Renstra 2016

RENCANA  STRATEGIS  KECAMATAN  MLATI

BAB I

PENDAHULUAN

  • LATAR BELAKANG

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pemerintah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang subtansinya saling berkaitan .Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya . Karena itu disusun Undang undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah, terkait dengan Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, baik propinsi maupun Kabupaten/kota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan .

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya,guna memanfaatkan dan mengalokasikan daya yang ada dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD).Pembangunan Jangka Menengah Daerah( RPJMD), dan rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD). sebaagai perwujudan Pemerintah Kabupaten Sleman telah menetapkan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD)Kabupaten Sleman 2006 – 2025 berdasarkan peraturan daerah Nomor 07 Tahun 2005 salah satu subtansi strategi dalam RPJPD tersebut adalan menetapkan Visi daerah ” Terwujudnya  Masyarakat Kabupaten Sleman yang Sejahtera, Demokratsi, dan Berdaya Saing ” merupakandokumenperencanaanuntukperiode5(lima)tahunyangmemuatstrategi,arahkebijakan,danprogrampembangunandaerahberdasarkankondisidanpotensidaerahsertamengacupadakebijakanRPJPD tahunan RPJPD tersebut kemudian diuraikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah ( RPJMD),yaitu tahap I ( 2006 – 2010 ) , Tahap ke II ( 2011 – 2015 ),Tahap ke III ( 2016 – 2020 ) dan tahap ke IV ( 2021 – 2025 )

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 25 tahun 2004  rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah ( RPJMD ) adalah penjabaran dari Visi Misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) dan menperhatikan Rencana Pembagunan Jangka Menegah Daerah ( RPJMD ) Nasioanal melalui arah kebijakan keuangan daerah,strategi pembanguan derah,kebijakan umum dan Progran satuan kerja perangkat daerah .

Rencana Pembangunan  Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Sleman periode tahun 2016 – 2021 merupakan tahap ke III Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Kabupaten Sleman tahuan 2006 –  2025 memuat  arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembanguan derah,  kebijakan umum dan Program satuan kerja perangkat daerah. Pembangunan jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Sleman Tahun 2016 – 2021 sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kabupaten Sleman dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun Dengan demikian rencana Strategis ( Renstra ) SKPD tahun 2016 – 2021 harus disususn sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman pada rencana Pembagunan Jangka Menegah Daerah ( RPJMD ) dan bersifat indikatif, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD )sebagai rencana kerja tahunan untuk tahun 2016 – 2021 mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Sleman Tahun 2016 – 2021

KecamatanMlatimempunyaitugasmelaksanakankewenanganpemerintahanyangdilimpahkanolehBupatiuntukmenanganisebagianurusanotonomidaerahdanmenyelenggarakantugasumumpemerintah.Dalammenjalankantugaspembangunanmengacupadakonseppembangunanjangkamenengahdaerahagarpermasalahan-permasalahanyangsedangdihadapidantantangankedepandapatterselesaikansecarasistematis.RPJMDmerupakanpedoman/acuanuntukmencapaitujuanpembangunansesuaiamanatpembukaanUndang-UndangDasar1945.RPJMDKabupatenSlemanTahun2016-2021merupakandokumenperencanaanuntukperiode5(lima)tahunyangmemuatstrategi,arahkebijakan,danprogrampembangunandaerahberdasarkankondisidanpotensidaerahsertamengacupadakebijakanRPJPDTahun2005-2025.

Keberhasilanprosespembangunanperludidukungterselenggaranyakepemerintahanyangbaik(goodgovernance)merupakanprasyaratbagisetiappemerintahuntukmewujudkanaspirasimasyarakatgunamencapaitujuansertacita-citabangsadannegara.Untukmencapaitujuantersebutdiperlukanpenerapandanpengembangansistempertanggungjawabanyangtepat,jelas,dannyata,sehinggapenyelenggaraanpemerintahandanpelaksanaanpembangunandapatberlangsungsecaraberdayaguna,bersih,berkesinambungan,danakuntabel.

 

 

1.2       LANDASAN  HUKUM

Landasan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Sleman. Renstra Kecamatan Mlati 2016 – 2020 disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang ada, sehingga memenuhi aspek legalitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), yaitu

1.2.1 Landasan Idiil                         : Pancasila

1.2.2 Landasan Konstitusionil      : UUD 1945

1.2.3 Landasan Operasional         :

  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukkan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta
  4. Peratuan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya UU 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dan hal pembentukkan Daerah-daerah kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
  6. Peratura Meteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan kajian lingkungan hidup strtegis dalam penyusunan atau evaluasi rencana Pembangunan Daerah
  8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006 – 2025
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten sleman tahun 2011 – 2031

 

1.3       MAKSUD  DAN  TUJUAN

Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Mlati Tahun 2016 – 2021 sebagai pedoman untuk menentukan arah kebijakan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja)Tahunan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi masing masing unsur Sekrtetariat, Kepala Seksi serta dilingkungan SKPD Kecamatan Mlati.

