi Perekonomian dan pembangunan;
  2. Perumusan kebijakan teknis Perekonomian dan Pembangunan;
  3. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat;
  4. Pengkoordinasian dan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam;
  5. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pembangunan;
  6. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  7. Penyelenggaraan Fasilitas pelayanan bantuan perekonomian dan bangunan;
  8. Penyelenggaraan urusan otonomi daerah dibidang perekonomian dan pembangunan yang dilimpahkan; dan
  9. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Perekonomian dan pembangunan .

 

 

  1. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan penggordinasan, pembinaan, dan pengembangan Kesejahteraan Masyarakat. Seksi Kesejahteraan Masyarakat   dalam melaksanakan tugas mempuyai fungsi :

  1. Penyusunan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
  2. Perumusan kebijakan teknis Kesejahteraan Masyarakat;
  3. Pengkoordinasian pengembangan pendidikan nonformal dan Informal;
  4. Pengkoordinasian dan pembinaan Seni dan Budaya;
  5. Pengkoordinasian dan pembinaan kesehatan dan keluarga berencana;
  6. Pengkoordinasian pembinaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  7. Pengkoordinasian pelayanan sosiall dan keagamaan;
  8. Pengkoordinasian penaggulangan kemiskinan;
  9. Pengkoordinasian perluasan kesempatan kerja dan pelatihan tenaga kerja;
  10. Pengkoordinasian dan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan;
  11. Penyelenggaraan fasilitasi pelayanan bantuan sosial;
  12. Penyelenggaraan urusan otonomi daerah dibidang Kesejahteraan masyarakat yang dilimpahkan;dan
  13. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencanan kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat

 

  1. Seksi Pelayanan Umum

Seksi pelayanan Umum  mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan penyelenggaraan pelayanan umum. Seksi  Pelayanan  Umum   dalam melaksanakan tugas mempuyai fungsi :

  1. Penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan umum;
  2. Perumusan kebijakan teknis Pelayanan umum;
  3. Penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan umum;
  4. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa;
  5. Penyelenggaraan urusan otonomi daerah dibidang pelayanan umum yang dilimpahkan; dan
  6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pelayanan Umum.

C . ISU STRATEGIS

 

 

1.3   Sumberdaya manusia

Susunan Pejabat struktural Kecamatan Mlati

  1. Camat :  Suyudi,M.M
  2. Sekcam :  Tutik Sudaryanti,S.Sos
  3. Kasi Pemerintahan :  Rohmiyanto, AP
  4. Kasi Ekobang :  Sumariyah,S.Sos
  5. Kasi Tramtib :  Jaka Susanta
  6. Kasi Kesmas                                              :  Rohmiyanto, AP
  7. Kasi Pelayanan Umum :  Irianto Wibowo, SE
  8. Kasubbag Keuangan :  Yuni Suryani S,Sos.
  9. Kasubbag Umum                                            :  Nanik Hanafiah.

Susunan staf Kecamatan Mlati

  1. Staf Sekretariat :   6 orang
  2. Sta Seksi Pemerintahan             :   5 orang
  3. Staf Seksi Ekobang :   3 orang
  4. Staf Seksi Pelayanan Umum :   6 orang
  5. Staf Seksi Kesmas :   3 orang
  6. Staf Seksi Tramtib                               :   4 orang
  7. Petugas Fungsional :   3 orang
  8. Petugas Instansi Vertikal :  1 orang
  9. Pegawai Tidak tetap             :  2 orang

Diklat Struktural

  1. Diklat PimpinanTingkat III :  2 Orang
  2. Diklat Pimpinan IV :  5 Orang
  3. Adum :  2 orang

 

 

Diklat Teknis Fungsional

  1. TOT :  3 orang
  2. KMP :  3 orang
  3. Analis jabatan                                      : –
  4. SIAK Online :  1 orang
  5. Teknis Komputer :  2 orang
  6. Diklat Transsus Pol. PP                                 :   4 orang
  7. English For Goverment :  1 orang
  8. Manajenem Perkantoran :  2 orang
  9. Manajemen Pemerintahan                :  1 orang
  10. Manajemen Konflik                             :  1 orang
  11. Manajemen Informasi Sistem                        :  1 orang
  12. Tata Guna Air                                       :  1 orang
  13. Intelijen Dasar dan Lanjutan : –
  14. Bendahara Daerah :  4 orang
  15. Pemandu Lapangan :  1 orang
  16. Manajemen Kependudukan dan Capil : 2 orang

 

  1. Data pegawai Kecamatan Mlati menurut Golongan Ruang
No Pegawai pada Sekretariat/Seksi GOLONGAN JML
I II III IV
a b c d a b c d a b c d a b c d
1 Camat 1 1
2 Sekretariat 1   1 1 1 2 1 1 8
3 Seksi Ketentraman dan Ketertiban 1 1 1 1 4
4 Seksi Pelayanan Umum 1 1 4 1 7
5 Seksi Kesejahteraan Masyarakat 2 1    3
6 Seksi Perekonomian dan Pembangunan 1 1 1 1 4
7 Seksi Pemerintahan 2 1 1 1 5
  Jumlah 1 5 2 1 15 4 6 1 1 32

 

 

 

 

 

  1. Jumlah pegawai Kecamatan Mlati menurut tingkat pendidikan
NO Unit Kerja Golongan Jumlah
S – 2 S – 1 DIII SLTA SLTP SD
1 Camat 1

 

0 0 0 0 0 1
2 Sekretariat 0

 

4 0 2 1 1 8
3 Seksi Ketentraman dan Ketertiban 0 1 1 2 0 0 4
4 Seksi Pelayanan Umum 0 2 0 5 0 0 7

 

5 Seksi Kesejahteraan Masyarakat 0 1 0 2 0 0 3
6 Seksi Perekonomian dan Pembangunan 1 1 1 1 0 0 4
7 Seksi Pemerintahan 0 1 1 3 0 0 5

 

  Jumlah

 

2 10 3 14 1 1 32

 

 

 

  1. Data pegawai Kecamatan Mlati nenurut Jenis Kelamin

 

 

No PegawaipadaSekretariat/Seksi Jenis

Kelamin

Jumlah
Pria Wanita
1. Camat 1 1
2. Sekretariat 5 3 8
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban 4 0 4
4. Seksi Pelayanan Umum 6 1 7
5. Seksi Kesejahteraan Masyarakat 2 1 3
6. Seksi Perekonomian dan Pembangunan 2 2 4
7. Seksi Pemerintahan 5 0 5
  Jumlah 25 7 32

 

  1. Jumlah Pejabat structural meliputi 8 Orang Pejabat Eselon II B 0 Orang Pejabat Eselon III A 1 Orang pejabat eselon III B 1 Orang Pejabat eselon IV A 4 Orang pejabat eselon IV B 2 Orang .

 

1.4.  Keuangan

Jumlah anggaran tahun 2016 sebesar  Rp. 2.041.097.254,- terealisir sebesar                   Rp. 1.929.673.571,- atau 98,50 % dengan rincian anggaran dan realisasinya sebagai berikut :

  • Anggaran dan Realisasi

 

Jumlah anggaran tahun 2016 sebesar  Rp. 2.041.097.254,- terealisir sebesar    1.929.673.571,- atau 98,50 % dengan rincian anggaran dan realisasinya sebagai berikut :

 

  1. Anggaran dan Realisasi

 

No. Jenis Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Prosentase (%)
1. Belanja Tidak Langsung 2.191.432.000 1.929.673.571 98,50
2. Belanja Langsung :

a. Belanja Pegawai

b. Belanja Barang/Jasa

c. Belanja Pemeliharaan

d. Belanja Modal

 

274.022.000

1.030.499.000

58,235,000

 

274.022.000

1.030.499.000

58,235,000-

 
Jumlah 1 + 2 , 2.041.097.254 1.929.673,274 98,50

 

 

 

 

  • Alokasi dan Realisasi Anggaran

Jumlah dan Keseluruhan / total sebanyak : Rp.2.110.307.000

Sedangkan realisasinya sebesar Rp.2.075.233.288

Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing urusan sebagai berikut :

 

No. Jenis Anggaran

Rp

Realisasi

RP

1 Belanja Tidak Langsung 2.191.462.723 2.075.233.288
2 Belanja Langsung : 1,304,521,000 1.130.026.271
  a.       URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH

 

             798,947,000

 

16.455.000
  b.      URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

 

               27,316,000

 

35.094.000
  c.       URUSAN WAJIB PERTANAHAN

 

               20,931,000

 

28.850.000
  d.      URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

 

               88,254,000

 

90.830.000
  e.      URUSAN WAJIB BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGRI

 

               23,579,000

 

45.390.000
  f.        URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

 

             320,280,000

 

109.045.000
  g.       URUSAN WAJIB STATISTIK

 

                 7,465,000

 

533.028.578
  h.      URUSAN WAJIB KEARSIPAN

 

           17.749.000  
  Jumlah 1,304,521.000  

 

 

  1. SARANA DAN PRASARANA

 

 

