BAB I
PENDAHULUAN

 

1.1. Latar  Belakang

Laporan  Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance.

Bertitik tolak dari RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016 – 2021 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 yang berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator sasaran. Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sleman menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Bupati kepada Presiden, yang telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan kinerja Tahun 2014 yaitu tahun keempat RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016 – 2021.

 

1.2. Kewengangan dan Tugas Pokok serta Struktur Organisasi

1. Kewenangan dan Tugas Pokok
   1. Kewenangan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah kabupaten/kota adalah urusan pemerintahan konkuren yang lokasi, pengguna, manfaat, dampak negatifnya dalam daerah kabupaten/kota dan penggunaan sumberdaya lebiih efisien dilakukan oleh kabupaten/kota. Urusan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olahraga; statistik; persandian; perpustakaan, dan kearsipan. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan meliputi kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 51 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Mlati sebagai berikut :

1. Kecamatan Mlati merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Kecamatan Mlati mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
3. Dalam menyelenggarakan tugas, Kecamatan Mlati mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan,
2. Pelaksanaan tugas sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan,
3. Penyelanggaraan pelayanan umum,
4. Pembinaan dan pengoordinasian wilayah, dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi
   1. Struktur Organisasi dan Kelembagaan.

 

SeksiPemerintahan

:GarisKomando

:GarisKoordinasi

 

1. Ringkasan Organisasi

Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah Kabupaten Sleman yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 51 tahun 2009 tentang Uraian tugas, Fungsi dan tata kerja Kecamatan.Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kecamatan mempunyai fungsi pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Daerah.

Kedudukan Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi meliputi :

1. Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekeretariat Daerah.
2. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menanggani sebangian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
3. Dalam menyelenggarakan tugas kecamatan mempunyai fungsi :
4. Perumusan kebijakan teknis sebagaian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan;
5. Pelaksanaan tugas sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan ;
6. Penyelenggaraan pelayanan umum;
7. Pembinaan dan penggorganisasian wilayah; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya :
   1. Susunan Organisasi kecamatan terdiri dari :
10. Sekretariat terdiri dari:
11. Subbagian umum dan Kepegawaian;dan
12. Subbagian Keuangan,Perencanaan dan Evaluasi.
13. Seksi Pemerintahan.
14. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
15. Seksi Perkonomian dan Pembangunan,
16. Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
17. Seksi Pelayanan Umum.
    2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Camat;
    3. Setiap Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung kepada Camat melalui Sekretaris Camat.
    4. Setiap Subbagian dipimpin oleh kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
    5. Kelompok Jabatan funfsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan beada dibawah serta bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
    6. Bagian organisasi Kecamatan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati :

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum,Kepegawaian,Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Sekretariat.
2. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
3. Penyelenggaraan urusan umum;
4. Penyelenggaraan urusan Kepegawaian;
5. Penyelenggaraan urusan keuangan;
6. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;
7. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi; dan
8. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat.
9. Subbagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian.

Subbagian umum dan kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Subbagian umum dan Kepegawaian;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
3. Penyelenggaraan urusan surat menyurat, kearsipan, Perpustakaan, dokumentasi, Informasi perlengkapan dan rumah tangga;
4. Penyusunan bahan rencana kebutuhan kepegawaian, pengembangan pegawai, Kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata urusan kepegawaian; dan
5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian umum dan Kepegawaian.
6. Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Keuangan, perencanaan, dan evaluasi. Subbagian keuangan, Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
7. Penyusunan Rencana Kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi.
8. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi;
9. Pelaksanaan Anggaran, Perbendaharaan, Pembukuan, dan Penyusunan Laporan Keuangan;
10. Pengkoordinasian Evaluasi dan Pelaporan;
11. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan ;dan
12. Evalusai dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi.
    1. Seksi Pemerintahan.

Seksi pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melasanakan pengorganisasian dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan. Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja seksi Pemerintahan;
2. Perumusan kebijakan teknis pemerintahan;
3. Pengkoordinasian kegiatan pemerintahan di tinggkat Kecamatan;
4. Pembinaan pemerintah Desa;
5. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelayanan pemerintahan;
6. Pembinaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa;
7. Penyelenggaraan fasilitasi pelayanan pajak bumi dan bangunan;
8. Penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah di bidang pemerintahan yang dilimpahkan; dan
9. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi pemerintahan.
   1. Seksi Ketentraman dan ketertiban.

Seksi ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan pengkoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban. Seksi ketentraman dan ketertiban dalm melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Seksi ketentraman dan ketertiban;
2. Perumusan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban;
3. Pengkoordinasian dan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
4. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan penegakan peraturan perundang undangan;
5. Pengkoordinasian dan pembinaan kesatuan bangsa;
6. Pengkoordinasian dan pembinaan perlindungan masyarakat;
7. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan penanggilangan dan penanganan bencana;
8. Penyelenggaraan urusan otonomi daerah di bidang ketentraman dan ketertiban yang dilimpahkan;dan
9. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencanan kerja seksi ketentraman dan Ketertiban.
   1. Seksi Perekonomian dan pembangunan.

Seksi Perekonomian dan pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan pengkoordinasian, pembinaan, dan pengembangan perekonomian dan pembangunan. Seksi Perekonomian dan pembangunan  dalam melaksanakan tugas mempuyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Seksi Perekonomian dan pembangunan;
2. Perumusan kebijakan teknis Perekonomian dan Pembangunan;
3. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat;
4. Pengkoordinasian dan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam;
5. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pembangunan;
6. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
7. Penyelenggaraan Fasilitas pelayanan bantuan perekonomian dan bangunan;
8. Penyelenggaraan urusan otonomi daerah dibidang perekonomian dan pembangunan yang dilimpahkan; dan
9. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Perekonomian dan pembangunan .

 

 

1. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan penggordinasan, pembinaan, dan pengembangan Kesejahteraan Masyarakat. Seksi Kesejahteraan Masyarakat   dalam melaksanakan tugas mempuyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
2. Perumusan kebijakan teknis Kesejahteraan Masyarakat;
3. Pengkoordinasian pengembangan pendidikan nonformal dan Informal;
4. Pengkoordinasian dan pembinaan Seni dan Budaya;
5. Pengkoordinasian dan pembinaan kesehatan dan keluarga berencana;
6. Pengkoordinasian pembinaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
7. Pengkoordinasian pelayanan sosiall dan keagamaan;
8. Pengkoordinasian penaggulangan kemiskinan;
9. Pengkoordinasian perluasan kesempatan kerja dan pelatihan tenaga kerja;
10. Pengkoordinasian dan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan;
11. Penyelenggaraan fasilitasi pelayanan bantuan sosial;
12. Penyelenggaraan urusan otonomi daerah dibidang Kesejahteraan masyarakat yang dilimpahkan;dan
13. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencanan kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat

 

1. Seksi Pelayanan Umum

Seksi pelayanan Umum  mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan penyelenggaraan pelayanan umum. Seksi  Pelayanan  Umum   dalam melaksanakan tugas mempuyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan umum;
2. Perumusan kebijakan teknis Pelayanan umum;
3. Penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan umum;
4. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa;
5. Penyelenggaraan urusan otonomi daerah dibidang pelayanan umum yang dilimpahkan; dan
6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pelayanan Umum.

C . ISU STRATEGIS

 

 

1.3   Sumberdaya manusia

Susunan Pejabat struktural Kecamatan Mlati

1. Camat :  Suyudi,M.M
2. Sekcam :  Tutik Sudaryanti,S.Sos
3. Kasi Pemerintahan :  Rohmiyanto, AP
4. Kasi Ekobang :  Sumariyah,S.Sos
5. Kasi Tramtib :  Jaka Susanta
6. Kasi Kesmas                                              :  Rohmiyanto, AP
7. Kasi Pelayanan Umum :  Irianto Wibowo, SE
8. Kasubbag Keuangan :  Yuni Suryani S,Sos.
9. Kasubbag Umum                                            :  Nanik Hanafiah.

Susunan staf Kecamatan Mlati

1. Staf Sekretariat :   6 orang
2. Sta Seksi Pemerintahan             :   5 orang
3. Staf Seksi Ekobang :   3 orang
4. Staf Seksi Pelayanan Umum :   6 orang
5. Staf Seksi Kesmas :   3 orang
6. Staf Seksi Tramtib                               :   4 orang
7. Petugas Fungsional :   3 orang
8. Petugas Instansi Vertikal :  1 orang
9. Pegawai Tidak tetap             :  2 orang

Diklat Struktural

1. Diklat PimpinanTingkat III :  2 Orang
2. Diklat Pimpinan IV :  5 Orang
3. Adum :  2 orang

 

 

Diklat Teknis Fungsional

1. TOT :  3 orang
2. KMP :  3 orang
3. Analis jabatan                                      : –
4. SIAK Online :  1 orang
5. Teknis Komputer :  2 orang
6. Diklat Transsus Pol. PP                                 :   4 orang
7. English For Goverment :  1 orang
8. Manajenem Perkantoran :  2 orang
9. Manajemen Pemerintahan                :  1 orang
10. Manajemen Konflik                             :  1 orang
11. Manajemen Informasi Sistem                        :  1 orang
12. Tata Guna Air                                       :  1 orang
13. Intelijen Dasar dan Lanjutan : –
14. Bendahara Daerah :  4 orang
15. Pemandu Lapangan :  1 orang
16. Manajemen Kependudukan dan Capil : 2 orang

 

1. Data pegawai Kecamatan Mlati menurut Golongan Ruang

No

Pegawai pada Sekretariat/Seksi

GOLONGAN

JML

I

II

III

IV

a

b

c

d

a

b

c

d

a

b

c

d

a

b

c

d

1

Camat

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

–

–

1

2

Sekretariat

–

1

–

–

1

1

–

–

1

2

1

1

–

–

–

8

3

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

–

–

–

–

–

1

–

–

–

1

1

1

–

–

–

–

4

4

Seksi Pelayanan Umum

–

–

–

–

–

1

1

–

–

4

–

1

–

–

–

–

7

5

Seksi Kesejahteraan Masyarakat

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2

1

–

–

–

–

–

3

6

Seksi Perekonomian dan Pembangunan

–

–

–

–

–

–

–

–

1

1

1

1

–

–

–

–

4

7

Seksi Pemerintahan

–

–

–

–

–

2

–

–

–

1

1

1

–

–

–

–

5

Jumlah

–

1

–

–

–

5

2

–

1

15

4

6

1

1

–

–

32

 

 

 

 

 

1. Jumlah pegawai Kecamatan Mlati menurut tingkat pendidikan

NO	Unit Kerja	Golongan						Jumlah
		S – 2	S – 1	DIII	SLTA	SLTP	SD
1	Camat	1	0	0	0	0	0	1
2	Sekretariat	0	4	0	2	1	1	8
3	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	0	1	1	2	0	0	4
4	Seksi Pelayanan Umum	0	2	0	5	0	0	7
5	Seksi Kesejahteraan Masyarakat	0	1	0	2	0	0	3
6	Seksi Perekonomian dan Pembangunan	1	1	1	1	0	0	4
7	Seksi Pemerintahan	0	1	1	3	0	0	5
	Jumlah	2	10	3	14	1	1	32

 

 

1. Data pegawai Kecamatan Mlati nenurut Jenis Kelamin

 

 

No	PegawaipadaSekretariat/Seksi	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita
1.	Camat	1	–	1
2.	Sekretariat	5	3	8
3.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	4	0	4
4.	Seksi Pelayanan Umum	6	1	7
5.	Seksi Kesejahteraan Masyarakat	2	1	3
6.	Seksi Perekonomian dan Pembangunan	2	2	4
7.	Seksi Pemerintahan	5	0	5
	Jumlah	25	7	32

 

1. Jumlah Pejabat structural meliputi 8 Orang Pejabat Eselon II B 0 Orang Pejabat Eselon III A 1 Orang pejabat eselon III B 1 Orang Pejabat eselon IV A 4 Orang pejabat eselon IV B 2 Orang .