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Mlati Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

  • Sebagai kerangka dasar dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan dan peningkatan kualitas pelayanan umum pemerintahan guna menunjang pencapaian target kinerja yang terukur.
  • Sebagai arah dan pedoman bagi seluruh pegawai Kecamatan Mlati dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait dengan perumusan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengawasan, pengendalian dan pelaporan serta pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat.
  • Untuk memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan kegiatan Kecamatan Mlati dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
  • Untuk mempermudah koordinasi antar seksi dilingkup Sekretariat Kecamatan Mlati terkait dengan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pencapaian target kinerja.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mlati 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

  1. Mememantapkan akuntabilitas kinerja perangkat Kecamatan Mlati sebagai wujud pertanggungjawaban pencapain visi, misi Kepala Daerah terpilih.
  2. Meningkatkan kerangka pemikiran yang sistematis dan kreatif yang berorientasi pada peningkatan kinerja.
  3. Meningkatkan koordinasi antara para pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

 

  • SISTEMATIKA PENULISAN

 

KATA  PENGANTAR

DAFTAR  ISI

DAFTAR  TABEL

DAFTAR  GAMBAR

BAB  I            PENDAHULUAN

  • Latar Belakang

Menjelaskan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L, dan dengan Renja SKPD.

  • Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya.

  • Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD Kecamatan Mlati.

  • Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II    GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD

  • Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, uraian tugas dan fungsi, serta uraian tentang tata laksana SKPD.

  • Sumber Daya SKPD

Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki SKPDdalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran selama 5 (lima) tahun terakhir.

  • Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menunjukkanKondisi Umum Pelayanan, Pencapaian Kinerja Pelayanan, target dan realisasi indikator sasaran Renstra periode 5 (lima) tahun terakhir, anggaran dan realisasi anggaran selama 5 (lima) tahun terakhir, serta Jenis Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

  • Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bagian ini mengemukakantantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD Kecamatan Mlatidalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dalam upaya pencapaian kinerja organisasi.

BAB III      ISU – ISU   STRATEGISBERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

SKPD

  • Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan  Fungsi Pelayanan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPDbeserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

  • Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD dipaparkan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

  • Telaaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

  • Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini dikemukakan penentuan isu-isu strategis yang menguraikan capaian kinerja permasalahan dan strategi yang akan dilaksanakan.

BAB IV   VISI,     MISI,    TUJUAN    DAN     SASARAN,     STRATEGI    DAN

KEBIJAKAN

  • Visi dan Misi Kabupaten

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Kabupaten untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

  • Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD.

  • Strategi dan Kebijakan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam 5 (lima)  tahun mendatang dengan analisis SWOT.

BAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kecamatan Gamping dalam 5 (lima) tahun ke depan.

BAB VI     INDIKATOR  KINERJA  SKPD  YANG  MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD  dalam 5 (lima) tahun ke depan.

BAB VII    PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatiandalam rangka pelaksanaanRenstra dalam 5 (lima) tahun ke depan,  perencanaan dan evaluasi pelaksanaannya.

 

LAMPIRAN               : CASCADING

 

 

 

 

 

 

 

BAB II.

GAMBARAN  UMUM  PELAYANAN  KECAMATAN  MLATI

  • Tugas Pokok , Fungsi dan Struktur Organisasi
    • Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Sleman No. 51 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Mlati sebagai berikut :

  • Kecamatan Mlati merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  • Kecamatan Mlati mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
  • Dalam menyelenggarakan tugas, Kecamatan Mlati mempunyai fungsi :
  1. Perumusan kebijakan tehnis sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan.
  2. Pelaksanaan tugas sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan.
  3. Penyelenggaraan pelayanan umum.
  4. Pembinaan dan pengkoordinasian wilayah, dan
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.       Struktur Organisasi

 

CAMAT
Kelompok Jabatan Fungsional
SEKRETARIAT
Subbag Keuangan Perencanaan & evaluasi
Subbag Umum & Kepegawaian
Seksi Pemerintahan
Seksi Pelayanan Umum
Seksi Trantib
Seksi perekonomian & pembangunan
Seksi Kesejahteraan Masyarakat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        : Garis Komando

                        : Garis Koordinasi

2.1.      Tata Laksana

2.1.1. Kedududkan, Tugas, Fungsi dan Organisasi

  1. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat yabg berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  2. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
  3. Dalam melaksanakan tugas Kecamatan mempunyai fungsi berdasarkan Undang Undang No 23 Tahun 2014 Pasal 225 tentang Pemerintah Daerah:
    • Pelaksanaan tugas sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan .
    • Penyelenggaraan pelayanan umum.
    • Pembinaan dan pengorganisasian wilayah.
    • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  • Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

4.1       Camat.

4.2       Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan
  2. Sub bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.

4.3       Seksi Pemerintahan.

4.4       Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.