Untuk mendukung pekerjaan dilengkapi dengan prasarana berupa gedung perkantoran sebanyak 1 ruang, pendopo 1 buah, ruang rapat 1 buah dan Masjid 1 buah, serta rumah dinas Camat 1 buah. Sedangkan sarana kerja sebagai berikut :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUKU INVENTARIS
KECAMATAN MLATI
SEMESTER II TAHUN 2014
NO KODE LOKASI : 12.12.02.51.00.00.
KEPEMILIKAN : KABUPATEN SLEMAN
NO Kode Barang Nama barang No Merk Type Ukuran CC Bahan Tahun Pembelian Nomor Asal usul cara Harga Keterangan
    jenis barang Reg Pabrik rangka mesin polisi BPKB Pembelian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 03.11.01.01.01 Gedung Kantor 1   3000 m 2               SG 230.000.000  
2 03.11.01.01.01 Rumah Dinas Camat 1   1500 m2               SG 100.000.000  
3 02.03.01.05.01 Mobil 1 TOYOTA 1300 cc Besi 2008   MHFMIBA3JBK C3DC67398 AB 65 E E.8682928 Pemda Kab.Sleman 116.900.000  
4 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 2 Honda Win 100 cc Besi 1999   MH1HABA15XK HABAE1046155 AB 2787 DE 8514022 I Pemda Kab.Sleman 12.025.000  
5 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 3 Suzuki Econos 100 cc Besi 1998   MHDA100VJ A1001022101 AB 2275 CE 7773287 I Pemda Kab.Sleman 4.500.000  
6 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 4 Honda Kirana 100 cc Besi 2002   MHLJB31172KOO JB11A004787 AB 2204 CE 4062502 I Pemda Kab.Sleman 9.175.000  
7 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 5 Honda Suprafit 100 cc Besi 2003   MHIHB61127KO HB61E1067969 AB 2510 FE IIB61E1067 Pemda Kab.Sleman 9.044.500  
8 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 6 Yamaha Mio 100 cc Besi 2007       AB 2410 CE   Pemda Kab.Sleman 9.700.000  
9 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 7 Honda Kirana 125 cc Besi 2004   MH1JB31194KO JB31E1088267 AB 2971 CE 1699198 I Pemda Kab.Sleman 9.650.000  
10 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 8 Mak Tipe Vipros X 125 cc Besi 2012       AB 2593 DE   Pemda Kab. Sleman 9.750.000  
11 02.02.03.04.01 Genset 1 Power Systim 98 Db Besi 2007           Dispenduk Capil 18.100.000  
12 02.06.02.01.11 Meja1/2 biro 1     Kayu 2001           Pemda Kab Sleman 692.000 sekret
13 02.06.02.01.11 Meja 1/2 Biro 1     Kayu 2001           Pemda Kab Sleman 692.000 sekret
14 02.06.02.01.11 Meja kerja 1     kayu 2002           Pemda Kab Sleman 592.500 ruang camat
15 02.06.02.01.31 Kursi kerja 1     kayu 2002           Pemda Kab Sleman 182.500 ruang camat
16 02.06.01.04.01 Almari besi 1     Besi 2002           Pemda Kab Sleman 975.000 pelayanan umum
17 02.06.02.01.01 Almari 01 sd 02     Kayu 1983           Pemda Kab Sleman 150.000 ekobang
18 02.06.02.01.01 Almari 01 sd 03     Kayu 1983           Pemda Kab Sleman 150.000 kesmas
19 02.06.02.01.01 Almari 01 sd 03     Kayu 1989           Pemda Kab Sleman 120.000 kesmas
20 02.06.01.04.12 Almari Kaca 1     Kayu 1985           Pemda Kab Sleman 50.000 ruang camat
21 02.06.02.01.01 Almari 1     Kayu 1984           Pemda Kab Sleman 70.000 trantib
22 02.06.02.01.01 Almari 1     Kayu 1984           Pemda Kab Sleman 90.000 kesmas
23 02.06.02.01.31 Kursi 01 sd 04     Kayu 1986           Pemda Kab Sleman 20.000  
24 02.06.02.01.11 Meja Tulis 01 sd 02     Kayu 1986           Pemda Kab Sleman 20.000  
25 02.06.02.01.28 Meja tamu 1     Kayu 1980           Pemda Kab Sleman 130.000 ekobang
26 02.06.02.01.28 Meja Tamu 1     Kayu 1984           Pemda Kab Sleman 110.000 ruang camat
27 02.06.01.05.05 Papan Tulis 01 sd 02     Kayu 1983           Pemda Kab Sleman 20.000  
28 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 01 sd 020     Kayu 1981           Pemda Kab Sleman 1.429.000  
29 02.06.01.05.05 Filling besi 01 sd 03 Daiichi   Besi 1985           Pemda Kab Sleman 450.000 sekret, pemerint,kesmas
30 02.06.02.01.34 Kursi Lipat 01 sd 05     Besi spon 1997           Pemda Kab Sleman 250.000  
31 02.06.02.01.03 Meja Kayu 01 sd 03     Kayu 1997           Pemda Kab Sleman 1.427.000  
32 02.06.01.05.05 Filling besi 01 sd 03 Ichiban   Besi 1997           Pemda Kab Sleman 3.380.000 ekbang, sekret, pem, pelum
33 02.06.02.01.34 Kursi Lipat 01 sd 025 Futura   Besi spon 1999           Pemda Kab Sleman 2.437.000 pendopo
34 02.06.02.01.27 Meja Rapat 01 sd 04     Kayu 1999           Pemda Kab Sleman 2.073.000  
35 02.06.02.01.01 Almari Arsip 1     Besi 1999           Pemda Kab Sleman 575.000  
36 02.06.02.01.01 Almari Katalok 1     Besi 1999           Pemda Kab Sleman 850.000  
37 02.06.04.01.06 Meja Camat 1     kayu 1999           Pemda Kab Sleman 848.000 ruang camat
38 02.06.02.01.34 Kursi Lipat 01 sd 10 Futura   Besi spon 1999           Pemda Kab Sleman 4.417.000  
39 02.06.01.05.05 Almari besi 1 Brother   Besi 1999           Pemda Kab Sleman 3.525.000 sekret
40 02.06.02.01.33 Kursi tunggu 01 sd 03     Kayu 2000           Pemda Kab Sleman 1.200.000  
41 02.06.02..01.31 Kursi kerja 01 sd 05     Kayu 2000           Pemda Kab Sleman 920.000  
42 02.06.01.05.06 Papan Nama 1     Kayu 2000           Pemda Kab Sleman 485.000  
43 02.06.02.01.04 Meja 1     Kayu 2000           Pemda Kab Sleman 720.000  
44 02.06.02.01.31 Kursi kerja 1     Kayu 2000           Pemda Kab Sleman 184.000  
45 02.06.02.01.04 Meja 01 sd 04     Kayu 2000           Pemda Kab Sleman 2.369.000  
46 02.06.02.01.31 Kursi Kerja 01 sd 07     Kayu 2000           Pemda Kab Sleman 1.253.000  
47 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 01 sd 05     Kayu 2000           Pemda Kab Sleman 3.000.000  
48 02.06.01.04.03 Rak kayu 1     Kayu 2001           Pemda Kab Sleman 1.130.000 pemerintahan
49 .02.06.01.01.01 Mesin Ketik 1 Royal   Besi 2001           Pemda Kab Sleman 2.350.000 kesmas
50 02.06.01.04.12 Almari Arsip Kaca 1     Kayu 2001           Pemda Kab Sleman 1.000.000 ruang camat
51 02.06.02.01.04 Meja kerja 01 sd 02     Kayu 2002           Pemda Kab Sleman 592.500  
52 02.06.02..01.31 Kursi Kerja Tangan 01 sd 02     Kayu 2002           Pemda Kab Sleman 182.500 trantib
53 02.06.01.05.05 Almari besi 1 Brother   Kayu 2002           Pemda Kab Sleman 975.000 pemerintahan
54 02.06.02.01.04 Meja kerja 01 sd 02     Kayu 2003           Pemda Kab Sleman 2.250.000  
55 02.06.02.01.31 Kursi Kerja 01 sd 03     kayu 2003           Pemda Kab Sleman 570.000  
56 02.06.01.05.10 White board Mg 1     Kayu 2003           Pemda Kab Sleman 392.000  
57 02.06.02.01.04 Meja kerja 01 sd 03     Kayu 2003           Pemda Kab Sleman 2.000.250  
58 02.06.02.01.31 Kursi Kerja 01 sd 03     kayu 2003           Pemda Kab Sleman 570.000  
59 02.06.01.05.10 White board Mg 1     Kayu 2003           Pemda Kab Sleman 392.000  
60 .02.02.06.01.01 Mesin Ketik 1 Olivetti   Besi 1976           Pemda Kab Sleman 450.000 pelum
61 02.02.06.01.01 Mesin Ketik 1 Olivetti   Besi 1976           Pemda Kab Sleman 450.000 pemerintahan
62 02.06.02.01.30 kursi Putar 1 Yuniko   Spon Besi 2004           Pemda Kab Sleman 1.175.000  
63 .02.06.01.05.05 Filing Kabinet 2 datascript   Besi 2005           Pemda Kab Sleman 1.250.000 sekert
64 02.06.01.05.05 Almari Besi 1 Brother   Besi 2005           Pemda Kab Sleman 1.400.000 sekret
65 02.06.02.01.04 Meja Kerja 01 sd 02     Kayu 2006           Pemda Kab Sleman 560.000  
66 02.06.02.01.31 Kursi 01 sd 02     Kayu 2006           Pemda Kab Sleman 50.000  
67 02.06.02.06.05 Ampliplayer 1 Toa   Besi 2006           Pemda Kab Sleman 1.506.000 pendopo
68 02.07.02.01.06 Horn speaker 2 Toa   Besi 2006           Pemda Kab Sleman 731.000 pendopo
69 02.07.02.01.05 Microphone 1 Toa   Besi 2006           Pemda Kab Sleman 2.075.000 pendopo
70  02.06.02.01.02 Rak Arsib 01 sd 03 D23/18/1/BA.P/06   Kayu 2006           Pemda Kab Sleman 5.100.000 kesmas
71 .02.06.01.04.06 Brankas 1 Daichiban   Besi 2006           Pemda Kab Sleman 9.000.000 sekret
72 02.06.01.01.01 Mesin Ketik 1 Olimpia Carina 3   Besi 2006           Pemda Kab Sleman 1.650.000 sekret
73 02.06.03.02.01 Meja Rapat staf 01 sd 10     Kayu 2006           Pemda Kab Sleman 8.300.000  
74 02.06.02.01.37 Meja kerja 1     kayu 2006           Pemda Kab Sleman 670.000  
75 02.06.02.01.27 Kursi Tangan 01 sd 08     Kayu spon 2006           Pemda Kab Sleman 3.088.000 pendopo
76 02.06.03.02.01. Kursi Sudut 1     Kayu spon 2006           Pemda Kab Sleman 4.250.000 pendopo
77 02.06.02.01.30. Mixer Ampliplayer 1 Toa   Besi 2006           Pemda Kab Sleman 730.000  
78 02.06.01.05.03 Horen speker 2     Besi 2006           Pemda Kab Sleman 731.000  
79 02.06.03.05.03 Printer 1     Besi 1993           Pemda Kab Sleman 1.298.000  
80 02.06.02.04.06 Meja Komputer 1 Sakura   Kayu 1993           Pemda Kab Sleman 175.000  
81 02.06.02.06.18 Kursi Komputer 1 Chitose   Besi Spon 1993           Pemda Kab Sleman 100.000  
82 02.06.02.03.03. Kursi rapat 01 sd 010     Kayu 1993           Pemda Kab Sleman 2.298.000  
83 02.06.01.04.04 Pesawat Telpon 1 STM PD   Plastik 1993           Pemda Kab Sleman 1.420.000  
84 02.06.02.01.31 Monitor 1     Besi 2003           Pemda Kab Sleman 585.000  
85 02.06.02.04.06. CPU 1     Besi 2003           Pemda Kab Sleman 1.000.000  
86 02.06.02.01.19 Printer 1     Besi 2003           Pemda Kab Sleman 750.000  
87 02.06.02.01.30 Speker 1     Besi 2003           Pemda Kab Sleman 100.000  
88 02.06.03.02.01. Kursi  Kompter 1     Besi 2003           Pemda Kab Sleman 175.000  
89 02.06.02.01.37. stabeliser 1     Besi 2003           Pemda Kab Sleman 112.000  
90 02.06.02.01.30. Mesin Rumput 1     Besi 2002           Pemda Kab Sleman 700.000  
91 02.07.01.01.03 Almari Buku 1     Besi 2002           Pemda Kab Sleman 200.000  
92 02.06.01.01.01 Media Back 1     Besi 2002           Pemda Kab Sleman 240.000  
93 02.06.01.04.12 OHP 1     Besi 2003           Pemda Kab Sleman 6.084.100 sekret
94 02.06.02.01.27 Layar OHP 1     Besi Kain 2003           Pemda Kab Sleman 1.369.100 sekret
95 02.07.02.06.02 Wirelles 1 Toa   Plastik 2003           Pemda Kab Sleman 8.011.625 sekret
96 02.06.01.01.01 Mesin Ketik 1 Olimpia   Besi olet 2003           Pemda Kab Sleman 2.281.786 trantib
97 02.06.03.02.01 Komputer 1 HP Compaq   Plastik 2003           Pemda Kab Sleman 10.875.530  
98 02.06.02.01.37 Meja komputer 1     Kayu 2003           Pemda Kab Sleman 618.724 kesmas
99 02.06.02.01.27 Kursi susun 01 sd 030 Chitose   Besi Spon 2006           Pemda Kab Sleman 7.146.000 pendopo
100 02.06.03.02.01 Komputer 1 HP Compaq   Besi 2006           Pemda Kab Sleman 9.462.000 ekobang
101 02.06.02.01.30. Kursi 1 Chitose   Besi spon 2006           Pemda Kab Sleman 315.000 ekobang
102 02.06.02.01.37 Meja Komputer 1 Sakura   Kayu 2006           Pemda Kab Sleman 665.000 ekobang
103 02.06.03.05.03 Printer Inkjet 1 HP Deskjet F 2276   Besi 2006           Pemda Kab Sleman 920.000 ekobang
104 02.06.02.04.06 Kipas Angin 1     besi 2006           Pemda Kab Sleman 730.000  
105 02.06.02.06.18 UPS 1 Prolink APC BR3001   Besi 2006           Pemda Kab Sleman 348.000 ekobang
106 02.06.02.03.03 Mesin Rumput 1 Tanaka   Besi 1996           Pemda Kab Sleman 742.000  
107 02.06.01.05.05 Filing Kabinet 1 datafile   Besi 2000           Pemda Kab Sleman 1.335.000 sekret
108 02.06.02.01.31 Kursi kerja 1     Kayu 2007           Pemda Kab Sleman 115.000  
109 02.06.02.04.06 Kipas angin 2 Panasonik   Plastik 2007           Pemda Kab Sleman 790.000 pemerint & trantib
110 02.06.02.01.19 Meja Pelayanan 1     Kayu 2007           Pemda Kab Sleman 2.750.000  
111 02.06.02.01.30 Kursi Putar 2 Chitose   Spon Besi 2007           Pemda Kab Sleman 660.000  
112 02.06.03.02.01 Komputer 1 Dell Optiplex 745   Plastik 2007           Pemda Kab Sleman 8.415.000 trantib
113 .02.06.02.01.37 Meja komputer 1 Sakura   Kayu 2007           Pemda Kab Sleman 600.000 trantib
114 .02.06.02.01.30 Kursi putar 1 Chitose   Spon Besi 2007           Pemda Kab Sleman 360.000 trantib
115 02.07.01.01.03 LCD Projektor 1 Sony X GA VPL-CX21   Besi 2007           Pemda Kab Sleman 14.870.000 sekret
116 02.06.01.01.01 Mesin Ketik 2 Olimpia Sm 18   Besi 2007           Pemda Kab Sleman 2.910.000 ekobang dan sekret
117 02.06.01.04.12 Almari kaca 1 Miding   Besi 2007           Pemda Kab Sleman 2.350.000  
118 02.06.02.01.27 Kursi susun 20 Chitose   spon Besi 2007           Pemda Kab Sleman 4.820.000 pendopo
119 02.06.02.04.03 Air Conditioner 1 Sanyo   Besi 2007           Pemda Kab Sleman 3.000.000 pelum
120 02.06.02.03.03 Mesin Rumput 1 STIHL 3000   Besi 2008           Pemda Kab Sleman 2.400.000 gudang
121 02.06.03.02.01 Komputer 1 HP Compaq DC 5800   Besi 2009           Pemda Kab Sleman 9.500.000  
122 02.02.06.03.05 UPS Prolink 1 Prolink 650 P   Plastik 2009           Pemda Kab Sleman 555.000  
123 02.06.02.06.49 Handycam 1 Sony DCR SR 65   Plastik 2009           Pemda Kab Sleman 6.000.000 sekret
124 02.06.02.04.03 Air Conditioner 1 Panasonic   Plastik 2009           Pemda Kab Sleman 3.500.000 sekret
125 02.06.02.01.27 Kursi susun 28 chitose   Besi Spon 2009           Pemda Kab Sleman 8.232.000 pendopo
126 02.06.01.01.02 Mesin ketik manual 2 Olympia SM 18   Besi 2009           Pemda Kab Sleman 4.000.000 pemerinth & kesmas
127 02.06.01.04.04. Filing Kabinet 2 Brilliant/ BL-104   Besi 2009           Pemda Kab Sleman 4.160.000 trantib & pelum
128 02.06.03.02.03 Notebook 1 Dell Vostro 1320   Besi 2010           Pemda Kab Sleman 11.430.000 sekret
129 02.06.02.03.03 Mesin potong rumput 1 Sthil FR 300   Besi 2010           Pemda Kab Sleman 1.960.000 gudang
130 02.06.01.04.04 Filling kabinet 1 Brother   Besi 2010           Pemda Kab Sleman 1.815.000 ekobang
131 02.06.03.02.01 Komputer SIPKD 1 HP Compaq LE 1711   Besi 2010           Pemda Kab Sleman 8.597.940 sekret
132 02.06.03.05.03 Printer HP 1 Laserjet P 1102   Besi 2010           Pemda Kab Sleman 1.295.000 kesmas
133 02.06.02.06.18 UPS 1 Prolink 1299 S   Besi 2010           Pemda Kab Sleman 824.460 sekret
134 02.06.02.01.37 Meja komputer 1 Sakura   Besi 2010           Pemda Kab Sleman 706.680 sekret
135 02.06.02.01.30 Kursi Komputer 1 Chitose   Besi 2010           Pemda Kab Sleman 353.680 sekret
136 02.06.03.02.01 Komputer 1 Dell Vostro   Plastik & logam 2011           Pemda Kab Sleman 8.767.000 sekret
137 02.06.03.05.03 Printer HP 1 HP Laserjet  P 1102   Plastik 2011           Pemda Kab Sleman 995.000 sekret
138 02.06.02.06.18 UPS 1 Prolink Pro 700   Logam 2011           Pemda Kab Sleman 451.000 sekret
139 02.06.02.01.37 Meja Komputer 1 Shaila S110   Kayu & kaca 2011           Pemda Kab Sleman 735.000 sekret
140 02.06.02.01.30 Kursi Putar 1 Chitose NA   Stainless 2011           Pemda Kab Sleman 413.000 sekret
141 02.06.03.05.03 Printer HP 1 HP Color laserjet CP 1518ni   Plastik 2011           Dispendukcapil slm 5.125.000 pelum
142 02.06.02.01.10 Meja Rapat 10 Geniotech   kayu 2012           Pemda Kab Sleman 8.700.000 pendopo
143 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 10 Chitose   besi busa 2012           Pemda Kab Sleman 3.240.000 pendopo
144 02.06.02.04.06 Kipas angin 1 Panasonik   Plastik 2012           Pemda Kab Sleman 450.000 sekret
145 02.06.02.06.37 Tangga aluminium 1     Aluminium 2012           Pemda Kab Sleman 700.000 gudang
146 02.07.02.06.02 Wireless 1 Primatex FM 880   Besi 2012           Pemda Kab Sleman 5.900.000 sekret
147 02.06.02.03.03 Mesin potong rumput 1 STIHL   besi 2012           Pemda Kab Sleman 1.750.000 gudang
148 02.06.03.02.03 Notebook 1 Fujitsu LH531   Plastik & logam 2012           Pemda Kab Sleman 6.341.583 pelum
149 02.06.03.02.01 Komputer 1 Dell Optiplex 3010 SF   Plastik & logam 2012           Pemda Kab Sleman 7.676.000 sekret
150 02.06.03.05.03 Printer HP 1 HP Laser Jet P 1102   Plastik logam 2012           Pemda Kab Sleman 488.000 sekret
151 02.06.02.06.18 UPS 1 Prolink APC 500 R As   Logam 2012           Pemda Kab Sleman 977.000 sekret
152 02.06.03.05.03 Printer 1 Epson LQ 2190   Plastik logam 2012           Pemda Kab Sleman 6.625.000 pelum
153 02.06.03.05.04 Scanner 1 Canoscan Lide 110   Plastik logam 2012           Pemda Kab Sleman 550.000 pelum
154 02.07.01.01.03 LCD Projector 1 Panasonic PT-LB3EA   Plastik logam 2012           Pemda Kab Sleman 7.393.000 sekret
155 02.06.01.05.07 Papan nama kantor 1     aluminium 2013           Pemda Kab Sleman 1.350.000 gudang
156 02.06.03.02.01 Komputer 1 HP Compaq LE 190 2x   Plastik & logam 2013           Pemda Kab Sleman 11.588.100 pemerintahan
157 02.06.03.05.03 Printer HP 1 Laserjet M 1132 MFP   Plastik & logam 2013           Pemda Kab Sleman 1.759.500 pemerintahan
158 02.06.03.02.01 UPS 1 APC 1100   Plastik & logam 2013           Pemda Kab Sleman 1.805.400 pemerintahan
159 02.06.02.01.37 Meja Komputer 1 Sakura   kayu 2013           Pemda Kab Sleman 837.800 pemerintahan
160 02.06.02.01.30 Kursi komputer 1 Chitose   besi busa 2013           Pemda Kab Sleman 501.264 pemerintahan
161 02.06.03.01.04 Switch 8 port 1 Port Unmanagabel   Plastik & logam 2013           Pemda Kab Sleman 1.062.000 pemerintahan
162 02.06.02.06.49 Camera Digital 1 Canon Ixus 310 HS   Logam/Plastik 2013           Pemda Kab Sleman 2.579.700 ekobang
163 02.06.03.02.03 Notebook 1 Sony Vaio E 14-25CVH   Mika 2013           Pemda Kab Sleman 7.100.000 sekretariat
164 02.06.03.05.03 Printer 1 Fuji Xerox Phaser 3255   mika 2013           Pemda Kab Sleman 756.000 sekretariat
165 02.06.01.04.01 Rak Dixion ( arsip) 1 IMW   besi 2013           Pemda Kab Sleman 2.200.000 pel.umum
166 02.06.02.06.18 UPS 1 APC BRI 500GI   Metal 2013           Pemda Kab Sleman 4.650.000 pel.umum
167 02.06.02.06.18 UPS 1 APC BRI 200GI   Metal 2013           Pemda Kab Sleman 4.000.000 pel.umum
168 02.06.03.05.03 Printer e- KTP 1 Fargo HDP 2013   Plastik/logam 2013           Pemda Kab Sleman 36.400.000 pel.umum
169 02.06.03.05.03 Notebook 1  SAMSUNG ATIV   Plastik/logam 2014           Pemda Kab Sleman 7.399.000 Sekretariat
170 02.06.02.01.27 Kursi Rapat  (susun) 10 Chitose Caesar N   besi/busa 2014           Pemda Kab Sleman 3.450.000 Pendopo
171 02.06.04.02.14 Meja Rapat 6  Victor Geniotech GOD 120   Kayu 2014           Pemda Kab Sleman 5.880.000 Pendopo
172 02.05.01.01.12 Gergaji Mesin 1 Chain Shaw Steel MS 381   Besi 2014           Pemda Kab Sleman 9.205.000 Gudang
173 05.18.01.02.02 Gamelan 1     Kuningan             Pemda Kab. Sleman 7.200.000  
174 02.03.01.05.01 Mobil 1 TOYOTA AVANSA   besi 2014           Pemda Kab Sleman 169.845.000  
175 02.06.02.01.28 Sova 4 seater dan 1set     Kayu/spon 2014           Pemda Kab Sleman 8.000.000 R.camat
176 02.06.01.04.01 Rak Arsib 5 DIXION   besi 2014           Pemda Kab Sleman 9.500.000 R PPK
  JUMLAH                         973.797.722  