 

1.4.  Keuangan

Jumlah anggaran tahun 2016 sebesar  Rp. 2.041.097.254,- terealisir sebesar                   Rp. 1.929.673.571,- atau 98,50 % dengan rincian anggaran dan realisasinya sebagai berikut :

• Anggaran dan Realisasi

 

Jumlah anggaran tahun 2016 sebesar  Rp. 2.041.097.254,- terealisir sebesar    1.929.673.571,- atau 98,50 % dengan rincian anggaran dan realisasinya sebagai berikut :

 

7. Anggaran dan Realisasi

 

No.	Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1.	Belanja Tidak Langsung	2.191.432.000	1.929.673.571	98,50
2.	Belanja Langsung : a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang/Jasa c. Belanja Pemeliharaan d. Belanja Modal	274.022.000 1.030.499.000 58,235,000	274.022.000 1.030.499.000 58,235,000-
Jumlah 1 + 2		, 2.041.097.254	1.929.673,274	98,50

 

 

 

 

• Alokasi dan Realisasi Anggaran

Jumlah dan Keseluruhan / total sebanyak : Rp.2.110.307.000

Sedangkan realisasinya sebesar Rp.2.075.233.288

Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing urusan sebagai berikut :

 

No.	Jenis	Anggaran Rp	Realisasi RP
1	Belanja Tidak Langsung	2.191.462.723	2.075.233.288
2	Belanja Langsung :	1,304,521,000	1.130.026.271
	a.       URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH	798,947,000	16.455.000
	b.      URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	27,316,000	35.094.000
	c.       URUSAN WAJIB PERTANAHAN	20,931,000	28.850.000
	d.      URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	88,254,000	90.830.000
	e.      URUSAN WAJIB BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGRI	23,579,000	45.390.000
	f.        URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	320,280,000	109.045.000
	g.       URUSAN WAJIB STATISTIK	7,465,000	533.028.578
	h.      URUSAN WAJIB KEARSIPAN	17.749.000
	Jumlah	1,304,521.000

 

 

1. SARANA DAN PRASARANA

 

 