4.5       Seksi Perekonomian dan Pembangunan.

4.6       Seksi Kesejahteraan Masyarakat.

4.7       Seksi Pelayanan Umum

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada lansung dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Setiap Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab melalui Sekretaris Kecamatan.

Setiap Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan

Kelompok Jabatan Fungsioanal dalam melaksanakan tugas dikoordinasi kan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada dibawah serta ber tanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

  1. Bagan Organisasi Kecamatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati Sleman No. 51 Tahun 2009 tentang Uraian tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan.

5.1          Sekretariat.

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan rencana kerja Sekretariat.
  2. Perumusan kebijakan tehnis kesekretariatan.
  3. Penyelenggaraan urusan umum.
  4. Penyelenggaraan urusan kepegawaian.
  5. Penyelenggaraan urusan keuangan.
  6. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi.
  7. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi, dan
  8. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat.

5.2          Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan  umum dan kepegawaian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melksanakan tugas mempunyai  fungsi :

  1. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tehnis urusan Umum dan Kepegawaian.
  3. Penyelenggaraan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan dan rumah tangga.
  4. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, kepegawaian, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian, dan
  5. Evaluasi dan penyusunan laporn pelaksanaan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

5.3          Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan, perencanaan dan eavaluai.Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan, Perncanaan dan Evaluasi.
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tehnis Urusan Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.
  3. Pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan penyusunan laporan keuangan.
  4. Pengkoordinasian evaluasi dan pelaporan.
  5. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan
  6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan, rencana kerja Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.

 

  • Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan pengkoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan.Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan.
  2. Perumusan kebijakan tehnis pemerintahan.
  3. Pengkoordinasian kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan.
  4. Pembinaan Pemerintahan Desa.
  5. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelayanan pemerintahan.
  6. Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa.
  7. Penyelenggaraan fasilitasi pelayanan pajak bumi dan bangunan.
  8. Penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah dibidang pemerintahan yang dilimpahkan, dan
  9. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan.

 

  • Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan, melaksanakan pengkoordi nasian dan pembinaan penyelenggraaan ketenteraman dan ketertiban.Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
  2. Perumusan kebijakan tehnis ketenteraman dan ketertiban.
  3. Pengkoordinasian dan pembinaan ketenteraman dan ketertiban .
  4. Pengkoordinasin dan penyelenggaraan penegakan peraturan per undang undangan.
  5. Pengkoordinasian dan pembinaan kesatuan bangsa.
  6. Pengkoordinasian dan pembinaan perlindungan masyarakat.
  7. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan penanggulangan dan penanganan bencana.
  8. Penyelenggaraan urusan otonomi daerah dibidang ketenteraman dan ketertiban yang dilimpahkan,
  9. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.

 

  • Seksi Perekonomian dan Pembangunan.

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan pengkoordinasian, pembinaan, pengembangan perekonomian dan pembangunan.Seksi Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas berfungsi :

  1. Penyusunan rencana kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan.
  2. Perumusan kebijakan tehnis perekonomian dan pembangunan.
  3. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat.
  4. Pengkoordinasian dan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam.
  5. Pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pembangunan.
  6. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
  7. Penyelenggaraan fasilitas pelayanan bantuan perekonomian dan bangunan.
  8. Penyelenggaraan urusan otonomi daerah dibidang perekonomian dan pembangunan yang dilimpahkan, dan
  9. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan.

 

  • Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan pengkoordinasian, pembinaan dan pengembangan Kesejahteraan Masyarakat.Seksi Kesejahteraan Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
  2. Perumusan kebijakan tehnis kesejahteraan masyarakat.
  3. Pengkoordinasian pengembangan pendidikan non formal dan formal.
  4. Pengkoordinasian dan pembinaan seni dan budaya.
  5. Pengkoordinasian dan pembinaan kesehatan dan keluarga berencana.
  6. Pengkoordinasian pembinaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
  7. Pengkoordinasian pelayanan sosial dan keagamaan.
  8. Pengkoordinasian penanggulangan kemiskinan.
  9. Pengkoordinasian perluasan kesempatan kerja dan pelatihan tenaga kerja.
  10. Pengkoordinasian dan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan.
  11. Penyelenggaraan fasilitasi pelayanan bantuan sosial.
  12. Penyelenggaraan urusan otonomi daerah dibidang kesejahteraan masyarakat yang dilimpahkan.
  13. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat.