 

 

 

 

  • Isu Strategis
  1. Otonomi daerah, pemerintahan umum, adinistrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.
  2. Otonomi daerah

Dengan berlakunya UU No 6 tahun 2014 tentang Desa hubungan Kecamatan dengan Pemerintahan Desa terdapat kesenjangan didalam pembinaan pelaksanaan pemerintahan desa disebabkan desa menganggap mempunyai otonomi tersendiri.

  1. Pemerintahan Umum

Penyerahan sebagian kewenangan pemerintahan umum dibidang otonomi daerah menjadi tarik ulur dengan SKPD atau instansi terkait.Penyerahan kewenangan belum disertai dengan penyerahan personil peralatan dan pendanaan.

  1. Administrasi Keuangan Daerah

Dengan terbatasnya sumber danayang diterima dari APBD Kab Sleman penentuan skala prioritas program dan kegiatan belum sepenuhnya mencerminkan rencana kebutuhan yang sangat mendesak.

 

  1. Perangkat Daerah

Masih terkendala lemahnya koordinasi antar seksi dan instansi .

  1. Kepegawaian

Terbatasnya kapasitas SDM baik dari sisi kuantitas dan kualitas serta kompetensi yang dibutuhkan

  1. Persandian

Lemahnya deteksi dini terhadap berbagai ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan pada masyarakat, sehingga menimbulkan terjadinya pelanggaran, ketertiban dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat.

 

  1. Kearsipan dan Perpustakaan
  2. Kearsipan
  • Pengetahuan retensi arsip sebagai bagian pelayanan kepada masyarakat belum dioptimalkan.
  • Masih banyak arsip yang disimpan dimasing masing Seksi
  • Belum ada yang bertugas sebagai tenaga fungsional kearsipan dan perpustakaan.
  1. Perpustakaan
  • Masih terbatasnya buku buku yang berkenaan sebagai penunjang pelaksanaan tugas.
  • Tersitanya waktu untuk pelayanan masyarakat, kesempatan membaca buku buku diperpustakaan sangat terbatas.

 

  1. Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Pendidikan
  2. Pendidikan
  • Belum optimalnya aksesbilitas, sarana dan prasarana serta peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  • Pendidikan non formal belum menyentuh sasaran dilapangan.
  1. Kepemudaan dan Olah Raga
  • Banyaknya masalah sosial dikalangan pemuda dan terbatasnya sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olah raga.
  • Belum optimaknya lembaga lembaga yang bergerak dibidang pembinaan pemuda dan olah raga.

 

  1. Budaya
  2. Masih rendahnya penerapan nilai nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari hari.
  3. Belum optimalnya koordinasi antar organisasi kemasyarakatanselaku pelaku budaya.