Untuk mendukung pekerjaan dilengkapi dengan prasarana berupa gedung perkantoran sebanyak 1 ruang, pendopo 1 buah, ruang rapat 1 buah dan Masjid 1 buah, serta rumah dinas Camat 1 buah. Sedangkan sarana kerja sebagai berikut :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUKU INVENTARIS
KECAMATAN MLATI
SEMESTER II TAHUN 2014
NO KODE LOKASI		: 12.12.02.51.00.00.
KEPEMILIKAN		: KABUPATEN SLEMAN
NO	Kode Barang	Nama barang	No	Merk Type	Ukuran CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal usul cara	Harga	Keterangan
		jenis barang	Reg					Pabrik	rangka	mesin	polisi	BPKB	Pembelian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	03.11.01.01.01	Gedung Kantor	1		3000 m 2								SG	230.000.000
2	03.11.01.01.01	Rumah Dinas Camat	1		1500 m2								SG	100.000.000
3	02.03.01.05.01	Mobil	1	TOYOTA	1300 cc	Besi	2008		MHFMIBA3JBK	C3DC67398	AB 65 E	E.8682928	Pemda Kab.Sleman	116.900.000
4	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	2	Honda Win	100 cc	Besi	1999		MH1HABA15XK	HABAE1046155	AB 2787 DE	8514022 I	Pemda Kab.Sleman	12.025.000
5	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	3	Suzuki Econos	100 cc	Besi	1998		MHDA100VJ	A1001022101	AB 2275 CE	7773287 I	Pemda Kab.Sleman	4.500.000
6	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	4	Honda Kirana	100 cc	Besi	2002		MHLJB31172KOO	JB11A004787	AB 2204 CE	4062502 I	Pemda Kab.Sleman	9.175.000
7	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	5	Honda Suprafit	100 cc	Besi	2003		MHIHB61127KO	HB61E1067969	AB 2510 FE	IIB61E1067	Pemda Kab.Sleman	9.044.500
8	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	6	Yamaha Mio	100 cc	Besi	2007				AB 2410 CE		Pemda Kab.Sleman	9.700.000
9	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	7	Honda Kirana	125 cc	Besi	2004		MH1JB31194KO	JB31E1088267	AB 2971 CE	1699198 I	Pemda Kab.Sleman	9.650.000
10	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	8	Mak Tipe Vipros X	125 cc	Besi	2012				AB 2593 DE		Pemda Kab. Sleman	9.750.000
11	02.02.03.04.01	Genset	1	Power Systim	98 Db	Besi	2007						Dispenduk Capil	18.100.000
12	02.06.02.01.11	Meja1/2 biro	1			Kayu	2001						Pemda Kab Sleman	692.000	sekret
13	02.06.02.01.11	Meja 1/2 Biro	1			Kayu	2001						Pemda Kab Sleman	692.000	sekret
14	02.06.02.01.11	Meja kerja	1			kayu	2002						Pemda Kab Sleman	592.500	ruang camat
15	02.06.02.01.31	Kursi kerja	1			kayu	2002						Pemda Kab Sleman	182.500	ruang camat
16	02.06.01.04.01	Almari besi	1			Besi	2002						Pemda Kab Sleman	975.000	pelayanan umum
17	02.06.02.01.01	Almari	01 sd 02			Kayu	1983						Pemda Kab Sleman	150.000	ekobang
18	02.06.02.01.01	Almari	01 sd 03			Kayu	1983						Pemda Kab Sleman	150.000	kesmas
19	02.06.02.01.01	Almari	01 sd 03			Kayu	1989						Pemda Kab Sleman	120.000	kesmas
20	02.06.01.04.12	Almari Kaca	1			Kayu	1985						Pemda Kab Sleman	50.000	ruang camat
21	02.06.02.01.01	Almari	1			Kayu	1984						Pemda Kab Sleman	70.000	trantib
22	02.06.02.01.01	Almari	1			Kayu	1984						Pemda Kab Sleman	90.000	kesmas
23	02.06.02.01.31	Kursi	01 sd 04			Kayu	1986						Pemda Kab Sleman	20.000
24	02.06.02.01.11	Meja Tulis	01 sd 02			Kayu	1986						Pemda Kab Sleman	20.000
25	02.06.02.01.28	Meja tamu	1			Kayu	1980						Pemda Kab Sleman	130.000	ekobang
26	02.06.02.01.28	Meja Tamu	1			Kayu	1984						Pemda Kab Sleman	110.000	ruang camat
27	02.06.01.05.05	Papan Tulis	01 sd 02			Kayu	1983						Pemda Kab Sleman	20.000
28	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	01 sd 020			Kayu	1981						Pemda Kab Sleman	1.429.000
29	02.06.01.05.05	Filling besi	01 sd 03	Daiichi		Besi	1985						Pemda Kab Sleman	450.000	sekret, pemerint,kesmas
30	02.06.02.01.34	Kursi Lipat	01 sd 05			Besi spon	1997						Pemda Kab Sleman	250.000
31	02.06.02.01.03	Meja Kayu	01 sd 03			Kayu	1997						Pemda Kab Sleman	1.427.000
32	02.06.01.05.05	Filling besi	01 sd 03	Ichiban		Besi	1997						Pemda Kab Sleman	3.380.000	ekbang, sekret, pem, pelum
33	02.06.02.01.34	Kursi Lipat	01 sd 025	Futura		Besi spon	1999						Pemda Kab Sleman	2.437.000	pendopo
34	02.06.02.01.27	Meja Rapat	01 sd 04			Kayu	1999						Pemda Kab Sleman	2.073.000
35	02.06.02.01.01	Almari Arsip	1			Besi	1999						Pemda Kab Sleman	575.000
36	02.06.02.01.01	Almari Katalok	1			Besi	1999						Pemda Kab Sleman	850.000
37	02.06.04.01.06	Meja Camat	1			kayu	1999						Pemda Kab Sleman	848.000	ruang camat
38	02.06.02.01.34	Kursi Lipat	01 sd 10	Futura		Besi spon	1999						Pemda Kab Sleman	4.417.000
39	02.06.01.05.05	Almari besi	1	Brother		Besi	1999						Pemda Kab Sleman	3.525.000	sekret
40	02.06.02.01.33	Kursi tunggu	01 sd 03			Kayu	2000						Pemda Kab Sleman	1.200.000
41	02.06.02..01.31	Kursi kerja	01 sd 05			Kayu	2000						Pemda Kab Sleman	920.000
42	02.06.01.05.06	Papan Nama	1			Kayu	2000						Pemda Kab Sleman	485.000
43	02.06.02.01.04	Meja	1			Kayu	2000						Pemda Kab Sleman	720.000
44	02.06.02.01.31	Kursi kerja	1			Kayu	2000						Pemda Kab Sleman	184.000
45	02.06.02.01.04	Meja	01 sd 04			Kayu	2000						Pemda Kab Sleman	2.369.000
46	02.06.02.01.31	Kursi Kerja	01 sd 07			Kayu	2000						Pemda Kab Sleman	1.253.000
47	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	01 sd 05			Kayu	2000						Pemda Kab Sleman	3.000.000
48	02.06.01.04.03	Rak kayu	1			Kayu	2001						Pemda Kab Sleman	1.130.000	pemerintahan
49	.02.06.01.01.01	Mesin Ketik	1	Royal		Besi	2001						Pemda Kab Sleman	2.350.000	kesmas
50	02.06.01.04.12	Almari Arsip Kaca	1			Kayu	2001						Pemda Kab Sleman	1.000.000	ruang camat
51	02.06.02.01.04	Meja kerja	01 sd 02			Kayu	2002						Pemda Kab Sleman	592.500
52	02.06.02..01.31	Kursi Kerja Tangan	01 sd 02			Kayu	2002						Pemda Kab Sleman	182.500	trantib
53	02.06.01.05.05	Almari besi	1	Brother		Kayu	2002						Pemda Kab Sleman	975.000	pemerintahan
54	02.06.02.01.04	Meja kerja	01 sd 02			Kayu	2003						Pemda Kab Sleman	2.250.000
55	02.06.02.01.31	Kursi Kerja	01 sd 03			kayu	2003						Pemda Kab Sleman	570.000
56	02.06.01.05.10	White board Mg	1			Kayu	2003						Pemda Kab Sleman	392.000
57	02.06.02.01.04	Meja kerja	01 sd 03			Kayu	2003						Pemda Kab Sleman	2.000.250
58	02.06.02.01.31	Kursi Kerja	01 sd 03			kayu	2003						Pemda Kab Sleman	570.000
59	02.06.01.05.10	White board Mg	1			Kayu	2003						Pemda Kab Sleman	392.000
60	.02.02.06.01.01	Mesin Ketik	1	Olivetti		Besi	1976						Pemda Kab Sleman	450.000	pelum
61	02.02.06.01.01	Mesin Ketik	1	Olivetti		Besi	1976						Pemda Kab Sleman	450.000	pemerintahan
62	02.06.02.01.30	kursi Putar	1	Yuniko		Spon Besi	2004						Pemda Kab Sleman	1.175.000
63	.02.06.01.05.05	Filing Kabinet	2	datascript		Besi	2005						Pemda Kab Sleman	1.250.000	sekert
64	02.06.01.05.05	Almari Besi	1	Brother		Besi	2005						Pemda Kab Sleman	1.400.000	sekret
65	02.06.02.01.04	Meja Kerja	01 sd 02			Kayu	2006						Pemda Kab Sleman	560.000
66	02.06.02.01.31	Kursi	01 sd 02			Kayu	2006						Pemda Kab Sleman	50.000
67	02.06.02.06.05	Ampliplayer	1	Toa		Besi	2006						Pemda Kab Sleman	1.506.000	pendopo
68	02.07.02.01.06	Horn speaker	2	Toa		Besi	2006						Pemda Kab Sleman	731.000	pendopo
69	02.07.02.01.05	Microphone	1	Toa		Besi	2006						Pemda Kab Sleman	2.075.000	pendopo
70	02.06.02.01.02	Rak Arsib	01 sd 03	D23/18/1/BA.P/06		Kayu	2006						Pemda Kab Sleman	5.100.000	kesmas
71	.02.06.01.04.06	Brankas	1	Daichiban		Besi	2006						Pemda Kab Sleman	9.000.000	sekret
72	02.06.01.01.01	Mesin Ketik	1	Olimpia Carina 3		Besi	2006						Pemda Kab Sleman	1.650.000	sekret
73	02.06.03.02.01	Meja Rapat staf	01 sd 10			Kayu	2006						Pemda Kab Sleman	8.300.000
74	02.06.02.01.37	Meja kerja	1			kayu	2006						Pemda Kab Sleman	670.000
75	02.06.02.01.27	Kursi Tangan	01 sd 08			Kayu spon	2006						Pemda Kab Sleman	3.088.000	pendopo
76	02.06.03.02.01.	Kursi Sudut	1			Kayu spon	2006						Pemda Kab Sleman	4.250.000	pendopo
77	02.06.02.01.30.	Mixer Ampliplayer	1	Toa		Besi	2006						Pemda Kab Sleman	730.000
78	02.06.01.05.03	Horen speker	2			Besi	2006						Pemda Kab Sleman	731.000
79	02.06.03.05.03	Printer	1			Besi	1993						Pemda Kab Sleman	1.298.000
80	02.06.02.04.06	Meja Komputer	1	Sakura		Kayu	1993						Pemda Kab Sleman	175.000
81	02.06.02.06.18	Kursi Komputer	1	Chitose		Besi Spon	1993						Pemda Kab Sleman	100.000
82	02.06.02.03.03.	Kursi rapat	01 sd 010			Kayu	1993						Pemda Kab Sleman	2.298.000
83	02.06.01.04.04	Pesawat Telpon	1	STM PD		Plastik	1993						Pemda Kab Sleman	1.420.000
84	02.06.02.01.31	Monitor	1			Besi	2003						Pemda Kab Sleman	585.000
85	02.06.02.04.06.	CPU	1			Besi	2003						Pemda Kab Sleman	1.000.000
86	02.06.02.01.19	Printer	1			Besi	2003						Pemda Kab Sleman	750.000
87	02.06.02.01.30	Speker	1			Besi	2003						Pemda Kab Sleman	100.000
88	02.06.03.02.01.	Kursi  Kompter	1			Besi	2003						Pemda Kab Sleman	175.000
89	02.06.02.01.37.	stabeliser	1			Besi	2003						Pemda Kab Sleman	112.000
90	02.06.02.01.30.	Mesin Rumput	1			Besi	2002						Pemda Kab Sleman	700.000
91	02.07.01.01.03	Almari Buku	1			Besi	2002						Pemda Kab Sleman	200.000
92	02.06.01.01.01	Media Back	1			Besi	2002						Pemda Kab Sleman	240.000
93	02.06.01.04.12	OHP	1			Besi	2003						Pemda Kab Sleman	6.084.100	sekret
94	02.06.02.01.27	Layar OHP	1			Besi Kain	2003						Pemda Kab Sleman	1.369.100	sekret
95	02.07.02.06.02	Wirelles	1	Toa		Plastik	2003						Pemda Kab Sleman	8.011.625	sekret
96	02.06.01.01.01	Mesin Ketik	1	Olimpia		Besi olet	2003						Pemda Kab Sleman	2.281.786	trantib
97	02.06.03.02.01	Komputer	1	HP Compaq		Plastik	2003						Pemda Kab Sleman	10.875.530
98	02.06.02.01.37	Meja komputer	1			Kayu	2003						Pemda Kab Sleman	618.724	kesmas
99	02.06.02.01.27	Kursi susun	01 sd 030	Chitose		Besi Spon	2006						Pemda Kab Sleman	7.146.000	pendopo
100	02.06.03.02.01	Komputer	1	HP Compaq		Besi	2006						Pemda Kab Sleman	9.462.000	ekobang
101	02.06.02.01.30.	Kursi	1	Chitose		Besi spon	2006						Pemda Kab Sleman	315.000	ekobang
102	02.06.02.01.37	Meja Komputer	1	Sakura		Kayu	2006						Pemda Kab Sleman	665.000	ekobang
103	02.06.03.05.03	Printer Inkjet	1	HP Deskjet F 2276		Besi	2006						Pemda Kab Sleman	920.000	ekobang
104	02.06.02.04.06	Kipas Angin	1			besi	2006						Pemda Kab Sleman	730.000
105	02.06.02.06.18	UPS	1	Prolink APC BR3001		Besi	2006						Pemda Kab Sleman	348.000	ekobang
106	02.06.02.03.03	Mesin Rumput	1	Tanaka		Besi	1996						Pemda Kab Sleman	742.000
107	02.06.01.05.05	Filing Kabinet	1	datafile		Besi	2000						Pemda Kab Sleman	1.335.000	sekret
108	02.06.02.01.31	Kursi kerja	1			Kayu	2007						Pemda Kab Sleman	115.000
109	02.06.02.04.06	Kipas angin	2	Panasonik		Plastik	2007						Pemda Kab Sleman	790.000	pemerint & trantib
110	02.06.02.01.19	Meja Pelayanan	1			Kayu	2007						Pemda Kab Sleman	2.750.000
111	02.06.02.01.30	Kursi Putar	2	Chitose		Spon Besi	2007						Pemda Kab Sleman	660.000
112	02.06.03.02.01	Komputer	1	Dell Optiplex 745		Plastik	2007						Pemda Kab Sleman	8.415.000	trantib
113	.02.06.02.01.37	Meja komputer	1	Sakura		Kayu	2007						Pemda Kab Sleman	600.000	trantib
114	.02.06.02.01.30	Kursi putar	1	Chitose		Spon Besi	2007						Pemda Kab Sleman	360.000	trantib
115	02.07.01.01.03	LCD Projektor	1	Sony X GA VPL-CX21		Besi	2007						Pemda Kab Sleman	14.870.000	sekret
116	02.06.01.01.01	Mesin Ketik	2	Olimpia Sm 18		Besi	2007						Pemda Kab Sleman	2.910.000	ekobang dan sekret
117	02.06.01.04.12	Almari kaca	1	Miding		Besi	2007						Pemda Kab Sleman	2.350.000
118	02.06.02.01.27	Kursi susun	20	Chitose		spon Besi	2007						Pemda Kab Sleman	4.820.000	pendopo
119	02.06.02.04.03	Air Conditioner	1	Sanyo		Besi	2007						Pemda Kab Sleman	3.000.000	pelum
120	02.06.02.03.03	Mesin Rumput	1	STIHL 3000		Besi	2008						Pemda Kab Sleman	2.400.000	gudang
121	02.06.03.02.01	Komputer	1	HP Compaq DC 5800		Besi	2009						Pemda Kab Sleman	9.500.000
122	02.02.06.03.05	UPS Prolink	1	Prolink 650 P		Plastik	2009						Pemda Kab Sleman	555.000
123	02.06.02.06.49	Handycam	1	Sony DCR SR 65		Plastik	2009						Pemda Kab Sleman	6.000.000	sekret
124	02.06.02.04.03	Air Conditioner	1	Panasonic		Plastik	2009						Pemda Kab Sleman	3.500.000	sekret
125	02.06.02.01.27	Kursi susun	28	chitose		Besi Spon	2009						Pemda Kab Sleman	8.232.000	pendopo
126	02.06.01.01.02	Mesin ketik manual	2	Olympia SM 18		Besi	2009						Pemda Kab Sleman	4.000.000	pemerinth & kesmas
127	02.06.01.04.04.	Filing Kabinet	2	Brilliant/ BL-104		Besi	2009						Pemda Kab Sleman	4.160.000	trantib & pelum
128	02.06.03.02.03	Notebook	1	Dell Vostro 1320		Besi	2010						Pemda Kab Sleman	11.430.000	sekret
129	02.06.02.03.03	Mesin potong rumput	1	Sthil FR 300		Besi	2010						Pemda Kab Sleman	1.960.000	gudang
130	02.06.01.04.04	Filling kabinet	1	Brother		Besi	2010						Pemda Kab Sleman	1.815.000	ekobang
131	02.06.03.02.01	Komputer SIPKD	1	HP Compaq LE 1711		Besi	2010						Pemda Kab Sleman	8.597.940	sekret
132	02.06.03.05.03	Printer HP	1	Laserjet P 1102		Besi	2010						Pemda Kab Sleman	1.295.000	kesmas
133	02.06.02.06.18	UPS	1	Prolink 1299 S		Besi	2010						Pemda Kab Sleman	824.460	sekret
134	02.06.02.01.37	Meja komputer	1	Sakura		Besi	2010						Pemda Kab Sleman	706.680	sekret
135	02.06.02.01.30	Kursi Komputer	1	Chitose		Besi	2010						Pemda Kab Sleman	353.680	sekret
136	02.06.03.02.01	Komputer	1	Dell Vostro		Plastik & logam	2011						Pemda Kab Sleman	8.767.000	sekret
137	02.06.03.05.03	Printer HP	1	HP Laserjet  P 1102		Plastik	2011						Pemda Kab Sleman	995.000	sekret
138	02.06.02.06.18	UPS	1	Prolink Pro 700		Logam	2011						Pemda Kab Sleman	451.000	sekret
139	02.06.02.01.37	Meja Komputer	1	Shaila S110		Kayu & kaca	2011						Pemda Kab Sleman	735.000	sekret
140	02.06.02.01.30	Kursi Putar	1	Chitose NA		Stainless	2011						Pemda Kab Sleman	413.000	sekret
141	02.06.03.05.03	Printer HP	1	HP Color laserjet CP 1518ni		Plastik	2011						Dispendukcapil slm	5.125.000	pelum
142	02.06.02.01.10	Meja Rapat	10	Geniotech		kayu	2012						Pemda Kab Sleman	8.700.000	pendopo
143	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	10	Chitose		besi busa	2012						Pemda Kab Sleman	3.240.000	pendopo
144	02.06.02.04.06	Kipas angin	1	Panasonik		Plastik	2012						Pemda Kab Sleman	450.000	sekret
145	02.06.02.06.37	Tangga aluminium	1			Aluminium	2012						Pemda Kab Sleman	700.000	gudang
146	02.07.02.06.02	Wireless	1	Primatex FM 880		Besi	2012						Pemda Kab Sleman	5.900.000	sekret
147	02.06.02.03.03	Mesin potong rumput	1	STIHL		besi	2012						Pemda Kab Sleman	1.750.000	gudang
148	02.06.03.02.03	Notebook	1	Fujitsu LH531		Plastik & logam	2012						Pemda Kab Sleman	6.341.583	pelum
149	02.06.03.02.01	Komputer	1	Dell Optiplex 3010 SF		Plastik & logam	2012						Pemda Kab Sleman	7.676.000	sekret
150	02.06.03.05.03	Printer HP	1	HP Laser Jet P 1102		Plastik logam	2012						Pemda Kab Sleman	488.000	sekret
151	02.06.02.06.18	UPS	1	Prolink APC 500 R As		Logam	2012						Pemda Kab Sleman	977.000	sekret
152	02.06.03.05.03	Printer	1	Epson LQ 2190		Plastik logam	2012						Pemda Kab Sleman	6.625.000	pelum
153	02.06.03.05.04	Scanner	1	Canoscan Lide 110		Plastik logam	2012						Pemda Kab Sleman	550.000	pelum
154	02.07.01.01.03	LCD Projector	1	Panasonic PT-LB3EA		Plastik logam	2012						Pemda Kab Sleman	7.393.000	sekret
155	02.06.01.05.07	Papan nama kantor	1			aluminium	2013						Pemda Kab Sleman	1.350.000	gudang
156	02.06.03.02.01	Komputer	1	HP Compaq LE 190 2x		Plastik & logam	2013						Pemda Kab Sleman	11.588.100	pemerintahan
157	02.06.03.05.03	Printer HP	1	Laserjet M 1132 MFP		Plastik & logam	2013						Pemda Kab Sleman	1.759.500	pemerintahan
158	02.06.03.02.01	UPS	1	APC 1100		Plastik & logam	2013						Pemda Kab Sleman	1.805.400	pemerintahan
159	02.06.02.01.37	Meja Komputer	1	Sakura		kayu	2013						Pemda Kab Sleman	837.800	pemerintahan
160	02.06.02.01.30	Kursi komputer	1	Chitose		besi busa	2013						Pemda Kab Sleman	501.264	pemerintahan
161	02.06.03.01.04	Switch 8 port	1	Port Unmanagabel		Plastik & logam	2013						Pemda Kab Sleman	1.062.000	pemerintahan
162	02.06.02.06.49	Camera Digital	1	Canon Ixus 310 HS		Logam/Plastik	2013						Pemda Kab Sleman	2.579.700	ekobang
163	02.06.03.02.03	Notebook	1	Sony Vaio E 14-25CVH		Mika	2013						Pemda Kab Sleman	7.100.000	sekretariat
164	02.06.03.05.03	Printer	1	Fuji Xerox Phaser 3255		mika	2013						Pemda Kab Sleman	756.000	sekretariat
165	02.06.01.04.01	Rak Dixion ( arsip)	1	IMW		besi	2013						Pemda Kab Sleman	2.200.000	pel.umum
166	02.06.02.06.18	UPS	1	APC BRI 500GI		Metal	2013						Pemda Kab Sleman	4.650.000	pel.umum
167	02.06.02.06.18	UPS	1	APC BRI 200GI		Metal	2013						Pemda Kab Sleman	4.000.000	pel.umum
168	02.06.03.05.03	Printer e- KTP	1	Fargo HDP 2013		Plastik/logam	2013						Pemda Kab Sleman	36.400.000	pel.umum
169	02.06.03.05.03	Notebook	1	SAMSUNG ATIV		Plastik/logam	2014						Pemda Kab Sleman	7.399.000	Sekretariat
170	02.06.02.01.27	Kursi Rapat  (susun)	10	Chitose Caesar N		besi/busa	2014						Pemda Kab Sleman	3.450.000	Pendopo
171	02.06.04.02.14	Meja Rapat	6	Victor Geniotech GOD 120		Kayu	2014						Pemda Kab Sleman	5.880.000	Pendopo
172	02.05.01.01.12	Gergaji Mesin	1	Chain Shaw Steel MS 381		Besi	2014						Pemda Kab Sleman	9.205.000	Gudang
173	05.18.01.02.02	Gamelan	1			Kuningan							Pemda Kab. Sleman	7.200.000
174	02.03.01.05.01	Mobil	1	TOYOTA AVANSA		besi	2014						Pemda Kab Sleman	169.845.000
175	02.06.02.01.28	Sova 4 seater dan	1set			Kayu/spon	2014						Pemda Kab Sleman	8.000.000	R.camat
176	02.06.01.04.01	Rak Arsib	5	DIXION		besi	2014						Pemda Kab Sleman	9.500.000	R PPK
	JUMLAH													973.797.722

 

 

 

 

• Isu Strategis

1. Otonomi daerah, pemerintahan umum, adinistrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.
2. Otonomi daerah

Dengan berlakunya UU No 6 tahun 2014 tentang Desa hubungan Kecamatan dengan Pemerintahan Desa terdapat kesenjangan didalam pembinaan pelaksanaan pemerintahan desa disebabkan desa menganggap mempunyai otonomi tersendiri.