 

  • Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kewenngan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan penyelenggaraan pelayanan umum.Seksi Pelayanan Umum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan Umum.
  2. Perumusan kebijakan tehnis pelyanan umum.
  3. Penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan umum.
  4. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa.
  5. Penyelenggaraan urusan otonomi daerah dibidang pelayanan umum yang dilimpahkan, dan
  6. Evaluassi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pelayanan Umum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.      Sumberdaya

2.2.1   Sumberdaya manusia

Susunan Pejabat structural Kecamatan Minggir

  1. Camat             : Drs Suyudi, MM
  2. Sekretaris             : Tutik Sudaryanti, S Sos
  3. Kasi Pemerintahan             : Rohmiyanto, AP
  4. Kasi Ekobang             : Sumariyah, S Sos
  5. Kasi Trantib             : Drs Joko Susanta
  6. Kasi Kesmas             : Rohmiyanto
  7. Kasi Pelayanan Umum                         : Iriyanto Wibowo, SE
  8. Ka Subag Keuangan             : Yuni Suryani, S Sos
  9. Ka Subag Umum dan Kepegawaian             : Dra Nanik Hanafiah

 

Sususnan Staf Kecamatan Minggir

  1. Staf Sekretariat                         : 7 orang
  2. Staf Pemerintahan             :  5 orang
  3. Staf Ekobang             :  3 orang
  4. Staf Pelayanan Umum             :  6 orang
  5. Staf Kesmas             :  3 orang
  6. Staf Trantib             :  3 orang
  7. Petugas Fungsional             :  3 orang
  8. Petugas Instansi Vertikal :  1 orang
  9. Pegawai tidak tetap             :  1 orang

Diklat Struktural

  1. Diklatpim Tingkat III             :  2 orang
  2. Adumla             :  – orang
  3. Adum             :  7 orang

Diklat Tehnis Fungsional

  1. TOT                                                 :  3 orang
  2. KMP             :  3 orang
  3. Analis Jabatan             :  1 orang
  4. SIAK Online             :  1 orang
  5. Tehnis computer             :  2 orang
  6. Diklat Transus Pol PP             :  4 orang
  7. English For Government :  1 orang
  8. Manajemen Perkantoran :  2 orang
  9. Manajeman Pemerintahan             :  1 orang
  10. Manajemen Konflik             :  1 orang
  11. Manajemen Informasi Sistem             :  1 orang
  12. Tata Guna air             :  1 orang
  13. Intelejen Dasar dan Lanjutan             :  – orang
  14. Bendahara Daerah             :  1 orang
  15. Pemandu Lapangan             :  1 orang
  16. Manajemen Dukcapil             :  2 orang

 

    1. DatapegawaiKecamatanMlatimenuruttingkatpendidikan

 

NO Pendidikan Jumlah Prosentase
1 SD 0 0%
2 SMP 0 0%
3 SLTA 15 58,8 %
4 D-2 0 0
5 Sarjana Muda/D3 3 1,44 %
6 Sarjana/S1 11 39,6 %
7 Pasca Sarjana 2 0,72 %
  Jumlah 31 100 %

 

    1. DatapegawaiKecamatanMlatinenurutJenisKelamin

 

 

No PegawaipadaSekretariat/Seksi Jenis

Kelamin

Jumlah
Pria Wanita
1. Camat 1 1
2. Sekretariat 4 4 8
3. SeksiKetentramandanKetertiban 4 0 4
4. SeksiPelayananUmum 5 1 6
5. SeksiKesejahteraanMasyarakat 2 1 3
6. SeksiPerekonomiandanPembangunan 2 2 4
7. SeksiPemerintahan 5 0 6
  Jumlah 23 8 31
    1. DatapegawaiKecamatanMlatimenurutGolonganRuang

 

 

No

 

PegawaipadaSekretariat/Seksi

 

GOLONGAN JML
I II III IV
a b c d a b c d a b c d a b c d  
1 Camat 1 1
2 Sekretariat   1 1 2 2 1 1 8
3 SeksiKetentramandanKetertiban   1 1 1 1 4
4 SeksiPelayananUmum 1 1 3   1 6
5 SeksiKesejahteraanMasyarakat 2 1 3
6 SeksiPerekonomiandanPembangunan 1 1 1 1 4
7 SeksiPemerintahan   2 1 1 1 5
  Jumlah 4 3 1 10 6 5 1 1 31

 

 

 

 

 

 

 

 

  • SaranadanPrasrana

Untukmendukungpekerjaandilengkapidenganprasaranaberupagedungperkantoransebanyak13ruang,pendopo1buah,ruangrapat1buahdanmusholla1buah,sertarumahdinasCamat1buah.Sedangkansaranakerjasebagaiberikut:

No JenisBarang Jumlahbarang Kondisi
1 Kendaraandinasroda4 2 Baik
2 Kendaraandinasroda2 9 Baik
3 Laptop 4 baik
4 Komputer 11 unit Baik
5 LCD 2 unit Baik
6 Warreless/soundsystem 2 Unit Baik
7 Kameradigital 2unit Baik
8 Mesinketikmanual 10Buah Baik
9 Mejakerja Buah Baik
10 Kursikerja Buah Baik
11 Mejadankursitamu 2set Baik
12 Gemelan 1setslendro Baik
13 Almari Buah Baik
14 Filingcabinet 11Buah Baik

 

 


 