 

  1. Sosial

Masih tingginya angka kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

 

  1. Kependudukan dan Catatan Sipil
  2. Rendahnya kesadaran masyarakat dan aparat dalam tertib adminstrasi kependudukan, dan kurangnya konsistensi proses penyelesaian dibidang kependudukan dan catatan sipil.
  3. Belum adanya keterpaduan aturan dalam fungsi KTP sebagai dasar semua pelayanan masyarakat.

 

  1. Ketertiban dan Keamanan
  2. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
    • Meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
  • Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundangan yang ada.
  • Di samping itu ketidak pastian hukum menyebabkan masyarakat dapat bertindak sewenang wenang

 

  1. Penanggulangan Bencana
  • Perlunya memperkuat kelembagaan, kesiapan menghadapi bencana yang meliputi kegiatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi baik sebelum mapupun sesudah bencana terjadi.
  • Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada.
  1. Pertanahan
  • Belum optimalnya pengelolaan tanah pemerintah dan kas desa
  • Kurangnya kesadaran masyarakat dalam perijinan dan sertifikasi tanah.
  1. Statistik
  • Belum optimalnya kualitas SDM dan komitmen dalam pengelolaan data dan ststistik disebabkan karena sumber informasi yang tidak akurat dan sarana yang tidak memadai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II.

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Sleman Tahun 2016 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor  53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

 

2.1      Rencana Strategis

  1. Sesuai dengan aturan perundang-undangan, Kecamatan adalah sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tetapi tugas dan fungsinya berbeda dengan SKPD lainnya (Badan, Dinas, Kantor), perbedaan tersebut yaitu bahwa SKPD lainnya melaksanakan tugas yang bersifat sektoral, sedangkan kecamatan melaksanakan tugas bersifar teritorial (kewilayahan).
  2. Ketugasan kewilayahan ini dicirikan oleh adanya kewajiban kecamatan untuk menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan. Perbedaan tersebut membawa konsekwensi format kewenangan yang berbeda antara SKPD Kecamatan dengan SKPD yang bukan Kecamatan, dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan idealnya diikuti dengan pemberian kewenangan kepada Camat yang bersifat umum agar penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di kecamatan berjalan secara efektif dan efisien.
  1. Persoalannya adalah, kewenangan ideal tersebut belum dimiliki oleh Kecamatan, sebagai contoh dapatkah Camat menerbitkan larangan masyarakat membangun bangunan dibantaran sungai? jawabannya tidak dapat, karena sungai menjadi kewenangan provinsi, sementara dilapangan petugas Kecamatan berkepentingan untuk menjaga kententraman dan ketertiban termasuk didalamnya adalah keselamatan masyarakat.
  2. Tanpa adanya kewenangan bagaimana mungkin Camat bertindak terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran dan bahkan mengancam jiwa mereka sendiri. Keterbatasan kewenangan tersebut dan disisi lain tugas dan fungsi Kecamatan yang sangat luas karena mengemban tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sementara pada saat yang sama dukungan anggaran Kecamatan masih belum sebanding dengan beban tugasnya, setidaknya jika dibandingkan dengan SKPD setingkat kantor menjadikan capaian kinerja Kecamatan kurang maksimal sebagi ujung tombak pelayanan birokrasi pemerintah daerah, kondisi ini perlu mendapatkan perhatian untuk capaian yang ideal dimasa-masa mendatang.

.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

 Visi

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyususnan Rencana Strategis (Renstra) yang meru pakan langkah awal yangharus dilaksanakan oleh setiap instansi.Begitu juga dengan kecamatan Mlati telah menyususn Renstra sebagi bentuk laporan akuntabilitasnya.Visi dan Misi yang diemban kecamatan Mlati tidak terlepas dari Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sleman.

4.2. Visi.  dan Misi Kabupaten

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Pemerintah Kabupaten Sleman dibawa dan berkarya agar dapat mewujudkan eksistensi, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi merupakan gambaran tantangan keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman.

Adapun visi Pemerintah Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut :

Terwujudnya Masyarakat Sleman Yang Lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya Dan Terintegrasinya Sistem E-Government Menuju Smart Regency Pada Tahun 2021.”

Penjabaran VISI dan MISI  tersebut adalah :

Sejahtera           :    Lebih sejahtera : Merupakan peningkatan yang lebih baik dibandingkan dari keadaan sebelumnya,sudah terkandung implisit bahwa sejahtera mengamdumg unsur lahir batin,mencakup indikator terukur dan tidak terukur .

Mandiri               :    mandiri dalam hal memiliki kemampuan berpikir dan berbuat secara pribadi, dan terintegrasi dalam system yang lebih besar dan berlaku dalam skala local , Nasional maupun global, dan memiliki kemapuan membadayagunakan potensi local dan sumberdaya yang dapat diandalkan serta memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung .

Berbudaya         :    Merbudaya, mencitrakan system budaya yang lebih baik dan dinamis, sesuai dengan perkembangan zaman ,baik melalui pengalian,penanaman dan penguatan nilai-nilai tatanan dan normal lama yang luhur dan mulai maupun rekayasa sosial untuk menciptakan budaya yang lebih baik dan rasional.

Misi merupakan penjabaran dari visi dan disusun dalam rangka menginplemetasikan langkah langkah yang akan akan dilalukan dalam mewujudkan visi tersebut.Rumusan misi merupakan gabaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan  misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sarana serta arah kebijakan yang ingin ducapai dan menetukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai misi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan factor-faktor lingkunagn strategis, baik eksternal dan internal yang mempengarui serta kekuatan, kelemahan ,peluang dan tantangan tang ada dalam pembangunan daearh. Misi disusun memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam ragka memcapai perwujutan Visi.

Dengan gambaran misi yang demikian, tim menelaah misi kepala daerah dan makna serta implikasi bagi perencanaan Pembagunan , lalu menerjemahkannya kedalam pernyataan misi sesuai criteria pernyataan misi telah dijelaskan diatas.

Misi yang digariskan untuk perkembangan Kabapaten  selama 5 tahun kedepan adalah :

MISI 1                :       Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melelui peningkatan kwalitas birokkrasi yang responsive dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat;

Misi ini dimaksutkan untuk mewujutkan tata kelola pemerintahan yang efektif, dengan cara meningkatkan kualitas birikrasi menjadi birokrasi yang provisional sehingga bias menjadi pelayanan masyarakat. Kepuasan masyarakat terhadap layanan aparat birokrasi dibuktikan dengan Indeks kepuasan masyarakat

MISI 3                :       Meningkatkan penguatan system ekonomi kerakryatan,aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, dan penanggulangan kemiskinan;

Misi ini dimaksudkan untuk memberikan pendampingan yang terus menerus kepada masyarakat dalam penguatan system  ekonomi kerakyatan yang berbasis kekuatan local dan, peningkatan akses bagi masyarakat agar leih mudah berusaha dan mendorong kemampuan ekonomi rakyat lebih dapat berkembang dan semakin kuat . Disisilanya penanggulangan kemiskinan dilanjudkan secara konsisten dengan berbagai program yang sinergi.

MISI 4                :       Memantapkan dan meningkatkan kualitas dan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam, penataan ruang, dan Lingkungan Hidup;

Misi ini dimakadkan untuk membangun infrastruktur dan kondisi yng meningkatkan kenyamanan masyarakat dengan tidak meninggalkan pengelolaan sumberdaya alan dan lingkungan  hidup, sehingga perlu adanya formulasi penataan ruang yang baik agar sinergi antara berbagai aspek dengan daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan yang terbatas;

MISI 5                :       Meningkatkan kwalitas budaya masyarakat dan kesetaraan dan kesetaraan gender yang proporsional;

Misi ini dimaksudkan bahwa walaupun masyarakat sleman berkembang dinamis,tetapi tidak meninggalkan dan kehilangan budaya local yang luhur dan baik.Disamping itu terhadap pemberdayaan perempuan tidak terbatas pada peningkatan jumlah perempuan dalam berbagai peran, tetapi juga memperhatikan kesetaraan dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap perem[puan dan anak.

Nilai nilai organisasi

Keadilan                    :    Pemberian pelayanan berlaku sama dengan tidak membedakan masyarakat

Profesional               :    Terampil, handal, dalam menjalankan profesinya.

Integritas                    :    Berkepribadian,jujuran, berani dan bertanggung jawab, sehingga menimbulkan kepercayaan dan rasa hormat.

Tanggung jawab      :    Semua jenis pelayanan yang diberikan baik kwantitas dan kwalitas dapat dipertanggung jawabkan.

Kemandirian             :    Menguasai sistem dan prosedur setiap jenis pelayanan dan  tidak tergantung   dengan pihak lain.

Disiplin                      :    Taat pada aturan, norma dan sistem serta prosedur pelayanan.

Kerjasama                :    Komitmen anatr Seksi dengan tidak menonjolkan ego sektoral.

Kesetaraan               :    Kesejajaran antara pemberi pelayanan dengan penerima pelayanan sesuai   demgan tugas pokok dan fungsi masing masing.

 

Perencanaan Pembangunan Daerah adalahn suatu proses penyusunan tahapan – tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsure pemangku kepentingan ,guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 ( lima ) tahun mendatang .Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menegah serta sejalan dengan visi Kabupaten Sleman tahun 2016 -2020

“ Terwujudnya Masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan terintegrasikanya system e-government menuju smart regensi ( Kabupaten Pintar ) pada tahun 2020

Penjabaran dari Visi tersebut adalah :

Sejahtera : Lebih sejahtera : Merupakan peningkatan yang lebih baik dibandingkan dari keadaan sebelumnya,sudah terkandung implisit bahwa sejahtera mengamdumg unsur lahir batin, mencakup indikator terukur dan tidak terukur .

Mandiri :      mandiri dalam hal memiliki kemampuan berpikir dan berbuat secara pribadi, dan terintegrasi dalam system yang lebih besar dan berlaku dalam skala local, Nasional maupun global, dan memiliki kemampuan memdayagunakan potensi local dan sumberdaya yang dapat diandalkan serta memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung .

Berbudaya : Berbudaya, mencitrakan system budaya yang lebih baik dan dinamis, sesuai dengan perkembangan zaman, baik melalui pengalian, penanaman dan penguatan nilai-nilai tatanan dan normal lama yang luhur dan mulai maupun rekayasa sosial untuk menciptakan budaya yang lebih baik dan rasional.

Berbudaya sekaligus merupakan semagat untuk memperkuat keistimewaan DIY yang membedakan dengan kelompok masyarakat lainnya. Berbudaya juga mengapresiasi tentang kesetaraan gender yang lebih mengutamakan kualitas dibandingkkan kwantitas, proporsional dan memperhatikan batas kepatutan bermartabat dalam memandang dan mensikapi isu gender.

Sistem e-Government        :  teritegrasinya system e-govt menuju smart regency, bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diperlukan system pelayan yang lebih baiak yang merupakan panduan system regulasi, kebijakan, sikap dan perilaku, yang didukung dengan teknologi informasi yang modern yang mampu memberikan respont an evektifitas yang tinggi dalam mewujutkan tata kelola pemerintahan yang baik.

 Misi.

Misi merupakan penjabaran dari visi dan disusun dalam rangka menginplemetasikan langkah langkah yang akan akan dilalukan dalam mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi merupakan gambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan  misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sarana serta arah kebijakan yang ingin ducapai dan menetukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai misi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan factor-faktor lingkunagn strategis, baik eksternal dan internal yang mempengarui serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan tang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun guna memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam ragka memcapai perwujudan Visi.

Dengan gambaran misi yang demikian, tim menelaah misi kepala daerah dan makna serta implikasi bagi perencanaan Pembagunan, lalu menterjemahkannya ke dalam pernyataan misi sesuai kriteria pernyataan misi telah dijelaskan di atas.

Misi yang digariskan untuk perkembangan Kabupaten  selama 5 tahun ke depan adalah :

  • Tujuan dan sasaran Jangka Menegah

Tujuan stratejik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan diformulasikan tujuan stratejik ini, maka Pemerintah Kecamatan Mlati dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan stratejik ini memungkinkan Pemerintah Kecamatan Mlati mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai. Untuk itu agar tujuan stratejik yang ditetapkan dapat terukur harus memiliki indikator kinerja (performance indicator).