2. Pemerintahan Umum

Penyerahan sebagian kewenangan pemerintahan umum dibidang otonomi daerah menjadi tarik ulur dengan SKPD atau instansi terkait.Penyerahan kewenangan belum disertai dengan penyerahan personil peralatan dan pendanaan.

3. Administrasi Keuangan Daerah

Dengan terbatasnya sumber danayang diterima dari APBD Kab Sleman penentuan skala prioritas program dan kegiatan belum sepenuhnya mencerminkan rencana kebutuhan yang sangat mendesak.

 

4. Perangkat Daerah

Masih terkendala lemahnya koordinasi antar seksi dan instansi .

5. Kepegawaian

Terbatasnya kapasitas SDM baik dari sisi kuantitas dan kualitas serta kompetensi yang dibutuhkan

6. Persandian

Lemahnya deteksi dini terhadap berbagai ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan pada masyarakat, sehingga menimbulkan terjadinya pelanggaran, ketertiban dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat.

 

1. Kearsipan dan Perpustakaan
2. Kearsipan

• Pengetahuan retensi arsip sebagai bagian pelayanan kepada masyarakat belum dioptimalkan.
• Masih banyak arsip yang disimpan dimasing masing Seksi
• Belum ada yang bertugas sebagai tenaga fungsional kearsipan dan perpustakaan.

2. Perpustakaan

• Masih terbatasnya buku buku yang berkenaan sebagai penunjang pelaksanaan tugas.
• Tersitanya waktu untuk pelayanan masyarakat, kesempatan membaca buku buku diperpustakaan sangat terbatas.

 

1. Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Pendidikan
2. Pendidikan

• Belum optimalnya aksesbilitas, sarana dan prasarana serta peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
• Pendidikan non formal belum menyentuh sasaran dilapangan.

2. Kepemudaan dan Olah Raga

• Banyaknya masalah sosial dikalangan pemuda dan terbatasnya sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olah raga.
• Belum optimaknya lembaga lembaga yang bergerak dibidang pembinaan pemuda dan olah raga.

 

1. Budaya
2. Masih rendahnya penerapan nilai nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari hari.
3. Belum optimalnya koordinasi antar organisasi kemasyarakatanselaku pelaku budaya.

 

1. Sosial

Masih tingginya angka kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

 

1. Kependudukan dan Catatan Sipil
2. Rendahnya kesadaran masyarakat dan aparat dalam tertib adminstrasi kependudukan, dan kurangnya konsistensi proses penyelesaian dibidang kependudukan dan catatan sipil.
3. Belum adanya keterpaduan aturan dalam fungsi KTP sebagai dasar semua pelayanan masyarakat.

 

1. Ketertiban dan Keamanan
2. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
   • Meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat

• Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundangan yang ada.
• Di samping itu ketidak pastian hukum menyebabkan masyarakat dapat bertindak sewenang wenang

 

2. Penanggulangan Bencana

• Perlunya memperkuat kelembagaan, kesiapan menghadapi bencana yang meliputi kegiatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi baik sebelum mapupun sesudah bencana terjadi.
• Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada.

3. Pertanahan

• Belum optimalnya pengelolaan tanah pemerintah dan kas desa
• Kurangnya kesadaran masyarakat dalam perijinan dan sertifikasi tanah.

4. Statistik

• Belum optimalnya kualitas SDM dan komitmen dalam pengelolaan data dan ststistik disebabkan karena sumber informasi yang tidak akurat dan sarana yang tidak memadai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II.

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Sleman Tahun 2016 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor  53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

 

2.1      Rencana Strategis

1. Sesuai dengan aturan perundang-undangan, Kecamatan adalah sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tetapi tugas dan fungsinya berbeda dengan SKPD lainnya (Badan, Dinas, Kantor), perbedaan tersebut yaitu bahwa SKPD lainnya melaksanakan tugas yang bersifat sektoral, sedangkan kecamatan melaksanakan tugas bersifar teritorial (kewilayahan).
2. Ketugasan kewilayahan ini dicirikan oleh adanya kewajiban kecamatan untuk menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan. Perbedaan tersebut membawa konsekwensi format kewenangan yang berbeda antara SKPD Kecamatan dengan SKPD yang bukan Kecamatan, dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan idealnya diikuti dengan pemberian kewenangan kepada Camat yang bersifat umum agar penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di kecamatan berjalan secara efektif dan efisien.

3. Persoalannya adalah, kewenangan ideal tersebut belum dimiliki oleh Kecamatan, sebagai contoh dapatkah Camat menerbitkan larangan masyarakat membangun bangunan dibantaran sungai? jawabannya tidak dapat, karena sungai menjadi kewenangan provinsi, sementara dilapangan petugas Kecamatan berkepentingan untuk menjaga kententraman dan ketertiban termasuk didalamnya adalah keselamatan masyarakat.
4. Tanpa adanya kewenangan bagaimana mungkin Camat bertindak terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran dan bahkan mengancam jiwa mereka sendiri. Keterbatasan kewenangan tersebut dan disisi lain tugas dan fungsi Kecamatan yang sangat luas karena mengemban tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sementara pada saat yang sama dukungan anggaran Kecamatan masih belum sebanding dengan beban tugasnya, setidaknya jika dibandingkan dengan SKPD setingkat kantor menjadikan capaian kinerja Kecamatan kurang maksimal sebagi ujung tombak pelayanan birokrasi pemerintah daerah, kondisi ini perlu mendapatkan perhatian untuk capaian yang ideal dimasa-masa mendatang.

.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

 Visi

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyususnan Rencana Strategis (Renstra) yang meru pakan langkah awal yangharus dilaksanakan oleh setiap instansi.Begitu juga dengan kecamatan Mlati telah menyususn Renstra sebagi bentuk laporan akuntabilitasnya.Visi dan Misi yang diemban kecamatan Mlati tidak terlepas dari Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sleman.

4.2. Visi.  dan Misi Kabupaten

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Pemerintah Kabupaten Sleman dibawa dan berkarya agar dapat mewujudkan eksistensi, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi merupakan gambaran tantangan keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman.

Adapun visi Pemerintah Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Sleman Yang Lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya Dan Terintegrasinya Sistem E-Government Menuju Smart Regency Pada Tahun 2021.”

Penjabaran VISI dan MISI  tersebut adalah :

Sejahtera           :    Lebih sejahtera : Merupakan peningkatan yang lebih baik dibandingkan dari keadaan sebelumnya,sudah terkandung implisit bahwa sejahtera mengamdumg unsur lahir batin,mencakup indikator terukur dan tidak terukur .

Mandiri               :    mandiri dalam hal memiliki kemampuan berpikir dan berbuat secara pribadi, dan terintegrasi dalam system yang lebih besar dan berlaku dalam skala local , Nasional maupun global, dan memiliki kemapuan membadayagunakan potensi local dan sumberdaya yang dapat diandalkan serta memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung .

Berbudaya         :    Merbudaya, mencitrakan system budaya yang lebih baik dan dinamis, sesuai dengan perkembangan zaman ,baik melalui pengalian,penanaman dan penguatan nilai-nilai tatanan dan normal lama yang luhur dan mulai maupun rekayasa sosial untuk menciptakan budaya yang lebih baik dan rasional.

Misi merupakan penjabaran dari visi dan disusun dalam rangka menginplemetasikan langkah langkah yang akan akan dilalukan dalam mewujudkan visi tersebut.Rumusan misi merupakan gabaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan  misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sarana serta arah kebijakan yang ingin ducapai dan menetukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai misi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan factor-faktor lingkunagn strategis, baik eksternal dan internal yang mempengarui serta kekuatan, kelemahan ,peluang dan tantangan tang ada dalam pembangunan daearh. Misi disusun memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam ragka memcapai perwujutan Visi.

Dengan gambaran misi yang demikian, tim menelaah misi kepala daerah dan makna serta implikasi bagi perencanaan Pembagunan , lalu menerjemahkannya kedalam pernyataan misi sesuai criteria pernyataan misi telah dijelaskan diatas.

Misi yang digariskan untuk perkembangan Kabapaten  selama 5 tahun kedepan adalah :

MISI 1                :       Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melelui peningkatan kwalitas birokkrasi yang responsive dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat;

Misi ini dimaksutkan untuk mewujutkan tata kelola pemerintahan yang efektif, dengan cara meningkatkan kualitas birikrasi menjadi birokrasi yang provisional sehingga bias menjadi pelayanan masyarakat. Kepuasan masyarakat terhadap layanan aparat birokrasi dibuktikan dengan Indeks kepuasan masyarakat

MISI 3                :       Meningkatkan penguatan system ekonomi kerakryatan,aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, dan penanggulangan kemiskinan;

Misi ini dimaksudkan untuk memberikan pendampingan yang terus menerus kepada masyarakat dalam penguatan system  ekonomi kerakyatan yang berbasis kekuatan local dan, peningkatan akses bagi masyarakat agar leih mudah berusaha dan mendorong kemampuan ekonomi rakyat lebih dapat berkembang dan semakin kuat . Disisilanya penanggulangan kemiskinan dilanjudkan secara konsisten dengan berbagai program yang sinergi.

MISI 4                :       Memantapkan dan meningkatkan kualitas dan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam, penataan ruang, dan Lingkungan Hidup;

Misi ini dimakadkan untuk membangun infrastruktur dan kondisi yng meningkatkan kenyamanan masyarakat dengan tidak meninggalkan pengelolaan sumberdaya alan dan lingkungan  hidup, sehingga perlu adanya formulasi penataan ruang yang baik agar sinergi antara berbagai aspek dengan daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan yang terbatas;

MISI 5                :       Meningkatkan kwalitas budaya masyarakat dan kesetaraan dan kesetaraan gender yang proporsional;

Misi ini dimaksudkan bahwa walaupun masyarakat sleman berkembang dinamis,tetapi tidak meninggalkan dan kehilangan budaya local yang luhur dan baik.Disamping itu terhadap pemberdayaan perempuan tidak terbatas pada peningkatan jumlah perempuan dalam berbagai peran, tetapi juga memperhatikan kesetaraan dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap perem[puan dan anak.

Nilai nilai organisasi

Keadilan                    :    Pemberian pelayanan berlaku sama dengan tidak membedakan masyarakat

Profesional               :    Terampil, handal, dalam menjalankan profesinya.

Integritas                    :    Berkepribadian,jujuran, berani dan bertanggung jawab, sehingga menimbulkan kepercayaan dan rasa hormat.

Tanggung jawab      :    Semua jenis pelayanan yang diberikan baik kwantitas dan kwalitas dapat dipertanggung jawabkan.

Kemandirian             :    Menguasai sistem dan prosedur setiap jenis pelayanan dan  tidak tergantung   dengan pihak lain.