2.3. Kinerja Pelayanan

    • KondisiUmum Pelayanan

Tabel1JumlahPendudukKecamatanMlatiperDesember2015

NO UraianJumlahPenduduk Desa
Sinduadi Sendangadi Tlogoadi Tirtoadi Sumberadi Jumlah
1. Laki-laki 16.108 8.395 5.838 4.943 6.891 42.175
  Perempuan 16.179 8.106 5.880 5.031 6.908 42.104
Jumlah 32.287 16.501 11.718 9.974 13.799 84.279
2. JumlahKK            
  Laki-laki 9.473 4.233 3.007 2.539 3.835 23.087
  Perempuan 1.506 792 700 433 728 4.159
Jumlah 10.979 5.025 3.707 2.972 4.563 27.246

 

 

 

                                                                            

 

  • Pencapaian Kinerja Pelayanan

Tabel I. DATA PERKEMBANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TAHUN 2011 s/d 2015

Penerimaan dana gotong royong sarana Prasarana,SPAH,Tempat Ibadah, P3A

NO Desa Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
1 Sinduadi 29.500.000 114.000.000 99.500.000 216.100.000  
2 Sendangadi 35.500.000 108.200.000 110.000.000 199.500.00  
3 Tlogoadi 47.000.000 161.800.000 105.000.000 254.800.000  
4 Tirtoadi 53.000.000 110.850.000 133.000.000 184.200.000  
5 Sumberadi 44.500.000 103.000.000 103.000.000 249.100.00  
    212.500.000 597.850.000 550.500.000 1.103.7000  

 

 

 

 

III.DAFTAR PENERIMA DANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2011 S/D 2015

 

NO

 

 

DESA 2011 2012 2013 2014 2015
JML KLP JLM ANGT JMLH DANA RP JML KLP JML ANGT JML DANA RP JML KLP JLM ANGT JMLH DANA RP JML KLP JLM ANGT JMLH DANA RP JML KLP JLM ANGT JMLH DANA RP
1 SINDUADI 7 72 25.000.000 4 47 13.500.000 11 109 79.000.000 11 109 93.000.000 3 31 21.000.000
2 SENDANGADI 2 21 9.000.000 1 12 3.000.000 6 73 61.500.000 6 73 41.000.000 1 15 9.000.000
3 TLOGOADI 5 55 20.000.000 9 93 52.000.000 7 85 59.500.000 7 85 12.000.000  
4 TIROAADI 20 240 86.000.000 23 92 39.500.000 23 253 138.500.000 23 253 61.500.000 7 85 43.000.000
5 SUMBERADI 17 187 67.000.000 7 79 37.000.000 12 117 73.000.000 12 117 15.000.000 2 21 18.000.000
TOTAL 51 575 207.000.000 29 323 145.000.000 59 637 411.500.000 59 637 225.500.000 13 142 61.000.0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel III. DANA DAN PEMANFAAT UPK TAHUN 2011 s/d  2015

 

 

NO

 

 

DESA 2011 2012 2013 2014 2015
JML KLP JLM ANG JMLH DANA

RP(000)

JML KLP JLM ANG JMLH DANA RP(000) JML KLP JLM ANGT JMLH DANA RP (000) JML KLP JLM ANG JMLH DANA RP (000) JML KLP JLM ANG JMLH DANA RP (000)
1 SINDUADI 10 66 300.000. 14 95 451.500 12 87 524.5000 12 88 589.000 11 77 680.500.000
2 SENDANGADI 7 51 206.000 7 49 235.000 6 47 246.000 10 67 314.500 11 71 390.000.00
3 TLOGOADI 27 180 869.300. 28 182 870.000 26 172 960.000 26 167 993.500. 24 153 1.103.000.000
4 TIROAADI 25 201 666.850. 26 206 876.000 26 219 1.103.000 27 220 .1.276.900. 27 242 1.445.000.000
5 SUMBERADI 30 169 716.250. 30 189 826.000 29 195 967.000 28 197 1.077.100. 34 244 1.289.600.000
TOTAL

 

99 687 2.840.400. 105 721 3.259.100 99 717 3.801.500 103 793 4.251.000. 107 787 4.908.9000.000

 

 

 

 

 

 

Tabel IV. DANA BANTUAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN 2011 s/d  2015

 

NO

 

 

DESA 2011 2012 2013 2014 2015
JML KLP JLM ANG JMLH DANA

RP(000)

JML KLP JLM ANG JMLH DANA RP(000) JML KLP JLM ANG JMLH DANA

RP (000)

JML KLP JLM ANG JMLH DANA

RP (000)

JML KLP JLM ANG JMLH DANA

RP (000)

1 SINDUADI 7 105 20.000 7 105 47.567 7 105   4 85 7.180  0 0 0
2 SENDANGADI 5 273 25.000 5 273 35.000 5 273   8 175 56.770 0 0 0
3 TLOGOADI 12 252 41.983 12 252 41.983 12 252   14 350 133.450 7 250 152.500
4 TIROAADI 14 226 105.000 14 226 125.000 14 226   17 425 97.200. 3 75 62.000
5 SUMBERADI 13 221 85.000 13 221 85.000 13 221   16 560 181.950 7 275 280.750
TOTAL