 

Adapun tujuan stratejik Pemerintah Kecamatan Mlati adalah :

Dalam mewujudkan tujuan Misi 1 yaitu :

  1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningatan kulaitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat
  2. Meningkatkan tata kelola Pemerinta Daerah

Dalam mewujudkan tujuan Misi 3, yaitu :

  1. Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan,aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat,serta penanggulangan keiskinan.
  2. Meningkatkan pemeran ekonomi masyarakat

Dalam mewujutkan tujua misi 4, yaitu :

  1. Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam,penataan ruang,lingkungan hidupdan kenyamanan
  2. Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup dan kenyaman bagi  masyarakat

Dalam mewujudkan tujuan misi 5, yaitu :

  1. Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang professional
  2. Mewujudkan pelestarian budaya yang ada di masy. Dan perlindungan perempuan dan anak

        Untuk sasaran program Misi 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningatan kulaitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat Mlati dalam pengelolaan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dibidang otonomi daerah, secara

  1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan di kecamatan
  2. Meningkatkan kwalitas pelayanan public diKecamatan

Dalam mewujudkan tujuan Misi 3, yaitu :

  1. Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan,aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat,serta penanggulangan keiskinan.
  2. Meningkatkan keberdayaan masyarakat

untuk sasaran program Misi 4,yaitu :

  1. Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam,penataan ruang,lingkungan hidupdan kenyamanan
  2. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana di Kecamatan Mlati

Untuk sasaran program misi 5, yaitu :

  1. Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang professional
  2. Meningkatkan kerukunan masyarakat di Kecamatan Mlati

Dalam mewujudkan tujuan Misi 1 yaitu : Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Aparatur Kecamatan Mlati dalam pengelolaan pelimpahan kewenangan Pemerintah Daerah dengan langkah yang akan diambil adalah :

  1. Peningkatan kapasitas SDM melalui Pendidikan Penjenjangan dengan biaya beasiswa mau pun biaya mandiri, Diklat Kepemimpinan maupun Diklat Tehnis Fungsional.
  2. Mengedepankan pendekatan partisipatif yang berlandaskan prinsip legalitas, transparansi, responbilitas, efektif efisien dan akuntabel

Dalam mewujudkan tujuan Misi 2, yaitu : Meningkatkan pelayanan masyarakat secara :

  1. Pelayanan yang cepat, tepat, mudah, bermutu dan adil.
  2. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang diperlukan
    • .

2.4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

2.4.1  Analisis Lingkungan Strategis  (Analisis SWOT).

Untuk menganalisis lingkungan strategis di Kecamatan Gamping digunakan pengklasifikasian masalah yang ada dengan menggunakan konsep SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity dan Threats).

 

Strenght : Merupakan kondisi kekuatan yang terdapat di Kecamatan    Mlati Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat di  lingkungan internal Kecamatan Mlati
Weakness : Merupakan kondisi kelemahan yang terdapat di Kecamatan Mlati Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat di lingkungan internal Kecamatan Mlati
Opportunity : Merupakan peluang yang terdapat di Kecamatan Mlati Peluang yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat di lingkungan eksternal Kecamatan  Mlati
Threats : Merupakan tantangan yang terdapat di Kecamatan Mlati. Tantangan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat di lingkungan eksternal  Kecamatan Mlati

2.4.3..  Analisis Lingkungan Strategis

Analisis lingkungan merupakan deskripsi mengenai apa yang terjadi baik dalam lingkungan internal maupun eksternal yang dapat memberikan pengaruh secara strategic. Analisis lingkungan merupakan hasil pengamatan terhadap kondisi lingkungan baik secara internal maupun eksternal berdasarkan keadaan organisasi, potensi dan peluang, serta permasalahan yang dihadapi. Analisis internal memberikan identifikasi tentang peluang dan ancaman/tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Mlati.

2.4.4.Kebijakan

Untuk dapat merumuskan Rencana Strategi Kecamatan Mlati, dilakukan analisis factor-faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sebagai berikut :

 

 

  1. Analisa internal

Kekuatan ( strength)

  1. Tersedianya Peraturan perundangan yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
  2. Tersedianya sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang pelayanan masyarakat.
  3. Tersedianya data base bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
  4. Terbangunnya jaringan informasi dan komunikasi dalam pelayaanan umum
  5. Terbangunnya komitmen pegawai dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

 

 

Kelemahan ( Weakness)

  1. Keterbatasan prasarana kerja serta ketersediaan anggaran yang dapat meng hambat kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan
  2. Rendahnya pemahaman pegawai terhadap pemahaman peraturan per undangan dan perkembangan tehnologi informasi
  3. Pola pikir pegawai sebagian besar masih mindset lama, belum sepenuhnya berorientasi pada peningkatan kinerja.
  4. Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar seksi.
  5. Distribusi sumber daya manusia antar seksi belum merata.

 

  1. Analisis Eksternal

Peluang (oportunities)

  1. Adanya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan berbagai Tingkatan, Pelatihan Tehnis Fungsional dan yang lain dari Pemda Kabupaten Sleman.
  2. Adanya bea siswa S2 secara selektif dari Pemda Kabupaten Sleman.
  3. Adanya kerjasama dengan PTN/PTS dan lembaga social masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
  4. Adanya dukungan anggaran APBD Kabupaten Sleman untuk peningkatan kwalitas kerja.
  5. Meningkatnya kepedulian stakeholder dan media masa terhadap penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pemberdaya an masyarakat.

 

Ancaman (Threats)

Adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang memenuhi aspek legalitas, transparansi dan akuntabilitas.

  1. Timbulnya krisis kepercayaam terhadap pelayanan publik.
  2. Adanya penurunan kewibawaan dan kepercayaan terhadap aparat birokrasi.
  3. Adanya pengaruh negatif perkembangan tehnologi informasi
  4. Adanya berbagai kebijakan dan aturan hukum yang tidak konsisten ada kecenderungan masyarakat tidak mematuhinya.

 

          2.4.5. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

  1. Peluang (Opportunities)
    1. Adanya dukungan dari anggaran APBD untuk peningkatan kualitas kerja.
    2. Adanya kerjasama dan peran serta Perguruan Tinggi (PT) dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
    3. Tuntutan masyarakat dalam memberikan pelayanan yang semakin tinggi.
    4. Kebijakan Pemerintah Kabupaten tentang Kecamatan sebagai pusat kebudayaan.
    5. Tingkat kunjungan wisatawan yang semakin meningkat.
    6. Program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.
    7. Sektor jasa dan perdagangan yang semakin meningkat.
  2. Ancaman (Threats)
    1. Terjadinya krisis kewibawaan terhadap pemerintah.
    2. Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang masih kurang dan cenderung melanggar proses dan prosedur.
    3. Banyaknya pengusaha yang sering tidak mematuhi peraturan dalam penggunaan dan pemanfaatan lahan.
    4. Angka kriminalitas dan gangguan ketertiban dan kemanan yang masih tinggi.
    5. Timbulnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.
    6. Terjadinya bencana alam yang menimbulkan korban.
    7. Berkembangnya tempat-tempat yang disalahgunakan untuk perilaku menyimpang dari norma yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategi dan Arah Kebijakan Berdasarkan Tujuan dan Sasaran dari setiap Misi

 

Misi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. 2. 3. 4. 5.
Misi

Ke-1

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
  Menguatkan tata kelola pemerintahan daerah

 

  Meningkatkanya akuntabilitas keuangan di Kecamatan Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan

 

Peningkatan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah

 

        Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

 

      Penguatan kelembagaan pemerintahan desa

 

Peningkatan pengelolaan pemerintahan desa

 

    Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan

 

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

 

 
Misi

Ke-3

Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksebilitas dan kemampuan ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan.
  Meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat   Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Pemberdayaan dan Fasilitasi kegiatan Masyarakat Peningkatan keberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan desa

 

        Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

 

Misi

Ke-4

Meningkatkan kualitas kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan.
  Meningkatkan kapasitas dalam pengurangan resiko bencana di Kecamatan Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana di kecamatan Meningkatkan penanganan bencana melaluipemberdayaan masyarakat dan penyediaan sarpras menuju kemandirian Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan pengurangan resiko bencana
Misi

Ke-5

Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional
  Meningkatnya kerukunan masyarakat di Kecamatan Meningkatnya kerukunan masyarakat di Kecamatan Meningkatkan peran serta massyarakat dalam berdemokrasi

 

Peningkatan wawasan kebangsaan

 

      Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam wawasan kebangsaan

 

 

Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam memlihara kerukunan

 

      Meminimalkan konflik SARA dan konflik ipoleksosbudhankam

 

Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam memlihara kerukunan

 

 

2.4.6 Faktor faktor penentu keberhasilan

Setelah mencermati dari berbagai faktor yang dipergunakan Analisis Faktor Penentu Keberhasilan yang merupakan analisis kekuatan (Strength) dan kelemahan interna( Weakness) l Kecamatan Mlati dan mempertimbangkan pula analisis eksternal yang berupa peluang dan tantangan. Sebagai  elemen pokok yang dipergunakan dalam perumusan faktor faktor penentu keberhasilan adalah:

  1. Adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang memenuhi aspek legalitas, transparansi dan akuntabilitas.
  2. Adanya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan berbagai Tingkatan, Pelatihan Tehnis Fungsional dan yang lain dari Pemda Kabupaten Sleman.
  3. Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar seksi.

Dari hal tersebut sebagai dasar dirumuskan faktor faktor penentu keberhasilan Kecamatan Mlati sebagai berikut :

  1. Semua jenis pelayanan publik di Kecamatan Mlati harus dirumuskan dengan memperhatikan aspek legalitas, transparansi dan akuntabilitas.
  2. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dengan memanfaatkan berbagai pendidikan dan pelatihan penjenjangan maupun berbagai pelatihan fungsional.
  3. Optimalisasi koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi semua program dan kegiatan antar Seksi Kecamatan Mlati.

 

4.         Perjanjian  Kinerja Tahun 2016

Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perjanjian kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kabupaten Sleman tahun 2014 mengacu pada dokumen RPJMD  Tahun 2016-2021, , dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014, dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2016, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016. Pemerintah Kabupaten Sleman telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 yang pada saat itu desebut dengan Penetapan Kinerja Tahun 2016  dengan uraian sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
KECAMATAN MLATI

 

 

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016
 
NO Sasaran Strategis Indikator kinerja Target Triwulan  I Target Triwulan  II Target Triwulan  III Target Triwulan  IV Rencana Kerja Tahunan Rumus Perhitungan
1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan di kecamatan Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti 100% 100% 100% 100% 100% Temuan hasil yang ditindak lanuji kaikan 100 %
Nilai Sakip Kecamatan Mlati 0 0 0 A A Predikat nilai SAKIP
Jumlah Desa yang melaksanakan Siklus Tahunan Desa tepat waktu 0 1 2 2 5 desa Jumlah desa yang mengirimkan siklus tahunan desa tepat waktu
2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat 0 0 0 78,86% 78,86% Nilai hasil survey IKM
Persentase keluhan/ pengaduan keamanan dan ketertiban ditindaklanjuti 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah penanganan dibagi jumlah pengaduan yang masuk dikalikan 100%
3 Meningkatnya keberdayaan masyarakat Persentase  kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi 20% 25% 30 25 100% Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi dibagi jumlah kegiatan pemberdayaan masy. Di kec.Mlati. dikalikan 100%
4 Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana di kecamatan Jumlah masyarakat yang terlatih kebencanaan 0 0 150 orang 0 150 orang Jumlah masyarakat yang terlatih kebencanaan di kecamatan Mlati
                 
5 Meningkatnya kerukunan masyarakat di kecamatan Kasus gangguan ketertiban masyarakat 0 1 2 1 4 Jumlah kasus pelanggaran dibagi jumlah gangguan ketertiban yang masuk dikalikan 100 %
    Konflik SARA 0 0 0 0 0 Jumlah kasus konflik SARA

 

 

 

5.         Indikator Kinerja Utama

CAPAIAN  INDIKATOR  KINERJA  UTAMA

Capaian  kinerja merupakan peningkatan  yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan Instansi di lingkungan pemerintahan serta merupakan wacana proses yang akan memberikan prespektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan, Rencana Kinerja Tahunan yang dilakukan oleh Instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan Instansi yang tidak terarah sesuai pilihan prioritas.