Disiplin                      :    Taat pada aturan, norma dan sistem serta prosedur pelayanan.

Kerjasama                :    Komitmen anatr Seksi dengan tidak menonjolkan ego sektoral.

Kesetaraan               :    Kesejajaran antara pemberi pelayanan dengan penerima pelayanan sesuai   demgan tugas pokok dan fungsi masing masing.

 

Perencanaan Pembangunan Daerah adalahn suatu proses penyusunan tahapan – tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsure pemangku kepentingan ,guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 ( lima ) tahun mendatang .Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menegah serta sejalan dengan visi Kabupaten Sleman tahun 2016 -2020

“ Terwujudnya Masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan terintegrasikanya system e-government menuju smart regensi ( Kabupaten Pintar ) pada tahun 2020

Penjabaran dari Visi tersebut adalah :

Sejahtera : Lebih sejahtera : Merupakan peningkatan yang lebih baik dibandingkan dari keadaan sebelumnya,sudah terkandung implisit bahwa sejahtera mengamdumg unsur lahir batin, mencakup indikator terukur dan tidak terukur .

Mandiri :      mandiri dalam hal memiliki kemampuan berpikir dan berbuat secara pribadi, dan terintegrasi dalam system yang lebih besar dan berlaku dalam skala local, Nasional maupun global, dan memiliki kemampuan memdayagunakan potensi local dan sumberdaya yang dapat diandalkan serta memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung .

Berbudaya : Berbudaya, mencitrakan system budaya yang lebih baik dan dinamis, sesuai dengan perkembangan zaman, baik melalui pengalian, penanaman dan penguatan nilai-nilai tatanan dan normal lama yang luhur dan mulai maupun rekayasa sosial untuk menciptakan budaya yang lebih baik dan rasional.

Berbudaya sekaligus merupakan semagat untuk memperkuat keistimewaan DIY yang membedakan dengan kelompok masyarakat lainnya. Berbudaya juga mengapresiasi tentang kesetaraan gender yang lebih mengutamakan kualitas dibandingkkan kwantitas, proporsional dan memperhatikan batas kepatutan bermartabat dalam memandang dan mensikapi isu gender.

Sistem e-Government        :  teritegrasinya system e-govt menuju smart regency, bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diperlukan system pelayan yang lebih baiak yang merupakan panduan system regulasi, kebijakan, sikap dan perilaku, yang didukung dengan teknologi informasi yang modern yang mampu memberikan respont an evektifitas yang tinggi dalam mewujutkan tata kelola pemerintahan yang baik.

 Misi.

Misi merupakan penjabaran dari visi dan disusun dalam rangka menginplemetasikan langkah langkah yang akan akan dilalukan dalam mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi merupakan gambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan  misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sarana serta arah kebijakan yang ingin ducapai dan menetukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai misi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan factor-faktor lingkunagn strategis, baik eksternal dan internal yang mempengarui serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan tang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun guna memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam ragka memcapai perwujudan Visi.

Dengan gambaran misi yang demikian, tim menelaah misi kepala daerah dan makna serta implikasi bagi perencanaan Pembagunan, lalu menterjemahkannya ke dalam pernyataan misi sesuai kriteria pernyataan misi telah dijelaskan di atas.

Misi yang digariskan untuk perkembangan Kabupaten  selama 5 tahun ke depan adalah :

• Tujuan dan sasaran Jangka Menegah

Tujuan stratejik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan diformulasikan tujuan stratejik ini, maka Pemerintah Kecamatan Mlati dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan stratejik ini memungkinkan Pemerintah Kecamatan Mlati mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai. Untuk itu agar tujuan stratejik yang ditetapkan dapat terukur harus memiliki indikator kinerja (performance indicator).

 

Adapun tujuan stratejik Pemerintah Kecamatan Mlati adalah :

Dalam mewujudkan tujuan Misi 1 yaitu :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningatan kulaitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat
2. Meningkatkan tata kelola Pemerinta Daerah

Dalam mewujudkan tujuan Misi 3, yaitu :

1. Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan,aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat,serta penanggulangan keiskinan.
2. Meningkatkan pemeran ekonomi masyarakat

Dalam mewujutkan tujua misi 4, yaitu :

1. Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam,penataan ruang,lingkungan hidupdan kenyamanan
2. Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup dan kenyaman bagi  masyarakat

Dalam mewujudkan tujuan misi 5, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang professional
2. Mewujudkan pelestarian budaya yang ada di masy. Dan perlindungan perempuan dan anak

        Untuk sasaran program Misi 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningatan kulaitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat Mlati dalam pengelolaan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dibidang otonomi daerah, secara

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan di kecamatan
2. Meningkatkan kwalitas pelayanan public diKecamatan

Dalam mewujudkan tujuan Misi 3, yaitu :

1. Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan,aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat,serta penanggulangan keiskinan.
2. Meningkatkan keberdayaan masyarakat

untuk sasaran program Misi 4,yaitu :

1. Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam,penataan ruang,lingkungan hidupdan kenyamanan
2. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana di Kecamatan Mlati

Untuk sasaran program misi 5, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang professional
2. Meningkatkan kerukunan masyarakat di Kecamatan Mlati

Dalam mewujudkan tujuan Misi 1 yaitu : Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Aparatur Kecamatan Mlati dalam pengelolaan pelimpahan kewenangan Pemerintah Daerah dengan langkah yang akan diambil adalah :

1. Peningkatan kapasitas SDM melalui Pendidikan Penjenjangan dengan biaya beasiswa mau pun biaya mandiri, Diklat Kepemimpinan maupun Diklat Tehnis Fungsional.
2. Mengedepankan pendekatan partisipatif yang berlandaskan prinsip legalitas, transparansi, responbilitas, efektif efisien dan akuntabel

Dalam mewujudkan tujuan Misi 2, yaitu : Meningkatkan pelayanan masyarakat secara :

1. Pelayanan yang cepat, tepat, mudah, bermutu dan adil.
2. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang diperlukan
   • .

2.4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

2.4.1  Analisis Lingkungan Strategis  (Analisis SWOT).

Untuk menganalisis lingkungan strategis di Kecamatan Gamping digunakan pengklasifikasian masalah yang ada dengan menggunakan konsep SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity dan Threats).

 

Strenght	:	Merupakan kondisi kekuatan yang terdapat di Kecamatan    Mlati Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat di  lingkungan internal Kecamatan Mlati
Weakness	:	Merupakan kondisi kelemahan yang terdapat di Kecamatan Mlati Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat di lingkungan internal Kecamatan Mlati
Opportunity	:	Merupakan peluang yang terdapat di Kecamatan Mlati Peluang yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat di lingkungan eksternal Kecamatan  Mlati
Threats	:	Merupakan tantangan yang terdapat di Kecamatan Mlati. Tantangan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat di lingkungan eksternal  Kecamatan Mlati

2.4.3..  Analisis Lingkungan Strategis

Analisis lingkungan merupakan deskripsi mengenai apa yang terjadi baik dalam lingkungan internal maupun eksternal yang dapat memberikan pengaruh secara strategic. Analisis lingkungan merupakan hasil pengamatan terhadap kondisi lingkungan baik secara internal maupun eksternal berdasarkan keadaan organisasi, potensi dan peluang, serta permasalahan yang dihadapi. Analisis internal memberikan identifikasi tentang peluang dan ancaman/tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Mlati.

2.4.4.Kebijakan

Untuk dapat merumuskan Rencana Strategi Kecamatan Mlati, dilakukan analisis factor-faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sebagai berikut :

 

 

1. Analisa internal

Kekuatan ( strength)

1. Tersedianya Peraturan perundangan yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
2. Tersedianya sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang pelayanan masyarakat.
3. Tersedianya data base bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
4. Terbangunnya jaringan informasi dan komunikasi dalam pelayaanan umum
5. Terbangunnya komitmen pegawai dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

 

 

Kelemahan ( Weakness)

1. Keterbatasan prasarana kerja serta ketersediaan anggaran yang dapat meng hambat kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan
2. Rendahnya pemahaman pegawai terhadap pemahaman peraturan per undangan dan perkembangan tehnologi informasi
3. Pola pikir pegawai sebagian besar masih mindset lama, belum sepenuhnya berorientasi pada peningkatan kinerja.
4. Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar seksi.
5. Distribusi sumber daya manusia antar seksi belum merata.

 

1. Analisis Eksternal

Peluang (oportunities)

1. Adanya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan berbagai Tingkatan, Pelatihan Tehnis Fungsional dan yang lain dari Pemda Kabupaten Sleman.
2. Adanya bea siswa S2 secara selektif dari Pemda Kabupaten Sleman.
3. Adanya kerjasama dengan PTN/PTS dan lembaga social masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
4. Adanya dukungan anggaran APBD Kabupaten Sleman untuk peningkatan kwalitas kerja.
5. Meningkatnya kepedulian stakeholder dan media masa terhadap penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pemberdaya an masyarakat.

 

Ancaman (Threats)

Adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang memenuhi aspek legalitas, transparansi dan akuntabilitas.

1. Timbulnya krisis kepercayaam terhadap pelayanan publik.
2. Adanya penurunan kewibawaan dan kepercayaan terhadap aparat birokrasi.
3. Adanya pengaruh negatif perkembangan tehnologi informasi
4. Adanya berbagai kebijakan dan aturan hukum yang tidak konsisten ada kecenderungan masyarakat tidak mematuhinya.

 

          2.4.5. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

1. Peluang (Opportunities)
   1. Adanya dukungan dari anggaran APBD untuk peningkatan kualitas kerja.
   2. Adanya kerjasama dan peran serta Perguruan Tinggi (PT) dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
   3. Tuntutan masyarakat dalam memberikan pelayanan yang semakin tinggi.
   4. Kebijakan Pemerintah Kabupaten tentang Kecamatan sebagai pusat kebudayaan.
   5. Tingkat kunjungan wisatawan yang semakin meningkat.
   6. Program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.
   7. Sektor jasa dan perdagangan yang semakin meningkat.
2. Ancaman (Threats)
   1. Terjadinya krisis kewibawaan terhadap pemerintah.
   2. Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang masih kurang dan cenderung melanggar proses dan prosedur.
   3. Banyaknya pengusaha yang sering tidak mematuhi peraturan dalam penggunaan dan pemanfaatan lahan.
   4. Angka kriminalitas dan gangguan ketertiban dan kemanan yang masih tinggi.
   5. Timbulnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.
   6. Terjadinya bencana alam yang menimbulkan korban.
   7. Berkembangnya tempat-tempat yang disalahgunakan untuk perilaku menyimpang dari norma yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategi dan Arah Kebijakan Berdasarkan Tujuan dan Sasaran dari setiap Misi

 

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	2.	3.	4.	5.
Misi Ke-1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
	Menguatkan tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatkanya akuntabilitas keuangan di Kecamatan	Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan	Peningkatan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
				Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
			Penguatan kelembagaan pemerintahan desa	Peningkatan pengelolaan pemerintahan desa
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
Misi Ke-3	Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksebilitas dan kemampuan ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan.
	Meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat	Meningkatnya keberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan dan Fasilitasi kegiatan Masyarakat	Peningkatan keberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan desa
				Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Misi Ke-4	Meningkatkan kualitas kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan.
	Meningkatkan kapasitas dalam pengurangan resiko bencana di Kecamatan	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana di kecamatan	Meningkatkan penanganan bencana melaluipemberdayaan masyarakat dan penyediaan sarpras menuju kemandirian	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan pengurangan resiko bencana
Misi Ke-5	Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional
	Meningkatnya kerukunan masyarakat di Kecamatan	Meningkatnya kerukunan masyarakat di Kecamatan	Meningkatkan peran serta massyarakat dalam berdemokrasi	Peningkatan wawasan kebangsaan
			Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam wawasan kebangsaan	Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam memlihara kerukunan
			Meminimalkan konflik SARA dan konflik ipoleksosbudhankam	Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam memlihara kerukunan

 

2.4.6 Faktor faktor penentu keberhasilan

Setelah mencermati dari berbagai faktor yang dipergunakan Analisis Faktor Penentu Keberhasilan yang merupakan analisis kekuatan (Strength) dan kelemahan interna( Weakness) l Kecamatan Mlati dan mempertimbangkan pula analisis eksternal yang berupa peluang dan tantangan. Sebagai  elemen pokok yang dipergunakan dalam perumusan faktor faktor penentu keberhasilan adalah:

1. Adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang memenuhi aspek legalitas, transparansi dan akuntabilitas.
2. Adanya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan berbagai Tingkatan, Pelatihan Tehnis Fungsional dan yang lain dari Pemda Kabupaten Sleman.
3. Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar seksi.