 

51 5.243 317.986 51 5.243 334.892 51 5.243   51 1.595 476.550 17 600 495.250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel V. DANA BANTUAN PERTANIAN BIDANG PERIKANAN  2011 s/d  2015

 

NO

 

 

DESA 2011 2012 2013 2014 2015
JML KLP JLM ANG JMLH DANA

RP(000)

JML KLP JLM ANG JMLH DANA RP(000) JML KLP JLM ANG JMLH DANA

RP (000)

JML KLP JLM ANG JMLH DANA

RP (000)

JML KLP JLM ANG JMLH DANA

RP (000)

1 SINDUADI 6 134 112.500 6 134 43.500 6 134 43.500 6 150 172.000 2 55 30.000
2 SENDANGADI 4 105 3.000 4 105 48.500 4 105 48.500 1 35 5.000 0 0 0
3 TLOGOADI 6 114 58.500 6 114 148.000 6 114 152.000 3 65 3.000 5 115 160.000
4 TIROAADI 6 199 58.500 6 199 138.000 6 199 142.000 4 75 20.000 1 25 30.000
5 SUMBERADI 9 134 233.000 9 134 100.000 9 134 115.000 13 221 70.000 5 129 120.000
TOTAL

 

31 797 466.000 31 797 478.000 31 797 349.152 27 546 262.800 13 324 196.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel VI. DANA BANTUAN PERTANIAN BIDANG PETERNAKAN  2011 s/d  2015

 

NO

 

 

DESA 2011 2012 2013 2014 2015
JML KLP JLM ANG JMLH DANA

RP(000)

JML KLP JLM ANG JMLH DANA RP(000) JML KLP JLM ANG JMLH DANA

RP (000)

JML KLP JLM ANG JMLH DANA

RP (000)

JML KLP JLM ANG JMLH DANA

RP (000)

1 SINDUADI 2 44 2.500 2 44 0 2 44   2 44 0      
2 SENDANGADI 9 214 0 10 226 21.000 10 226   10 226 0      
3 TLOGOADI 13 294 7.000 13 294 0 13 294   13 294 0      
4 TIROAADI 12 356 36.000 12 356 37.500 12 356   4 75 0      
5 SUMBERADI 14 286 15.000 15 301 27.000 15 301   2 44 112.500      
TOTAL

 

50 1.194 60,500 50 1.221 85.500 50 1.221   31 683 112.500      

 

 

 

Tabel VII. JUMLAH KK MISKIN,JAMKESSOS, JAM KESDA TAHUN 2011 s/d  2015

NO Desa

 

KKMISKIN

Tahun 2011

KK MISKIN

Tahun 2012

KK MISKIN

Tahun 2013

KK MISKIN

Tahun 2014

KK MISKIN

Tahun 2015

1 Sinduadi 710 629 692 663 663
2 Sendangadi 413 400 400 424 424
3 Tlogoadi 492 480 480 539 539
4 Tirtoadi 669 654 654 449 449
5 Sumberadi 920 904 904 897 897
JUMLAH 3.204 3.130 3.130 2.972 2.972

 

 

 

 

 

 

 

Tabel.VII. JUMLAH KK MISKIN,JAMKESSOS, JAM KESDA TAHUN 2011 s/d  2015

NO Desa RASKIN
1 Sinduadi Tahun 2011 ahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
2 Sendangadi 658 1.175 986 986 986
3 Tlogoadi 451 632 529 529 529
4 Tirtoadi 456 678 568 568 568
5 Sumberadi 439 965 809 809 809
JUMLAH 662 1.192 1.000 1.000 1.000

 

Tabel. VIII. JUMLAH KKM PENERIMAPKH SE- KECAMATAN MLATI  TAHUN 2011 S/D 2015

NO Desa Tahun 2011 ahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
1 Sinduadi 46 35 31 31 28
2 Sendangadi 32 20 21 19 18
3 Tlogoadi 35 28 27 27 23
4 Tirtoadi 48 42 40 38 31
5 Sumberadi 42 40 39 37 32
JUMLAH 203 163 157 152 132

 

 

Tabel IX. JUMLAH KK YANG MENDAPAT RASKIN  TAHUN 2011 s/d  2015

NO Desa RASKIN
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun2015
1 Sinduadi 658 1.175 986 986 986
2 Sendangadi 451 632 529 529 529
3 Tlogoadi 456 678 568 568 568
4 Tirtoadi 439 965 809 809 809
5 Sumberadi 662 1.192 1.000 1.000 1.000
JUMLAH 2.666 4.642 3.891 3,891 3,891

 

Tabel.X.JUMLAH KKM PENERIMAPKH SE- KECAMATAN MLATI  TAHUN 2011S/D 2015

NO Desa Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
1 Sinduadi 46 35 31 31 28
2 Sendangadi 32 20 21 19 18
3 Tlogoadi 35 28 27 27 23
4 Tirtoadi 48 42 40 38 31
5 Sumberadi 42 40 39 37 32
JUMLAH 203 165 158 152 132