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman merupakan

Rencana Kerja yang disusun secara periodik setiap tahun merupakan uraian lebih lanjut  dari  Sasaran strategis. Indikator Kinerja  dan Target Tahunan sebagaimana diketahui merupakan rencana lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terarah.

Pengukuran kinerja adalah  sesuatu yang  dicapai atau dihasilkan oleh organisasi

Pemerintah dalam hal ini Kecamatan Mlati melaporkan beberapa  pelayanan yang  berhubungan dengan masyarakat antara lain sebagian sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama  dan Target  Tahun 2014 sebagai berikut :


 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

KECAMATAN MLATI

Cebongan, Tlogoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55286

Telepon (0274) 869412  Faksimile (0274) 869412

Website : http.mlati.kec.slemankab.go.id Email : Kec.mlati@sleman kab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT MLATI

Nomor: 47  /Kep. Camat / 2016

 

TENTANG

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN MLATI

 

CAMAT MLATI

 

Menimbang :                                  a.      bahwa Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah tolok ukur penilaian keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

b.      bahwa Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Mlati tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mlati

Mengingat : 1.      Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;

2.      Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3.      Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

4.      Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instans iPemerintah;

5.      Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor PER/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;

6.      Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah kabupaten Sleman Tahun 2016 – 2021;

 

MEMUTUSKAN

 

Menetapkan :  
Pertama

 

:

 

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mlati tertuang pada lampiran keputusan ini.
Kedua

 

: Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah tolok ukur penilaian keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Mlati
Ketiga : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Mlati untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Mlati tahun 2016 – 2021.
Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana  semestinya.
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

                                         

 

 

 

Ditetapkandi  :Mlati

PadaTanggal :   Desember 2016

CamatMlati

 

 

 

Drs. SUYUDI,  M,M.

Penata Tingkat I, IV/b

NIP. 19641103 199203 1 007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

KECAMATAN MLATI

Cebongan, Tlogoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55286

Telepon (0274) 869412  Faksimile (0274) 869412

Website : http.mlati.kec.slemankab.go.id Email : Kec.mlati@sleman kab.go.id

 

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN CAMAT MLATI NOMOR : 47 /SK.CMT/MLT/2016. TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KECAMATAN MLATI KABUPATEN SLEMAN

  1.     Nama Unit Organisas

Tugas

Fungsi

:

:

:

KANTOR KECAMATAN MLATI

Melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan     Kecamatan Mlati

a.    Perumusan kebijakan tehnis kecamatan.

b.    Pelaksanaan tugas – tugas di kecamatan.

c.    Penyelenggaraan pelayanan umum.

d.    Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Kecamatan Mlati

 

NO Indikator kinerja Sasaran Strategis Formulasi Perhitungan SKPD Penanggung jawab Sumber data Kecamatan
1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan di kecamatan Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh temuan hasil pemeriksaan dikalikan 100% Kecamatan Mlati Kecamatan Mlati
2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di Kecamatan Nilai SAKIP Kecamatan

 

Jumlah jenis pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu Kecamatan Mlati Kecamatan Mlati
3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik

 

Jumlah Desa yang melaksanakan Siklus Tahunan Desa tepat waktu Jumlah Desa yang melaksanakan Siklus Tahunan Desa tepat waktu Kecamatan Mlati Kecamatan Mlati
4 Meningkatanya kualitas pelayanan public di Kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

 

Jumlah nilai IKM dari seluruh Seksi dan Subbag dibagi jumlah Seksi dan Subbag dikalikan 100% Kecamatan Mlati Kecamatan Mlati

 

 

 

 

 

 

No                                               No Indikator Kinerja Sasaran Strategis Satuan Penjelasan  
  Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan di kecamatan Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti 100 % –      Cara pengukuran :

Jumlah kegiatan urusan asyarakat yang tidak masuk RKPD.

– Tipe Pengukuran mandiri pertahun .

–   Sumber data: DPA

 
  Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di Kecamatan Nilai SAKIP Kecamatan

 

A –     Cara pengukuran :

Jumlah organisasi perempuan dan anak yang aktif .

–  Tipe Pengukuran mandiri pertahun .

–   Sumber data: DPA

 
  Meningkatnya kualitas pelayanan publik

 

Jumlah Desa yang melaksanakan Siklus Tahunan Desa tepat waktu 100 % –     Cara pengukuran :

Jumlah kasus /masalah belum bias tertangani oleh aparat.

–  Tipe Pengukuran mandiri pertahun .

–   Sumber data: DPA

 
  Meningkatanya kualitas pelayanan public di Kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

 

78,86 % –     Cara pengukuran :

Jumlah kesadaran masyarakat untuk kepemilikan   KTP dan KK meningkat..

–   Tipe Pengukuran mandiri pertahun .

–   Sumber data: DPA

 

 

Ditetapkan di  : Mlati

Pada Tanggal : 22 Pebruari 2015

Camat Mlati

 

 

 

Drs. SUYUDI, M,M.

Pembina Tingkat.I.IV/b

NIP.19641103 199203 1 012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN CAMAT MLATI NOMOR : 47/SK.CMT/MLT/2015. TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KECAMATAN MLATI KABUPATEN SLEMAN

  1. Nama Unit Organisasi :     KANTOR KECAMATAN MLATI
  2. Tugas :     Melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan                                                        Kecamatan Mlati
  3. Fungsi :        Perumusan kebijakan tehnis kecamatan.
  4. Pelaksanaan tugas – tugas di kecamatan.
  5. Penyelenggaraan pelayanan umum.
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati

                                                      sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

No                                              No Indikator Kinerja Sasaran Strategis Penjelasan
1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan di kecamatan Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti –    Cara pengukuran :

Jumlah kegiatan urusan asyarakat yang tidak masuk RKPD.

– Tipe Pengukuran mandiri pertahun .

–   Sumber data: DPA

2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di Kecamatan Nilai LAKIP Kecamatan

 

–    Cara pengukuran :

Jumlah kerasan terhadap perempuan dan anak belum bias tertangani .

–  Tipe Pengukuran mandiri pertahun .

–   Sumber data: DPA

3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik

 

Jumlah Desa yang melaksanakan Siklus Tahunan Desa tepat waktu –    Cara pengukuran :

Jumlah kasus /masalah belum bias tertagani oleh aparat.

–  Tipe Pengukuran mandiri pertahun .

–   Sumber data: DPA

4 Meningkatanya kualitas pelayanan public di Kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

 

–    Cara pengukuran :

Jumlah kesadaran masyarakat untuk kepemilikan KK meningkat..

–   Tipe Pengukuran mandiri pertahun .

–   Sumber data: DPA

 

Ditetapkan di  : Mlati

Pada Tanggal :   Desember 2016

Camat Mlati

 

 

 

Drs.SUYUDI, M,M.

Pembina Tingkat.I.IV/b

NIP.19641103 199203 1 012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN CAMAT MLATI NOMOR : 32/SK.CMT/MLT/2014. TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KECAMATAN MLATI KABUPATEN SLEMAN

  1. Nama Unit Organisasi : KANTOR KECAMATAN MLATI
  2. Tugas : Melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan                          Kecamatan Mlati
  3. Fungsi : a. Perumusan kebijakan tehnis Kecamatan.
  4. Pelaksanaan tugas – tugas di Kecamatan.
  5. Penyelenggaraan Pelayanan umum.
  6.    Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
No Indikator Kinerja Sasaran Strategis TARGET

 

CAPAIAN
TH

2016

SEMESTER II

2016

1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan di kecamatan Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti 100 % 100 % 100 %
2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di Kecamatan Nilai SAKIP Kecamatan

 

100 % 100 % 100 %
3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik

 

Jumlah Desa yang melaksanakan Siklus Tahunan Desa tepat waktu 100 % 100 % 100 %
4 Meningkatanya kualitas pelayanan public di Kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

 

78,86 % 100 % 100 %

 

Ditetapkan di  : Mlati

Pada Tanggal  : 31 Desember 2015

Camat Mlati

 

 

 

Drs. SUYUDI, MM.

Pembina Tingkat I.IV/b

NIP.19641103 199203 1 007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 3.3.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mlati  Tahun 2016

Lampiran  : SURAT KEPUTUSAN KEPALA CAMAT MLATI

NOMOR 47/SK.CMT/MLT/20134

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA

KANTOR KECAMATAN MLATI KABUPATEN SLEMAN

 

  1. Nama Unit Organisasi :     KANTOR KECAMATAN MLATI
  2. Tugas :     Melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Mlati
  3. Fungsi :     Perumusan Kebijakan teknis Kecamatan.
  4. Pelaksanaan tugas – tugas di Kecamatan.
  5. Penyelenggaraan pelayanan Umum
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.


No Indikator Kinerja Sasaran Strategis Penjelasan Ket
(1)     (4)  
  Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan di kecamatan Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti a.   Cara pengukuran:

Realisasi 100 %.

 

X 100 = 100
Rencana 100%

 

b.  Sumber data: DPA

 

 

 

Sangat berhasil

  Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di Kecamatan Nilai SAKIP Kecamatan

 

Realisasi 100%.

 

X 100 = 100
Rencana 100%

 

Sumber data: DPA

 

 

Sangat berhasil

  Meningkatnya kualitas pelayanan publik

 

Jumlah Desa yang melaksanakan Siklus Tahunan Desa tepat waktu
Realisasi 100%.

 

X 100 = 100
Rencana 100%

 

Sumber data: DPA

 

 

Sangat berhasil

  Meningkatanya kualitas pelayanan public di Kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

 

Realisasi 78,86  %

 

X 100 = 78,86
Rencana 100%

 

Sumber data: DPA

 

Sangat berhasil


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

  1. Capaian Kinerja Organisasi
    1. Sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239 /IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan pelaporan Akuintabilitas Kinerja Instansi pemerintah, Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Dengan mengacu Keputusan Kepala LAN yang merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999.
    2. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PERR/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Sleman telah menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor : 90 Tahun 2009 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sleman. Didalam Peraturan Bupati tersebut telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sleman maupun masing-masing Organisasi Perangkat daerah (OPD).

Adapun Indikator kinerja utama Kecamatan Mlati  yaitu

  1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan dan kebijakan daerah
  2. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
  3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban serta penaggulangan bencana alam
  4. Meningkatkan tertib Administrasi Kependudukan
  5. Meningkatkan pelayanan masyarakat
  6. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat

 

 

 

 

 

Membandingkan antara Target Realisasi Kinerja tahun 2014 s/d 2015
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan target Realisasi Satuan target Realisasi
2014 2015
1 2 3 4
Misi I            
 1  Meningkatnya pengelolaan PAUD Angka partisipasi PAUD % 60% 100% % 60% 100%
 2 Meningkatnya Pemberdayaan Terfasilitasinya korban kekerasan bagi anak dan Perempuan % 60% 100% % 60% 100%
Peran serta perempuan dalam mewujudkan keluarga sejahtera menungkat % 60% 100% % 60% 100%
 3 Meningkatnya Pembinaan Sosial Budaya Persentase pemutakhiran Data Sosial Budaya % 85% 100% % 85% 100%
  Pendataan WNA OT ,Ormas dan LSM % 80% 100 % % 80% 100%
    Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama % 75 100 % % 75 100 %
4 Tersedianya data bidang infrastruktur yang Akurat Persentase Pemutakhiran Data Infrastruktur % 80 100 % % 85 100 %
  Persentase Pemutakhiran Data Ekonomi % 60 100 % % 60 100 %
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Swasta dalam penyusunan Perencanaan Pelaaksanaan Prosentase keterlibatandalam Musrenbang di Kecamatan % 70 100 % % 70 100 %
 6 Meningkatnya status desa Presentase desa berstatus swasembada % 80 100 % 80 100 %
    Pembrdayaan Lembaga dan organisasi Masyarakat pedesaan % 75 100 % 75 100 %
    Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa % 80 100  % 80 100
    Fasilitasi pemberdayaan masyarakat bisdang fisik % 75 100 % 75 100
    Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat bidang  Sosial % 80 100 % 80 100
    Fasilitasi pemberdayaan masyarakat Bidang Ekonomi % 85 100 % 85 100
    Fasilitsai Pemberdayaan masyarakat Bidang Budaya % 70 100 % 70 100
    Faslitasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup % 60 100 % 60 100
 7 Penerapan K3 Presentase desa yang melaksanakan K3 % 35 100 % 35 100
    Meningkatnya kasus/kejadian yang dapat ditangani % 80 100 % 80 100
    Kanratibmas terpelihara % 10 100 % 10 100
 8 Menjaga Keamanan  Proses Demokrasi Meningkatnya kesadaran dan masyarakat dalam berpolitik % 85 100 % 85 100
    Meningkatkakan kesatuan Bangsa dan Politik % 85 100 % 85 100
    Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat % 60 100 % 60 100
Meningkatnya penanggulangan bencana alam Kesiagaan masyarakat dalam penanggulangan  korban bencana alam % 30 100 % 30 100
               