Dari hal tersebut sebagai dasar dirumuskan faktor faktor penentu keberhasilan Kecamatan Mlati sebagai berikut :

1. Semua jenis pelayanan publik di Kecamatan Mlati harus dirumuskan dengan memperhatikan aspek legalitas, transparansi dan akuntabilitas.
2. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dengan memanfaatkan berbagai pendidikan dan pelatihan penjenjangan maupun berbagai pelatihan fungsional.
3. Optimalisasi koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi semua program dan kegiatan antar Seksi Kecamatan Mlati.

 

4.         Perjanjian  Kinerja Tahun 2016

Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perjanjian kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kabupaten Sleman tahun 2014 mengacu pada dokumen RPJMD  Tahun 2016-2021, , dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014, dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2016, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016. Pemerintah Kabupaten Sleman telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 yang pada saat itu desebut dengan Penetapan Kinerja Tahun 2016  dengan uraian sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

KECAMATAN MLATI     PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016   NO Sasaran Strategis Indikator kinerja Target Triwulan  I Target Triwulan  II Target Triwulan  III Target Triwulan  IV Rencana Kerja Tahunan Rumus Perhitungan 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan di kecamatan Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti 100% 100% 100% 100% 100% Temuan hasil yang ditindak lanuji kaikan 100 % Nilai Sakip Kecamatan Mlati 0 0 0 A A Predikat nilai SAKIP Jumlah Desa yang melaksanakan Siklus Tahunan Desa tepat waktu 0 1 2 2 5 desa Jumlah desa yang mengirimkan siklus tahunan desa tepat waktu 2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat 0 0 0 78,86% 78,86% Nilai hasil survey IKM Persentase keluhan/ pengaduan keamanan dan ketertiban ditindaklanjuti 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah penanganan dibagi jumlah pengaduan yang masuk dikalikan 100% 3 Meningkatnya keberdayaan masyarakat Persentase  kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi 20% 25% 30 25 100% Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi dibagi jumlah kegiatan pemberdayaan masy. Di kec.Mlati. dikalikan 100% 4 Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana di kecamatan Jumlah masyarakat yang terlatih kebencanaan 0 0 150 orang 0 150 orang Jumlah masyarakat yang terlatih kebencanaan di kecamatan Mlati                   5 Meningkatnya kerukunan masyarakat di kecamatan Kasus gangguan ketertiban masyarakat 0 1 2 1 4 Jumlah kasus pelanggaran dibagi jumlah gangguan ketertiban yang masuk dikalikan 100 %     Konflik SARA 0 0 0 0 0 Jumlah kasus konflik SARA

 

5.         Indikator Kinerja Utama

CAPAIAN  INDIKATOR  KINERJA  UTAMA

Capaian  kinerja merupakan peningkatan  yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan Instansi di lingkungan pemerintahan serta merupakan wacana proses yang akan memberikan prespektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan, Rencana Kinerja Tahunan yang dilakukan oleh Instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan Instansi yang tidak terarah sesuai pilihan prioritas.

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman merupakan

Rencana Kerja yang disusun secara periodik setiap tahun merupakan uraian lebih lanjut  dari  Sasaran strategis. Indikator Kinerja  dan Target Tahunan sebagaimana diketahui merupakan rencana lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terarah.

Pengukuran kinerja adalah  sesuatu yang  dicapai atau dihasilkan oleh organisasi

Pemerintah dalam hal ini Kecamatan Mlati melaporkan beberapa  pelayanan yang  berhubungan dengan masyarakat antara lain sebagian sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama  dan Target  Tahun 2014 sebagai berikut :

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN KECAMATAN MLATI Cebongan, Tlogoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55286 Telepon (0274) 869412  Faksimile (0274) 869412 Website : http.mlati.kec.slemankab.go.id Email : Kec.mlati@sleman kab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT MLATI

Nomor: 47  /Kep. Camat / 2016

 

TENTANG

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN MLATI

 

CAMAT MLATI

 

Menimbang	:	a.      bahwa Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah tolok ukur penilaian keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. b.      bahwa Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Mlati tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mlati
Mengingat	:	1.      Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah; 2.      Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 3.      Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 4.      Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instans iPemerintah; 5.      Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor PER/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah; 6.      Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah kabupaten Sleman Tahun 2016 – 2021;

 

MEMUTUSKAN

 

Menetapkan	:
Pertama	:	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mlati tertuang pada lampiran keputusan ini.
Kedua	:	Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah tolok ukur penilaian keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Mlati
Ketiga	:	Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Mlati untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Mlati tahun 2016 – 2021.
Keempat	:	Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana  semestinya.
Kelima	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

                                         

 

 

 

Ditetapkandi  :Mlati

PadaTanggal :   Desember 2016

CamatMlati

 

 

 

Drs. SUYUDI,  M,M.

Penata Tingkat I, IV/b

NIP. 19641103 199203 1 007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN KECAMATAN MLATI Cebongan, Tlogoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55286 Telepon (0274) 869412  Faksimile (0274) 869412 Website : http.mlati.kec.slemankab.go.id Email : Kec.mlati@sleman kab.go.id

 

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN CAMAT MLATI NOMOR : 47 /SK.CMT/MLT/2016. TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KECAMATAN MLATI KABUPATEN SLEMAN

	1.     Nama Unit Organisas Tugas Fungsi	: : :		KANTOR KECAMATAN MLATI Melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan     Kecamatan Mlati a.    Perumusan kebijakan tehnis kecamatan. b.    Pelaksanaan tugas – tugas di kecamatan. c.    Penyelenggaraan pelayanan umum. d.    Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.   Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Kecamatan Mlati   NO Indikator kinerja Sasaran Strategis Formulasi Perhitungan SKPD Penanggung jawab Sumber data Kecamatan 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan di kecamatan Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh temuan hasil pemeriksaan dikalikan 100% Kecamatan Mlati Kecamatan Mlati 2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di Kecamatan Nilai SAKIP Kecamatan   Jumlah jenis pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu Kecamatan Mlati Kecamatan Mlati 3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik   Jumlah Desa yang melaksanakan Siklus Tahunan Desa tepat waktu Jumlah Desa yang melaksanakan Siklus Tahunan Desa tepat waktu Kecamatan Mlati Kecamatan Mlati 4 Meningkatanya kualitas pelayanan public di Kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)   Jumlah nilai IKM dari seluruh Seksi dan Subbag dibagi jumlah Seksi dan Subbag dikalikan 100% Kecamatan Mlati Kecamatan Mlati
No                                               No			Indikator Kinerja		Sasaran Strategis	Satuan	Penjelasan
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan di kecamatan		Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100 %	–      Cara pengukuran : Jumlah kegiatan urusan asyarakat yang tidak masuk RKPD. – Tipe Pengukuran mandiri pertahun . –   Sumber data: DPA
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di Kecamatan		Nilai SAKIP Kecamatan	A	–     Cara pengukuran : Jumlah organisasi perempuan dan anak yang aktif . –  Tipe Pengukuran mandiri pertahun . –   Sumber data: DPA
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Jumlah Desa yang melaksanakan Siklus Tahunan Desa tepat waktu	100 %	–     Cara pengukuran : Jumlah kasus /masalah belum bias tertangani oleh aparat. –  Tipe Pengukuran mandiri pertahun . –   Sumber data: DPA
			Meningkatanya kualitas pelayanan public di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,86 %	–     Cara pengukuran : Jumlah kesadaran masyarakat untuk kepemilikan   KTP dan KK meningkat.. –   Tipe Pengukuran mandiri pertahun . –   Sumber data: DPA

 

Ditetapkan di  : Mlati

Pada Tanggal : 22 Pebruari 2015

Camat Mlati

 

 

 

Drs. SUYUDI, M,M.

Pembina Tingkat.I.IV/b

NIP.19641103 199203 1 012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN CAMAT MLATI NOMOR : 47/SK.CMT/MLT/2015. TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KECAMATAN MLATI KABUPATEN SLEMAN

1. Nama Unit Organisasi :     KANTOR KECAMATAN MLATI
2. Tugas :     Melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan                                                        Kecamatan Mlati
3. Fungsi :        Perumusan kebijakan tehnis kecamatan.
4. Pelaksanaan tugas – tugas di kecamatan.
5. Penyelenggaraan pelayanan umum.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati

                                                      sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

No                                              No	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	Penjelasan
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan di kecamatan	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	–    Cara pengukuran : Jumlah kegiatan urusan asyarakat yang tidak masuk RKPD. – Tipe Pengukuran mandiri pertahun . –   Sumber data: DPA
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di Kecamatan	Nilai LAKIP Kecamatan	–    Cara pengukuran : Jumlah kerasan terhadap perempuan dan anak belum bias tertangani . –  Tipe Pengukuran mandiri pertahun . –   Sumber data: DPA
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah Desa yang melaksanakan Siklus Tahunan Desa tepat waktu	–    Cara pengukuran : Jumlah kasus /masalah belum bias tertagani oleh aparat. –  Tipe Pengukuran mandiri pertahun . –   Sumber data: DPA
4	Meningkatanya kualitas pelayanan public di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	–    Cara pengukuran : Jumlah kesadaran masyarakat untuk kepemilikan KK meningkat.. –   Tipe Pengukuran mandiri pertahun . –   Sumber data: DPA

 

Ditetapkan di  : Mlati

Pada Tanggal :   Desember 2016

Camat Mlati

 

 

 

Drs.SUYUDI, M,M.

Pembina Tingkat.I.IV/b

NIP.19641103 199203 1 012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN CAMAT MLATI NOMOR : 32/SK.CMT/MLT/2014. TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KECAMATAN MLATI KABUPATEN SLEMAN

1. Nama Unit Organisasi : KANTOR KECAMATAN MLATI
2. Tugas : Melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan                          Kecamatan Mlati
3. Fungsi : a. Perumusan kebijakan tehnis Kecamatan.
4. Pelaksanaan tugas – tugas di Kecamatan.
5. Penyelenggaraan Pelayanan umum.
6.    Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	TARGET	CAPAIAN
				TH 2016	SEMESTER II 2016
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan di kecamatan	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	100 %	100 %	100 %
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah Desa yang melaksanakan Siklus Tahunan Desa tepat waktu	100 %	100 %	100 %
4	Meningkatanya kualitas pelayanan public di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,86 %	100 %	100 %

 

Ditetapkan di  : Mlati

Pada Tanggal  : 31 Desember 2015

Camat Mlati

 

 

 

Drs. SUYUDI, MM.

Pembina Tingkat I.IV/b

NIP.19641103 199203 1 007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.3.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mlati  Tahun 2016

Lampiran  : SURAT KEPUTUSAN KEPALA CAMAT MLATI

NOMOR 47/SK.CMT/MLT/20134

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA

KANTOR KECAMATAN MLATI KABUPATEN SLEMAN

 

1. Nama Unit Organisasi :     KANTOR KECAMATAN MLATI
2. Tugas :     Melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Mlati
3. Fungsi :     Perumusan Kebijakan teknis Kecamatan.
4. Pelaksanaan tugas – tugas di Kecamatan.
5. Penyelenggaraan pelayanan Umum
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

No	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	Penjelasan	Ket
(1)			(4)
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan di kecamatan	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	a.   Cara pengukuran: Realisasi 100 %.   X 100 = 100 Rencana 100%   b.  Sumber data: DPA	Sangat berhasil
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Realisasi 100%.   X 100 = 100 Rencana 100%   Sumber data: DPA	Sangat berhasil
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah Desa yang melaksanakan Siklus Tahunan Desa tepat waktu	Realisasi 100%.   X 100 = 100 Rencana 100%   Sumber data: DPA	Sangat berhasil
	Meningkatanya kualitas pelayanan public di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Realisasi 78,86  %   X 100 = 78,86 Rencana 100%   Sumber data: DPA	Sangat berhasil

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Organisasi
   1. Sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239 /IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan pelaporan Akuintabilitas Kinerja Instansi pemerintah, Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Dengan mengacu Keputusan Kepala LAN yang merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999.
   2. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PERR/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Sleman telah menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor : 90 Tahun 2009 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sleman. Didalam Peraturan Bupati tersebut telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sleman maupun masing-masing Organisasi Perangkat daerah (OPD).