Tabel .11 Bentuk pelayanan

No JenisPelayanan 2011 2012 2013 2014 2015
1 PermohonanKTP 17.899 15.115   4.579  
2 SKTS 675 457   315  
3 PermohonanKK 6.267 5.626   5.400  
5 PengajuanAkteKelahiran 1.417 5.754   1.116  
6 PengajuanAkteKematian 151 1.331   244  
7 PermohonanPindahPenduduk 1.401 1.621   1.536  
8 PermohonanMasukPenduduk 1.489 2.034   1.759  
9 LegalisasiPengajuanKreditBank 4 30   4  
  KP4+ Pensiunan 20 43   87  
10 PermohonanIjinHO 102 137   49  
11 PermohonanIjinIMB 144 15   137  
12 PermohonanSKCK 1.301 2.385   1.596  
13 PermohonanIjinKeramaian 6 25   49  
14 KeringananBerobat 447 348   54  
16 LegalisasiDispensasiNikah 77 45   67  
17 Beasiswa 331 598   466  
18 ProposalBantuanBupati(Kesmas) 245 317      
19 ProposalBantuanLain-lain 87 94    
20 ProposalBantuanPenguatanModal 56 59    
21 ProposalBantuanGotongRoyong 21 81   122  
22 ProposalBantuanPembangunan/Aspal 9 4    
23 ProposalSPAH 7 21    
24 ProposalBantuanIrigasi 5 11    
25 Proposal tempat Ibadah 18 11   10  
26 Jual Beli Tanah       5  
27 Warisan       431  
28 Surat Kuasa       12  
29 Surat Keterangan Tanah       93  
30 Wakaf       96  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.JenisPelayanan

No JenisPelayanan
1 PermohonanKTP
2 Kipem
3 PermohonanKK
5 PengajuanAkteKelahiran
6 PengajuanAkteKematian
7 PermohonanPindahPenduduk
8 PermohonanMasukPenduduk
9 LegalisasiPengajuanKreditBank
10 PermohonanIjinHO
11 PermohonanIjinIMB
12 PermohonanSKCK
13 PermohonanIjinKeramaian
14 KeringananBerobat
15 LagalisasiNikah,Talak,Cerai,RujukdanBelumPernahNikah
16 LegalisasiDispensasiNikah
17 IjinPenelitian
18 ProposalBantuanBupati(Kesmas)
19 ProposalBantuanLain-lain
20 ProposalBantuanPenguatanModal
21 ProposalBantuanGotongRoyong
22 ProposalBantuanPembangunan/Aspal
23 ProposalSPAH
24 ProposalBantuanIrigasi
25 Transmigrasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4, Peluang dan tantangan Pengembangan Palayanan

  1. PELUANG
  2. Tersedianya peraturan dan perundang undangan yang mendukung

( Perda dan Perbup)

  1. Tersedianya sumberdaya manusia yang berkompeten dalam bidang pelayanan masyarakat.
  2. Tersedianya data base bidang pemerintahan ,pembangunan dan kemsyarakatan.
  3. Tersedianya lembaga kemitraan dibidang pemerintahan,pembangunan dan Kemasyarakatan.
  4. Terbangunya jaringan I nformasi dan komunikasi dalam pelayanan umum.
  5. Terbangunya komitmen pegawai dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
  6. Tertanamnya potensi dan nilai – nilai budaya yang ada di masyarakat.
  7. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan kecamatan.
  8. Rendahnya pemahaman pegawai dan masyarakat terhadapperaturan perundang undangan .
  9. Distribusi sumberdaya manusia belum merata.
  10. Terbatasnya sarana prasarana kerja.
  11. Koordinasi ,Informasi sinkronisasi antar lembaga masyarakat belum optimal.
  12. Rendahnya motivasi terhadap perkembangan tehnologi (IT) sehingga kemampuan tehnis dari pegawai masih kurang .
  13. Adanya rotasi pegawai yang sagat mempegaruhi etos kerja pegawai pada level bawah yang masa kerjanya lama dengan mindset lama.
  14. Tingkat responsibilitas pegawai terhadap perkembangan dinamika masyarakat terbatas.
  15. Keterbatasan anggaran yang dapat menghambat kelancaran program kegiatan.

 

 

BAB  III

ISU  ISU  STRATEGIS  BERDASARKAN  TUGAS  POKOK  DAN  FUNGSI  KECAMATAN  MLATI

 

3.1       IDENTIFIKASI PERMASALAHANBERDASARKAN  TUGAS  POKOK  DAN  FUNGSI

  1. Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dibidang otonomi daerah belum disertai dengan pelimpahan personil, peralatan dan pendanaan.
  2. Karena keterbatasan anggaran kesulitan dalam penentuan skala prioritas program dan  kegiatan.