  Misi 2 : Meningkatkan Pelayanan Masyarakat              
Penerapan Manajemen Kerja sesuai standar Meningkatnya  nilai LAKIP % 12 ek 100 % 12 ek 100
    Meningkatnya tertib administrasi keuangan dan pelaporan % 80 100 % 80 100
    Ketersediaan data dan informasi pembangunan yang akurat % 75 100 % 75 100
    Prestasi lomba antar wilayah meningkat % 85 100 % 85 100
 2 Meningkatnya tertib administrasi Pelayanan Publik dalam kependudukan meningkat % 70 99,93 % 70 99,86
  Kependudukan Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga ( KK ) meningkat % 75 100 % 75 100
 3 Meningkatnya Pelayanan masyarakat Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan % 80 100 % 80 100
    Menurunnya Pelanggaran Perda % 80 100 % 80 100
    Pelayanan Administrasi Perkantoran % 80 100 % 80 100
    Pengembangan data dan informasi Statistik Daerah % 75 100 % 75 100
    Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur % 75 100 % 75 100
    Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik % 85 100 % 85 100
          98,50     97,77
 

 

 

 

Camat Mlati

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN  2011 s/d 2014

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan target Realisasi Satuan target Realisasi Satuan target Realisasi Satuan target Realisasi  
2011 2012 2013 2014  
  1 2 3 4 5 6  
 1 Meningkatnya pengelolaan PAUD Angka partisipasi PAUD % 60% 100% % 60% 100% % 60% 100% % 60% 100  
 2 Meningkatnya Pemberdayaan  dan Perempuan Terfasilitasinya korban kekerasan bagi anak dan Peremuan % 60 100 % 60 100 % 60 100 % 60 100  
    Peran serta perempuan dalam mewujudkan keluarga sejahtera meningkat % 60 100 % 60 100 % 60 100 % 60 100  
 3 Meningkatnya Pembinaan Sosial Budaya Persentase pemutakhiran Data Sosial Budaya % 85% 100% % 85% 100% % 85% 100% % 85% 100  
    Pendataan WNA OT ,Ormas dan LSM % 65 100 % 65 100 % 65 100 % 65 100  
   

 

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama % 75 100 % 75 100 % 75 100 % 75 100  
4 Tersedianya data bidang infrastruktur yang Akurat Persentase Pemutakhiran Data Infrastruktur % 85 100 % 85 100 % 85 100 % 85 100  
  Persentase Pemutakhiran Data Ekonomi % 60 100 % 60 100 % 60 100 % 60 100  
5 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Swasta dalam penyusunan Perencanaan Pelaaksanaan pengawasan pembangunan dan kebijakan daerah Prosentase keterlibatandalam Musrenbang di Kecamatan % 70 100 % 70 100 % 70 100 % 70 100  
6 Meningkatnya status desa Presentase desa berstatus swasembada % 80 100 % 80 100 % 80 100 % 80 100  
  Pembrdayaan Lembaga dan organisasi Masyarakat pedesaan % 75 100 % 75 100 % 75 100 % 75 100  
  Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa % 80 100 80 100 % 80 100 80 100  
  Fasilitasi pemberdayaan masyarakat bisdang fisik % 75 100 % 75 100 % 75 100 % 75 100  
  Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat bidang  Sosial % 80 100 % 80 93,96 % 80 97,13 % 80 100  
  Fasilitasi pemberdayaan masyarakat Bidang Ekonomi % 85 100 % 85 100 % 85 100 % 85 100  
  Fasilitsai Pemberdayaan masyarakat Bidang Budaya % 70 100 % 70 100 % 70 100 % 70 100  
  Faslitasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup % 60 100 % 60 100 % 60 100 % 60 100  
 7  Penerapan K3 Presentase desa yang melaksanakan K3 % 35 100 % 35 100 % 35 100 % 35 100  
  Meningkatnya kasus/kejadian yang dapat ditangani % 80 100 % 80 100 % 80 100 % 80 100  
  Kanratibmas terpelihara % 10 100 % 10 100 % 10 100 % 10 100  
 8 Menjaga Keamanan  Proses Demokrasi Meningkatnya kesadaran dan masyarakat dalam berpolitik % 85 100 % 85 100 % 85 100 % 85 100  
  Meningkatkakan kesatuan Bangsa dan Politik % 85 100 % 85 100 % 85 100 % 85 100  
  Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat % 60 100 % 60 100 % 60 100 % 60 100  
 9 Meningkatnya penanggulangan bencana alam Kesiagaan masyarakat dalam penanggulangan  korban bencana alam % 30 100 % 30 100 % 30 100 % 30 100  
  Misi 2 : Meningkatkan Pelayanan Masyarakat                    
1 Penerapan Manajemen Kerja sesuai standar Meningkatnya  nilai LAKIP % 12 ek 100 % 12 ek 100 % 12 ek 100 % 12 EK 100  
  Meningkatnya tertib administrasi keuangan dan pelaporan % 80 100 % 80 100 % 80 100 % 80 100  
  Ketersediaan data dan informasi pembangunan yang akurat % 75 100 % 75 100 % 75 100 % 75 100  
  Prestasi lomba antar wilayah meningkat % 85 100 % 85 100 % 85 100 % 85 100  
   
2 Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan  Pelayanan Publik dalam kependudukan meningkat % 70 100 % 70 100 % 70 99,30 % 70 99,96  
  Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga ( KK ) meningkat % 75 100 % 75 100 % 75 100 % 75 100  
3 Meningkatnya Pelayanan    masyarakat Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan

 

% 80 100 % 80 100 % 80 100 % 80 100  
  Menurunnya Pelanggaran Perda % 80 100 % 80 100 % 80 100 % 80 100  
  Pelayanan Administrasi Perkantoran % 80 100 % 80 100 % 80 100 % 80 92,59  
  Pengembangan data dan informasi Statistik Daerah % 75 100 % 75 100 % 75 100 % 75 99,49  
  Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur % 75 100 % 75 100 % 75 100 % 75 100  
  Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik % 85 100 % 85 100 % 85 100 % 85 100  
          99,27     97,33     97,61     98,50  
 

 

 

Camat Mlati

 

 

 

DRS. SUYUDI, M.M

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP 19641103 199203 1 007

 

  1. Analisis Faktor Penentu Keberhasilan

Untuk dapat menyusun rencana strategi Kecamatan Mlati, dilakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sebagai berikut :

Analisis Internal :

  1. Kekuatan (Strength)
  1. Tersedianya Peraturan dan Perundang-undangan yang mendukung (Perda dan Perbup).
  2. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam bidang pelayanan masyarakat.
  3. Tersedianya database bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
  4. Tersedianya lembaga kemitraan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
  5. Terbangunnya jaringan informasi dan komunikasi dalam pelayanan umum.
  6. Terbangunnya komitmen pegawai dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
  7. Tertanamnya potensi dan nilai-nilai budaya yang ada dimasyarakat.
  8. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan kecamatan.
    1. Kelemahan (Weaknesses)
  9. Distribusi Sumber Daya Manusia belum merata.
  10. Terbatasnya sarana prasarana kerja.
  11. Keterbatasan anggaran yang dapat menghambat kelancaran program kegiatan.
  12. Koordinasi, informasi dan sinkronisasi antar lembaga masyarakat belum optimal.
  13. Rendahnya pemah aman pegawai dan masyarakat terhadap peraturan perundangan.
  14. Rendahnya motivasi terhadap perkembangan teknologi (IT) sehingga kemampuan teknis dari sebagian pegawai masih kurang.
  15. Adanya rotasi pegawai yang sangat mempengaruhi proses kerja pegawai pada level bawah yang masakerjanya lama masih dengan mindset

 

Analisis Eksternal:

  1. Peluang (Opportunities)
  1. Adanya dukungan dari anggaran APBD untuk peningkatan kualitas kerja.
    1. Adanya pelatihan teknis fungsional untuk para pegawai baru hasil rotasi pegawai.
    2. Adanya pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Pemda.
    3. Adanya beasiswa S2 dari Pemda.
    4. Adanya kerjasama dan peran serta Perguruan Tinggi (PT) dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
    5. Banyaknya lembaga kemasyarakatan yang turut berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat.
    6. Meningkatnya kepedulian stakeholder terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
    7. Banyaknya media yang bisa dijadikan media sosialisasi program kepada masyarakat.
  2. Ancaman(Threats)
    1. Terjadinya krisis kewibawaan di lingkungan pegawai.
    2. Berkembangnya budaya menyimpang di kalangan masyarakat dalam sebuah proses dan prosedur.
    3. Timbulnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.
    4. Munculnya aliran-aliran kepercayaan yang menyimpang sehingga menyebabkan keresahan masyarakat.
    5. Terjadinya bencana alam yang menimbulka nkorban.
    6. Berkembangnya tempat-tempat yang disalahgunakan untuk perilaku menyimpang dari norma yang berlaku.
    7. Pengaruh perkembangan teknologi dan informasi yang negatif.

 

  1. Faktor Faktor penentu keberhasilan

Elemen pokok yang dipergunakan dalam perumusan faktor  faktor penentu keberhasilan adalah :

  1. SDM yang profesional dibidang Pemerintahan, Perekonomian Pembangunan dan kemasyarakatan yang cukup untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat.
  2. Kesadaran masyarakat dalam pembangunan yang cukup tinggi dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri yang kreatif dan inovatif.
  3. Terwujudnya koordinasi antara Pemerintah dan swasta sehingga dapat meningkatkan tercapainya kesejahteraan sosial.

Kemudian dapat dirumuskan  faktor-faktor penentu keberhasilan sebagai berikut :

  1. Tersedianya SDM yang profesional dibidang Pemerintahan, pembangunan dan
  1. Adanya koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah, swasta dan masyarakat.
  2. Tersedianya sumber daya alam dan potensisosial yang memadahi.
  3. Tersedianya Peraturan dan Perundang-undangan yang mendukung

 

  1. Analisis Faktor Penentu Keberhasilan

Untuk dapat menyusun rencana strategi Kecamatan Mlati, dilakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sebagai berikut :

Analisis Internal:

Kekuatan(Strength)

  1. Tersedianya Peraturan dan Perundang-undangan yang mendukung (Perda dan Perbup).
  2. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam bidang pelayanan masyarakat.
  3. Tersedianya database bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
  4. Tersedianya lembaga kemitraan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
  5. Terbangunnya jaringan informasi dan komunikasi dalam pelayanan umum.
  6. Terbangunnya komitmen pegawai dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
  7. Tertanamnya potensi dan nilai-nilai budaya yang ada dimasyarakat.
  8. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan kecamatan.