Adapun Indikator kinerja utama Kecamatan Mlati  yaitu

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan dan kebijakan daerah
2. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban serta penaggulangan bencana alam
4. Meningkatkan tertib Administrasi Kependudukan
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat
6. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat

 

 

 

 

 

Membandingkan antara Target Realisasi Kinerja tahun 2014 s/d 2015
NO	Sasaran Strategis					Indikator Kinerja					Satuan	target	Realisasi	Satuan	target	Realisasi
											2014			2015
	1					2					3			4
	Misi I
1	Meningkatnya pengelolaan PAUD					Angka partisipasi PAUD					%	60%	100%	%	60%	100%
2	Meningkatnya Pemberdayaan					Terfasilitasinya korban kekerasan bagi anak dan Perempuan					%	60%	100%	%	60%	100%
						Peran serta perempuan dalam mewujudkan keluarga sejahtera menungkat					%	60%	100%	%	60%	100%
3	Meningkatnya Pembinaan Sosial Budaya					Persentase pemutakhiran Data Sosial Budaya					%	85%	100%	%	85%	100%
						Pendataan WNA OT ,Ormas dan LSM					%	80%	100 %	%	80%	100%
						Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama					%	75	100 %	%	75	100 %
4	Tersedianya data bidang infrastruktur yang Akurat					Persentase Pemutakhiran Data Infrastruktur					%	80	100 %	%	85	100 %
						Persentase Pemutakhiran Data Ekonomi					%	60	100 %	%	60	100 %
5	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Swasta dalam penyusunan Perencanaan Pelaaksanaan					Prosentase keterlibatandalam Musrenbang di Kecamatan					%	70	100 %	%	70	100 %
6	Meningkatnya status desa					Presentase desa berstatus swasembada					%	80	100	%	80	100 %
						Pembrdayaan Lembaga dan organisasi Masyarakat pedesaan					%	75	100	%	75	100 %
						Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa					%	80	100	%	80	100
						Fasilitasi pemberdayaan masyarakat bisdang fisik					%	75	100	%	75	100
						Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat bidang  Sosial					%	80	100	%	80	100
						Fasilitasi pemberdayaan masyarakat Bidang Ekonomi					%	85	100	%	85	100
						Fasilitsai Pemberdayaan masyarakat Bidang Budaya					%	70	100	%	70	100
						Faslitasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup					%	60	100	%	60	100
7	Penerapan K3					Presentase desa yang melaksanakan K3					%	35	100	%	35	100
						Meningkatnya kasus/kejadian yang dapat ditangani					%	80	100	%	80	100
						Kanratibmas terpelihara					%	10	100	%	10	100
8	Menjaga Keamanan  Proses Demokrasi					Meningkatnya kesadaran dan masyarakat dalam berpolitik					%	85	100	%	85	100
						Meningkatkakan kesatuan Bangsa dan Politik					%	85	100	%	85	100
						Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat					%	60	100	%	60	100
9	Meningkatnya penanggulangan bencana alam					Kesiagaan masyarakat dalam penanggulangan  korban bencana alam					%	30	100	%	30	100
	Misi 2 : Meningkatkan Pelayanan Masyarakat
1	Penerapan Manajemen Kerja sesuai standar					Meningkatnya  nilai LAKIP					%	12 ek	100	%	12 ek	100
						Meningkatnya tertib administrasi keuangan dan pelaporan					%	80	100	%	80	100
						Ketersediaan data dan informasi pembangunan yang akurat					%	75	100	%	75	100
						Prestasi lomba antar wilayah meningkat					%	85	100	%	85	100
2	Meningkatnya tertib administrasi					Pelayanan Publik dalam kependudukan meningkat					%	70	99,93	%	70	99,86
	Kependudukan					Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga ( KK ) meningkat					%	75	100	%	75	100
3	Meningkatnya Pelayanan masyarakat					Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan					%	80	100	%	80	100
						Menurunnya Pelanggaran Perda					%	80	100	%	80	100
						Pelayanan Administrasi Perkantoran					%	80	100	%	80	100
						Pengembangan data dan informasi Statistik Daerah					%	75	100	%	75	100
						Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					%	75	100	%	75	100
						Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik					%	85	100	%	85	100
													98,50			97,77
Camat Mlati PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN  2011 s/d 2014
NO		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	target		Realisasi	Satuan	target	Realisasi	Satuan	target	Realisasi	Satuan	target		Realisasi
				2011				2012			2013			2014
		1	2	3				4			5			6
1		Meningkatnya pengelolaan PAUD	Angka partisipasi PAUD	%	60%		100%	%	60%	100%	%	60%	100%	%	60%		100
2		Meningkatnya Pemberdayaan  dan Perempuan	Terfasilitasinya korban kekerasan bagi anak dan Peremuan	%	60		100	%	60	100	%	60	100	%	60		100
			Peran serta perempuan dalam mewujudkan keluarga sejahtera meningkat	%	60		100	%	60	100	%	60	100	%	60		100
3		Meningkatnya Pembinaan Sosial Budaya	Persentase pemutakhiran Data Sosial Budaya	%	85%		100%	%	85%	100%	%	85%	100%	%	85%		100
			Pendataan WNA OT ,Ormas dan LSM	%	65		100	%	65	100	%	65	100	%	65		100
			Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	%	75		100	%	75	100	%	75	100	%	75		100
4		Tersedianya data bidang infrastruktur yang Akurat	Persentase Pemutakhiran Data Infrastruktur	%	85		100	%	85	100	%	85	100	%	85		100
			Persentase Pemutakhiran Data Ekonomi	%	60		100	%	60	100	%	60	100	%	60		100
5		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Swasta dalam penyusunan Perencanaan Pelaaksanaan pengawasan pembangunan dan kebijakan daerah	Prosentase keterlibatandalam Musrenbang di Kecamatan	%	70		100	%	70	100	%	70	100	%	70		100
6		Meningkatnya status desa	Presentase desa berstatus swasembada	%	80		100	%	80	100	%	80	100	%	80		100
			Pembrdayaan Lembaga dan organisasi Masyarakat pedesaan	%	75		100	%	75	100	%	75	100	%	75		100
			Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa	%	80		100		80	100	%	80	100		80		100
			Fasilitasi pemberdayaan masyarakat bisdang fisik	%	75		100	%	75	100	%	75	100	%	75		100
			Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat bidang  Sosial	%	80		100	%	80	93,96	%	80	97,13	%	80		100
			Fasilitasi pemberdayaan masyarakat Bidang Ekonomi	%	85		100	%	85	100	%	85	100	%	85		100
			Fasilitsai Pemberdayaan masyarakat Bidang Budaya	%	70		100	%	70	100	%	70	100	%	70		100
			Faslitasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup	%	60		100	%	60	100	%	60	100	%	60		100
7		Penerapan K3	Presentase desa yang melaksanakan K3	%	35		100	%	35	100	%	35	100	%	35		100
			Meningkatnya kasus/kejadian yang dapat ditangani	%	80		100	%	80	100	%	80	100	%	80		100
			Kanratibmas terpelihara	%	10		100	%	10	100	%	10	100	%	10		100
8		Menjaga Keamanan  Proses Demokrasi	Meningkatnya kesadaran dan masyarakat dalam berpolitik	%	85		100	%	85	100	%	85	100	%	85		100
			Meningkatkakan kesatuan Bangsa dan Politik	%	85		100	%	85	100	%	85	100	%	85		100
			Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	%	60		100	%	60	100	%	60	100	%	60		100
9		Meningkatnya penanggulangan bencana alam	Kesiagaan masyarakat dalam penanggulangan  korban bencana alam	%	30		100	%	30	100	%	30	100	%	30		100
		Misi 2 : Meningkatkan Pelayanan Masyarakat
1		Penerapan Manajemen Kerja sesuai standar	Meningkatnya  nilai LAKIP	%	12 ek		100	%	12 ek	100	%	12 ek	100	%	12 EK		100
			Meningkatnya tertib administrasi keuangan dan pelaporan	%	80		100	%	80	100	%	80	100	%	80		100
			Ketersediaan data dan informasi pembangunan yang akurat	%	75		100	%	75	100	%	75	100	%	75		100
			Prestasi lomba antar wilayah meningkat	%	85		100	%	85	100	%	85	100	%	85		100
2		Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan	Pelayanan Publik dalam kependudukan meningkat	%	70		100	%	70	100	%	70	99,30	%	70		99,96
			Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga ( KK ) meningkat	%	75		100	%	75	100	%	75	100	%	75		100
3		Meningkatnya Pelayanan    masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan	%	80		100	%	80	100	%	80	100	%	80		100
			Menurunnya Pelanggaran Perda	%	80		100	%	80	100	%	80	100	%	80		100
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	80		100	%	80	100	%	80	100	%	80		92,59
			Pengembangan data dan informasi Statistik Daerah	%	75		100	%	75	100	%	75	100	%	75		99,49
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	75		100	%	75	100	%	75	100	%	75		100
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	%	85		100	%	85	100	%	85	100	%	85		100
							99,27			97,33			97,61				98,50

 

 

Camat Mlati

 

 

 

DRS. SUYUDI, M.M

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP 19641103 199203 1 007

 

5. Analisis Faktor Penentu Keberhasilan

Untuk dapat menyusun rencana strategi Kecamatan Mlati, dilakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sebagai berikut :

Analisis Internal :

1. Kekuatan (Strength)

1. Tersedianya Peraturan dan Perundang-undangan yang mendukung (Perda dan Perbup).
2. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam bidang pelayanan masyarakat.
3. Tersedianya database bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
4. Tersedianya lembaga kemitraan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
5. Terbangunnya jaringan informasi dan komunikasi dalam pelayanan umum.
6. Terbangunnya komitmen pegawai dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
7. Tertanamnya potensi dan nilai-nilai budaya yang ada dimasyarakat.
8. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan kecamatan.
   2. Kelemahan (Weaknesses)
9. Distribusi Sumber Daya Manusia belum merata.
10. Terbatasnya sarana prasarana kerja.
11. Keterbatasan anggaran yang dapat menghambat kelancaran program kegiatan.
12. Koordinasi, informasi dan sinkronisasi antar lembaga masyarakat belum optimal.
13. Rendahnya pemah aman pegawai dan masyarakat terhadap peraturan perundangan.
14. Rendahnya motivasi terhadap perkembangan teknologi (IT) sehingga kemampuan teknis dari sebagian pegawai masih kurang.
15. Adanya rotasi pegawai yang sangat mempengaruhi proses kerja pegawai pada level bawah yang masakerjanya lama masih dengan mindset

 

Analisis Eksternal:

1. Peluang (Opportunities)

1. Adanya dukungan dari anggaran APBD untuk peningkatan kualitas kerja.
   1. Adanya pelatihan teknis fungsional untuk para pegawai baru hasil rotasi pegawai.
   2. Adanya pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Pemda.
   3. Adanya beasiswa S2 dari Pemda.
   4. Adanya kerjasama dan peran serta Perguruan Tinggi (PT) dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
   5. Banyaknya lembaga kemasyarakatan yang turut berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat.
   6. Meningkatnya kepedulian stakeholder terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
   7. Banyaknya media yang bisa dijadikan media sosialisasi program kepada masyarakat.
2. Ancaman(Threats)
   1. Terjadinya krisis kewibawaan di lingkungan pegawai.
   2. Berkembangnya budaya menyimpang di kalangan masyarakat dalam sebuah proses dan prosedur.
   3. Timbulnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.
   4. Munculnya aliran-aliran kepercayaan yang menyimpang sehingga menyebabkan keresahan masyarakat.
   5. Terjadinya bencana alam yang menimbulka nkorban.
   6. Berkembangnya tempat-tempat yang disalahgunakan untuk perilaku menyimpang dari norma yang berlaku.
   7. Pengaruh perkembangan teknologi dan informasi yang negatif.

 

6. Faktor Faktor penentu keberhasilan

Elemen pokok yang dipergunakan dalam perumusan faktor  faktor penentu keberhasilan adalah :

1. SDM yang profesional dibidang Pemerintahan, Perekonomian Pembangunan dan kemasyarakatan yang cukup untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Kesadaran masyarakat dalam pembangunan yang cukup tinggi dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri yang kreatif dan inovatif.
3. Terwujudnya koordinasi antara Pemerintah dan swasta sehingga dapat meningkatkan tercapainya kesejahteraan sosial.