Kelemahan(Weaknesses)

  1. Distribusi SumberDaya Manusia belum merata.
  1. Terbatasnya sarana prasarana kerja.
  2. Keterbatasan anggaran yang dapat menghambat kelancaran program kegiatan.
  3. Koordinasi, informasi dan sinkronisasi antar lembaga masyarakat belum optimal.
  4. Rendahnya pemahaman pegawai dan masyarakat terhadap peraturan perundangan.
  5. Rendahnya motivasi terhadap perkembangan teknologi (IT) sehingga kemampuan teknis dari sebagian pegawai masih kurang.
  6. Adanya rotasi pegawai yang sangat mempengaruhi proses kerja pegawai pada level bawah yang masa kerjanya lama masih dengan mindset

 

AnalisisEksternal :

Peluang(Opportunities)

  1. Adanya dukungan dari anggaran APBD untuk peningkatan kualitas kerja.
  2. Adanya pelatihan teknis fungsional untuk para pegawai baru hasil rotasi pegawai.
  3. Adanya pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Pemda.
  4. Adanya beasiswa S2 dari Pemda.
  5. Adanya kerjasama dan peran serta Perguruan Tinggi (PT) dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
  6. Banyaknya lembaga kemasyarakatan yang turut berpartisipasi di dalam pemberdayaan masyarakat.
  7. Meningkatnya kepedulian stakeholder terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
  8. Banyaknya media yang bisa dijadikan media sosialisasi program kepada masyarakat.

Ancaman(Threats)

  1. Terjadinya krisis kewibawaan di lingkungan pegawai.
  2. Berkembangnya budaya menyimpang dikalangan masyarakat dalam sebuah proses dan prosedur.
  3. Timbulnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.
  4. Munculnya aliran-aliran kepercayaan yang menyimpang sehingga menyebabkan keresahan masyarakat.
  5. Terjadinya bencana alam yang menimbulkan korban.
  6. Berkembangnya tempat-tempat yang disalah gunakan untuk perilaku menyimpang dari norma yang berlaku.
  7. Pengaruh perkembangan teknologi dan informasi yang negatif.

 

Faktor Faktor penentu keberhasilan

Elemen pokok yang dipergunakan dalam perumusan faktor  faktor penentu keberhasilan adalah :

  1. SDM yang profesional dibidang Pemerintahan, Perekonomian Pembangunan dan kemasyarakatan yang cukup untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat.
  1. Kesadaran masyarakat dalam pembangunan yang cukup tinggi dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri yang kreatif dan inovatif.
  2. Terwujudnya koordinasi antara Pemerintah dan swasta sehingga dapat meningkatkan tercapainya kesejahteraans osial.

Kemudian dapat dirumuskan  faktor-faktor penentu keberhasilan sebagai berikut :

  1. Tersedianya SDM yang profesional dibidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
  2. Adanya koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah, swasta dan masyarakat.
  3. Tersedianya sumberdaya alam dan potensisosial yang memadahi.
  4. Tersedianya Peraturandan Perundang-undangan yang mendukung


NO Program Anggaran  
kegiatan program  
I Prgram Pelayanan Administrasi Perkantoran    Rp      180,620,000.00  
1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

 

 

 Rp   11,100,000.00  Rp   11,100,000.00
2. Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat

 

 

 Rp    31,525,000.00  Rp    31,525,000.00
3. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

 

 

 Rp    1,780,000.00    Rp    1,780,000.00
4. Penyediaan Bahan dan Jasa Administrasi Perkantoran  Rp     62,250,000.00    Rp     62,250,000.00
5. Penyediaan Jasa Langganan

 

 

 Rp    30,780,000.00    Rp    30,780,000.00
6. Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor

 

 

 Rp    43,185,000.00    Rp    43,185,000.00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor    Rp      199,355,000.00  
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas

 

 

 Rp         58,235,000.00    Rp         58,235,000.00
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

 

 

 Rp       141,120,000.00    Rp       141,120,000.00
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya aparatur    Rp    37,730,000.00  
1 Pengelolaan Kepegawaian

 

 

 Rp         37,730,000.00    Rp         37,730,000.00
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan    Rp        29,375,500.00  
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

 

 

 Rp         11,053,500.00    Rp         11,053,500.00
2 Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD

 

 

 Rp         11,102,000.00    Rp         11,102,000.00
3 Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan SKPD

 

 

 Rp           7,220,000.00    Rp           7,220,000.00
5 Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan keuangan dan Kekayaan Daerah    Rp          9,462,000.00  
1 Penata usahaan Keuangan dan Aset SKPD  Rp           9,462,000.00    Rp           9,462,000.00
6 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa    Rp          7,844,000.00  
1 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes

 

 

 Rp           7,844,000.00    Rp           7,844,000.00
7 Program Peningkatan Sistem Pengawasaninternal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH    Rp          6,317,000.00  
1 Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

 

 

 Rp           6,317,000.00    Rp           6,317,000.00
8 Program Penataan Peraturan Perundang Undangan    Rp          8,414,500.00  
1 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

 

 

 Rp           3,666,500.00    Rp           3,666,500.00
2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

 

 

 Rp           4,748,000.00    Rp           4,748,000.00
9 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik    Rp      124,137,500.00  
1 Pengelolaan Perijinan

 

 

 Rp         42,274,500.00    Rp         42,274,500.00
2 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan Bidang Sosial Budaya  Rp         50,834,000.00    Rp         50,834,000.00
3 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Fisik

 

 

 Rp           3,922,000.00    Rp           3,922,000.00
4 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan Bidang Ekonomi

 

 

 Rp         12,704,000.00    Rp         12,704,000.00
5 Lomba Antar Wilayah

 

 

 Rp        14,403,000.00    Rp        14,403,000.00
10 Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan    Rp        71,561,000.00  
1 Pembinaan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa

 

 

 Rp         62,232,000.00    Rp         62,232,000.00
2 Monitoring, Evaluasi dan Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

 

 

 Rp           9,329,000.00    Rp           9,329,000.00
11 Program Penegakan Hukum    Rp          4,422,000.00  
1 Operasi Penertiban

 

 

 Rp           4,422,000.00    Rp           4,422,000.00
12 Program Pemeliharan Kantratibmas dan Pencegahan    Rp        36,141,000.00  
1 Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

 

 

 Rp         22,062,000.00    Rp         22,062,000.00
2 Pemantauan dan Pengamanan Pilkada,Pildukuh, dan Pengisian Perangkat Desa

 

 

 Rp         14,079,000.00    Rp         14,079,000.00
13 Program Pengembangan Wawasan kebangsaan    Rp        69,890,000.00  
1 Penyelenggaraan Upacara Kenegaraan dan Kegiatan Kemasyarakatan

 

 

 Rp         69,890,000.00    Rp         69,890,000.00
14 Program Kemitraan Pengembangan Wawasn Kebangsaan    Rp          3,878,000.00  
1 Pemantauan dan Pendataan WNA/WNI Keturunan, NGO (LSM) dan Lembaga Asing

 

 

 Rp           3,878,000.00    Rp           3,878,000.00
15 Program Pendidikan Politik Masyarakat    Rp          9,799,500.00  
1 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

 

 

 Rp           9,799,500.00    Rp           9,799,500.00
16 Program Perencanaan Pembangunan Daerah    Rp        27,316,000.00  
1 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

 

 

 Rp         18,592,000.00    Rp         18,592,000.00
2 Penyusunan Renstra SKPD

 

 

 Rp           8,724,000.00    Rp           8,724,000.00
17 Program Penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah    Rp        10,345,000.00  
1 Monitoring dan Evaluasi Tata Guna Tanah

 

 

 Rp         10,345,000.00    Rp         10,345,000.00
18 Program Penyelesaian konflek konflek pertanahan    Rp        10,586,000.00  
1 Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

 

 

 Rp         10,586,000.00    Rp         10,586,000.00
19 Program Penataan Administrasi Kependudukan    Rp        88,254,000.00  
1 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan

 

 

 Rp         88,254,000.00    Rp         88,254,000.00
20 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan    Rp          9,654,500.00  
1 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan

 

 

 Rp           9,654,500.00    Rp           9,654,500.00
21 Program Pencegahan dini dan Penanggulangan korban bencana alam    Rp        13,924,500.00  
1 Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana

 

 

 Rp         13,924,500.00    Rp         13,924,500.00
22 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan    Rp        10,122,000.00  
1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

 

 

 Rp         10,122,000.00    Rp         10,122,000.00
23 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Desa    Rp      299,529,000.00  
1 Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Fisik

 

 

 Rp         37,819,000.00    Rp         37,819,000.00
2 Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Sosial

 

 

 Rp       116,410,000.00    Rp       116,410,000.00
3 Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Ekonomi

 

 

 Rp         35,272,000.00    Rp         35,272,000.00
4 Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Budaya

 

 

 Rp       110,028,000.00    Rp       110,028,000.00
24 Program Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintahan Desa    Rp        10,629,000.00  
1 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kepala dan Perangkat Desa

 

 

 Rp         10,629,000.00    Rp         10,629,000.00
25 Program Pengembangan data /informasi /Statistik Daerah    Rp          7,465,000.00  
1 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah

 

 

 Rp           7,465,000.00    Rp           7,465,000.00
26 Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/arsip daerah    Rp        17,749,000.00  
1 Pengelolaan Dokumen SKPD

 

 

 Rp         17,749,000.00    Rp         17,749,000.00
  JUMLAH  Rp   1,304,521,000.00  Rp   1,304,521,000.00  Rp   1,304,521,000.00


  1. PENCAPAIAN KERANGKA STRATEGIS

Capaian kinerja diperoleh berdasarkan atas pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Cara penyimpulan hasil evaluasi kinerja pencapaian sasaran dilakukan dengan membuat capaian indikator kinerja sasaran.Predikat penilaian capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordional sebagai berikut :

85  s/d  100  : sangat berhasil

70 s/d  85     : berhasil

55 s/d  70     : cukup berhasil

55 s/d  0      :  kurang  berhasil

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Perumuan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja makro serta indikator kinerja strategis.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

  1. 85 % – 100 % : Sangat Berhasil,
  2. 70 % – < 85 % : Berhasil,
  3. 55 % – < 70 % : Cukup Berhasil,
  4. < 55 % : Tidak Berhasil.

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2015 adalah sebagai berikut :

No Sasaran Jumlah

Indikator

Rata-Rata

Capaian

0 s/d <55 55 s/d <70 70 s/d <85 85 s/d 100
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam menyusun Perencanaan pembangunan dan Kebijakan Daerah 2 100       Sangat Berhasil
2. Meningkatnya Pemberdayaan perempuan dan anak 2 100       Sangat Berhasil
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban serta penanganan bencana 7 100       Sangat berhasil
4. Meningkatnya tertib Administrasi kependudukan 2 99,86       Sangat Berhasil
5. Meningkatnya pelayanan masyarakat. 4 100       Sangat Berhasil
6. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat 2 100       Sangat Berhasil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. EVALUASI CAPAIAN SASARAN KINERJA STRATEGIS

“Perencanaan yang implementatif dan inklusif”

Hasil evaluasi capaian kinerja perencanaan yang implementatif dan inklusif dengan 6 (Enam) indikator kinerja, mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 125 % dengan predikat sangat berhasil.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tahun 2014 adalah sebagai berikut :

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

(%)

1 2 3 4 5
1 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam menyusun perencanaan Pembangunan dan kebijakan daerah 70 % 100 % 118
   
   
   
2 Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Anak 80% 100 % 166
   
3 Meningkatnya Partisipasi masya rakat dalam menjaga Ketentraman dan ketertiban serta penanganan bencana 80 % 100% 125
 
4 Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan 70% 99,96% 125
   
5 Meningkatnya pelayanan Masyarakat 80% 100% 102
6 Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat 80% 100% 166

 

 

 

 

 

 

BAB IV

PENUTUP

 

Sebagai penutup dari LAKIP Kecamatan Mlati Tahun 2015, bahwa secara umum Pemerintah Kecamatan Mlati  telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan dalam Rencana Kinerja Tahunan  Kecamatan Mlati Tahun 2015 secara keseluruhan mencapai target yang telah ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis di era globalisasi, dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Selama tahun 2015 masih ditemui berbagai permasalahan dan kendala yang belum terselesaikan dengan baik seperti pemberian pelayanan kepada masyarakat belum optimal. Kecamatan Mlati dari waktu ke waktu senantiasa terus memperbaiki kinerja pelayanan publik.

Akhir kata, disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Kecamatan Mlati yang diselaraskan dengan Program dan Indikator, dan segala kekurangan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Akhirnya semoga LAKIP ini dapat dipergunakan

 

Mlati, 29 Januari 2016

Camat Mlati

 

 

 

Drs.SUYUDI,MM.

Pembina Tingkat I,IV/b

NIP.19641103 199203 1 007