Kemudian dapat dirumuskan  faktor-faktor penentu keberhasilan sebagai berikut :

1. Tersedianya SDM yang profesional dibidang Pemerintahan, pembangunan dan

1. Adanya koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah, swasta dan masyarakat.
2. Tersedianya sumber daya alam dan potensisosial yang memadahi.
3. Tersedianya Peraturan dan Perundang-undangan yang mendukung

 

7. Analisis Faktor Penentu Keberhasilan

Untuk dapat menyusun rencana strategi Kecamatan Mlati, dilakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sebagai berikut :

Analisis Internal:

Kekuatan(Strength)

1. Tersedianya Peraturan dan Perundang-undangan yang mendukung (Perda dan Perbup).
2. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam bidang pelayanan masyarakat.
3. Tersedianya database bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
4. Tersedianya lembaga kemitraan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
5. Terbangunnya jaringan informasi dan komunikasi dalam pelayanan umum.
6. Terbangunnya komitmen pegawai dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
7. Tertanamnya potensi dan nilai-nilai budaya yang ada dimasyarakat.
8. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan kecamatan.

Kelemahan(Weaknesses)

1. Distribusi SumberDaya Manusia belum merata.

1. Terbatasnya sarana prasarana kerja.
2. Keterbatasan anggaran yang dapat menghambat kelancaran program kegiatan.
3. Koordinasi, informasi dan sinkronisasi antar lembaga masyarakat belum optimal.
4. Rendahnya pemahaman pegawai dan masyarakat terhadap peraturan perundangan.
5. Rendahnya motivasi terhadap perkembangan teknologi (IT) sehingga kemampuan teknis dari sebagian pegawai masih kurang.
6. Adanya rotasi pegawai yang sangat mempengaruhi proses kerja pegawai pada level bawah yang masa kerjanya lama masih dengan mindset

 

AnalisisEksternal :

Peluang(Opportunities)

1. Adanya dukungan dari anggaran APBD untuk peningkatan kualitas kerja.
2. Adanya pelatihan teknis fungsional untuk para pegawai baru hasil rotasi pegawai.
3. Adanya pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Pemda.
4. Adanya beasiswa S2 dari Pemda.
5. Adanya kerjasama dan peran serta Perguruan Tinggi (PT) dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
6. Banyaknya lembaga kemasyarakatan yang turut berpartisipasi di dalam pemberdayaan masyarakat.
7. Meningkatnya kepedulian stakeholder terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
8. Banyaknya media yang bisa dijadikan media sosialisasi program kepada masyarakat.

Ancaman(Threats)

1. Terjadinya krisis kewibawaan di lingkungan pegawai.
2. Berkembangnya budaya menyimpang dikalangan masyarakat dalam sebuah proses dan prosedur.
3. Timbulnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.
4. Munculnya aliran-aliran kepercayaan yang menyimpang sehingga menyebabkan keresahan masyarakat.
5. Terjadinya bencana alam yang menimbulkan korban.
6. Berkembangnya tempat-tempat yang disalah gunakan untuk perilaku menyimpang dari norma yang berlaku.
7. Pengaruh perkembangan teknologi dan informasi yang negatif.

 

Faktor Faktor penentu keberhasilan

Elemen pokok yang dipergunakan dalam perumusan faktor  faktor penentu keberhasilan adalah :

1. SDM yang profesional dibidang Pemerintahan, Perekonomian Pembangunan dan kemasyarakatan yang cukup untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1. Kesadaran masyarakat dalam pembangunan yang cukup tinggi dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri yang kreatif dan inovatif.
2. Terwujudnya koordinasi antara Pemerintah dan swasta sehingga dapat meningkatkan tercapainya kesejahteraans osial.

Kemudian dapat dirumuskan  faktor-faktor penentu keberhasilan sebagai berikut :

1. Tersedianya SDM yang profesional dibidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Adanya koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah, swasta dan masyarakat.
3. Tersedianya sumberdaya alam dan potensisosial yang memadahi.
4. Tersedianya Peraturandan Perundang-undangan yang mendukung

NO	Program	Anggaran
		kegiatan	program
I	Prgram Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp      180,620,000.00
1.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp   11,100,000.00		Rp   11,100,000.00
2.	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	Rp    31,525,000.00		Rp    31,525,000.00
3.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rp    1,780,000.00		Rp    1,780,000.00
4.	Penyediaan Bahan dan Jasa Administrasi Perkantoran	Rp     62,250,000.00		Rp     62,250,000.00
5.	Penyediaan Jasa Langganan	Rp    30,780,000.00		Rp    30,780,000.00
6.	Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor	Rp    43,185,000.00		Rp    43,185,000.00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor		Rp      199,355,000.00
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas	Rp         58,235,000.00		Rp         58,235,000.00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp       141,120,000.00		Rp       141,120,000.00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya aparatur		Rp    37,730,000.00
1	Pengelolaan Kepegawaian	Rp         37,730,000.00		Rp         37,730,000.00
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp        29,375,500.00
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp         11,053,500.00		Rp         11,053,500.00
2	Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD	Rp         11,102,000.00		Rp         11,102,000.00
3	Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan SKPD	Rp           7,220,000.00		Rp           7,220,000.00
5	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan keuangan dan Kekayaan Daerah		Rp          9,462,000.00
1	Penata usahaan Keuangan dan Aset SKPD	Rp           9,462,000.00		Rp           9,462,000.00
6	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Rp          7,844,000.00
1	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes	Rp           7,844,000.00		Rp           7,844,000.00
7	Program Peningkatan Sistem Pengawasaninternal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		Rp          6,317,000.00
1	Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Rp           6,317,000.00		Rp           6,317,000.00
8	Program Penataan Peraturan Perundang Undangan		Rp          8,414,500.00
1	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Rp           3,666,500.00		Rp           3,666,500.00
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp           4,748,000.00		Rp           4,748,000.00
9	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Rp      124,137,500.00
1	Pengelolaan Perijinan	Rp         42,274,500.00		Rp         42,274,500.00
2	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan Bidang Sosial Budaya	Rp         50,834,000.00		Rp         50,834,000.00
3	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Fisik	Rp           3,922,000.00		Rp           3,922,000.00
4	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan Bidang Ekonomi	Rp         12,704,000.00		Rp         12,704,000.00
5	Lomba Antar Wilayah	Rp        14,403,000.00		Rp        14,403,000.00
10	Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan		Rp        71,561,000.00
1	Pembinaan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	Rp         62,232,000.00		Rp         62,232,000.00
2	Monitoring, Evaluasi dan Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp           9,329,000.00		Rp           9,329,000.00
11	Program Penegakan Hukum		Rp          4,422,000.00
1	Operasi Penertiban	Rp           4,422,000.00		Rp           4,422,000.00
12	Program Pemeliharan Kantratibmas dan Pencegahan		Rp        36,141,000.00
1	Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Rp         22,062,000.00		Rp         22,062,000.00
2	Pemantauan dan Pengamanan Pilkada,Pildukuh, dan Pengisian Perangkat Desa	Rp         14,079,000.00		Rp         14,079,000.00
13	Program Pengembangan Wawasan kebangsaan		Rp        69,890,000.00
1	Penyelenggaraan Upacara Kenegaraan dan Kegiatan Kemasyarakatan	Rp         69,890,000.00		Rp         69,890,000.00
14	Program Kemitraan Pengembangan Wawasn Kebangsaan		Rp          3,878,000.00
1	Pemantauan dan Pendataan WNA/WNI Keturunan, NGO (LSM) dan Lembaga Asing	Rp           3,878,000.00		Rp           3,878,000.00
15	Program Pendidikan Politik Masyarakat		Rp          9,799,500.00
1	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Rp           9,799,500.00		Rp           9,799,500.00
16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Rp        27,316,000.00
1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Rp         18,592,000.00		Rp         18,592,000.00
2	Penyusunan Renstra SKPD	Rp           8,724,000.00		Rp           8,724,000.00
17	Program Penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah		Rp        10,345,000.00
1	Monitoring dan Evaluasi Tata Guna Tanah	Rp         10,345,000.00		Rp         10,345,000.00
18	Program Penyelesaian konflek konflek pertanahan		Rp        10,586,000.00
1	Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Rp         10,586,000.00		Rp         10,586,000.00
19	Program Penataan Administrasi Kependudukan		Rp        88,254,000.00
1	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Rp         88,254,000.00		Rp         88,254,000.00
20	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan		Rp          9,654,500.00
1	Pengawasan dan Pengendalian Keamanan	Rp           9,654,500.00		Rp           9,654,500.00
21	Program Pencegahan dini dan Penanggulangan korban bencana alam		Rp        13,924,500.00
1	Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana	Rp         13,924,500.00		Rp         13,924,500.00
22	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		Rp        10,122,000.00
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Rp         10,122,000.00		Rp         10,122,000.00
23	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Desa		Rp      299,529,000.00
1	Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Fisik	Rp         37,819,000.00		Rp         37,819,000.00
2	Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Sosial	Rp       116,410,000.00		Rp       116,410,000.00
3	Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Ekonomi	Rp         35,272,000.00		Rp         35,272,000.00
4	Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Budaya	Rp       110,028,000.00		Rp       110,028,000.00
24	Program Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintahan Desa		Rp        10,629,000.00
1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kepala dan Perangkat Desa	Rp         10,629,000.00		Rp         10,629,000.00
25	Program Pengembangan data /informasi /Statistik Daerah		Rp          7,465,000.00
1	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Rp           7,465,000.00		Rp           7,465,000.00
26	Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/arsip daerah		Rp        17,749,000.00
1	Pengelolaan Dokumen SKPD	Rp         17,749,000.00		Rp         17,749,000.00
	JUMLAH	Rp   1,304,521,000.00	Rp   1,304,521,000.00	Rp   1,304,521,000.00

1. PENCAPAIAN KERANGKA STRATEGIS

Capaian kinerja diperoleh berdasarkan atas pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Cara penyimpulan hasil evaluasi kinerja pencapaian sasaran dilakukan dengan membuat capaian indikator kinerja sasaran.Predikat penilaian capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordional sebagai berikut :

85  s/d  100  : sangat berhasil

70 s/d  85     : berhasil

55 s/d  70     : cukup berhasil

55 s/d  0      :  kurang  berhasil

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Perumuan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja makro serta indikator kinerja strategis.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

1. 85 % – 100 % : Sangat Berhasil,
2. 70 % – < 85 % : Berhasil,
3. 55 % – < 70 % : Cukup Berhasil,
4. < 55 % : Tidak Berhasil.

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2015 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian	0 s/d <55	55 s/d <70	70 s/d <85	85 s/d 100
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam menyusun Perencanaan pembangunan dan Kebijakan Daerah	2	100				Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya Pemberdayaan perempuan dan anak	2	100				Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban serta penanganan bencana	7	100				Sangat berhasil
4.	Meningkatnya tertib Administrasi kependudukan	2	99,86				Sangat Berhasil
5.	Meningkatnya pelayanan masyarakat.	4	100				Sangat Berhasil
6.	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	2	100				Sangat Berhasil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. EVALUASI CAPAIAN SASARAN KINERJA STRATEGIS

“Perencanaan yang implementatif dan inklusif”

Hasil evaluasi capaian kinerja perencanaan yang implementatif dan inklusif dengan 6 (Enam) indikator kinerja, mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 125 % dengan predikat sangat berhasil.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tahun 2014 adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam menyusun perencanaan Pembangunan dan kebijakan daerah	70 %	100 %	118
2	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Anak	80%	100 %	166
3	Meningkatnya Partisipasi masya rakat dalam menjaga Ketentraman dan ketertiban serta penanganan bencana	80 %	100%	125
4	Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan	70%	99,96%	125
5	Meningkatnya pelayanan Masyarakat	80%	100%	102
6	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	80%	100%	166

 

 

 

 

 

 

BAB IV

PENUTUP

 

Sebagai penutup dari LAKIP Kecamatan Mlati Tahun 2015, bahwa secara umum Pemerintah Kecamatan Mlati  telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan dalam Rencana Kinerja Tahunan  Kecamatan Mlati Tahun 2015 secara keseluruhan mencapai target yang telah ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis di era globalisasi, dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Selama tahun 2015 masih ditemui berbagai permasalahan dan kendala yang belum terselesaikan dengan baik seperti pemberian pelayanan kepada masyarakat belum optimal. Kecamatan Mlati dari waktu ke waktu senantiasa terus memperbaiki kinerja pelayanan publik.

Akhir kata, disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Kecamatan Mlati yang diselaraskan dengan Program dan Indikator, dan segala kekurangan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Akhirnya semoga LAKIP ini dapat dipergunakan

 

Mlati, 29 Januari 2016

Camat Mlati

 

 

 

Drs.SUYUDI,MM.

Pembina Tingkat I,IV/b

NIP.19641103 199203 1 007