3   Kualiitas dan kuantitas SDM yang sangat terbatas

  1. Kurangnya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan

 

3.2.Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Kecamatan Mlati merupakan salah satu perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Sleman untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, sehingga Renstra Kecamatan Mlati berpedoman kepada RPJMD Kecamatan Mlati, dan tidak terkait langsung dengan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra OPD Provinsi.

  • Telaahan Visi, Misi dan Program RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016 – 2021

Visi Pemerintah Kabupaten Sleman adalah : “ Terwujudnya masyarakat Sleman yang sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasikannya sistem e government menuju smart regency (Kabupaten pintar ) pada Tahun 2021 “

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penyerahan sebagian kewenangan Pemerintahan Umum dibidang otonomi daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan pelayanan prima kepada masyarakat dengan memperhatian visi Kabupaten Sleman tersebut diatas Kecamatan Mlati  menetapkan VISI sebagai : “ Kecamatan Mlati  sebagai Pendukung utama terwujudnya masyarakat Sleman yag sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasikannya sistem e government menuju smart regency ( Kabupaten Pintar ) pada Tahun 2021 “

Penetapan Visi ini akan menjadi landasan untuk mengakomodasi dinamika dan aspirasi masyarakat. Kondisi yang akan dicapai diharapkan mampu meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi arus globalisasi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah dan berkeadilan gender.

Telaahan MISI RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016 – 2021

  1. Memantapkan kapasitas birokrasi .

Dalam rangka pengelolaan pembangunan daerah Kecamatan Mlati, langkah utama yang akan diambil adalah membangun birokrasi yang kokoh, yang memiliki kapasitas dan kredibiitas dengan mengedepankan pendekatan partisipatif yang berlandasan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien dan menyediakan peluang dan akses bagi masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

 

  1. Meningkatkan pelayanan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dengan lebih mudah, cepat dan tepat waktu melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia serta didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 TELAAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN RPJMD

            Rencana program dan kegiatan Kecamatan Mlati berpedoman Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Kabupaten Sleman sebagai berikut :

NO PROGRAM DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN MLATI
PROGRAM KEGIATAN
1 Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan RKPD
      Penyusunan Renstra SKPD
2 Program Penguasaan pemilikan ,pengunaan dan pemanfaatan tanah Program Penguasaan pemilikan ,pengunaan dan pemanfaatan tanah Monitoring dan evaluasi tata Guna Tanah
3 Penyelesaian konflik konflik Tanah Penyelesaian konflik konflik Tanah Penyelesaian Konflek Tanah
4 Penata Administrasi Kependudukan Penata Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
5 Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Pengawasan dan pengendalian keamanan
6 Pecegahan Dini dan Penangulangan Korban Bencana Pecegahan Dini dan Penangulangan Korban Bencana Antisipasi Penanggulangan Bencana Alam
7 Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa administrasi keuangan
      Penyediaan Makan dan minum rapat
      Rapat rapat koordinasi dan konsultasi
      Penyediaan bahan an jasa administrasi perkantoran
     

 

Penyediaan Jasa Langganan
      Penyediaan keamanan dan kebersihan kantor
8 Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
      Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor dan rumah dinas
9 Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pengelolaan Kepegawaian
10 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan capaian  kinerja dan ikhtisar realisasi kenerja SKPD
      Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD

 

     

 

 

 

Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD
11 Peningkatan dan pengembangan  pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah Peningkatan dan pengembangan  pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah Piñata usahaan keuangan dan asset daerah
12 Pembinaan dan fasilitasi   pengelolaan keuangan desa Pembinaan dan fasilitasi   pengelolaan keuangan desa Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes
13 Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH Implemen tasi SPIP
14 Penataan Peraturan Perundang undangan Penataan Peraturan Perundang undangan Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundang Undangan
15 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundang undangan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundang undangan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan
16 Proram eningkatan Kualitas Pelayanan Publik Proram *eningkatan Kualitas Pelayanan Publik Penglolaan Perijinan
17 Peningkatan Pelayanan Publik Peningkatan Pelayanan Publik Koordinasi / moniv Penyelenggaraan Kegiatan Bidang Sosial Budaya
      Koordinasi/ Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan Bidang Fisik
      Koordinasi/ Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan Bidang Ekonomi
      Lomba Antar Wilayah

 

18 Peningkatan Administrasi Perkantoran Peningkatan Administrasi Perkantoran Pembinaan dan pengawasan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa
19 Penegakan Hukum Penegakan Hukum Operasi Penertiban
20 Pemeliharaan Kantratibmas dan Pencegahan tindak Kriminal Pemeliharaan Kantratibmas dan Pencegahan tindak Kriminal Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
      Pemantauan dan Pengamanan Pilkada ,Pildukuh,dan Pengisian perangkat Desa
21 Pengembangan Wawasan kebangsaan Pengembangan Wawasan kebangsaan Operasional Kegiatan Kenegaraan dan Kemasyarakatan
22 Pengembangan Wawasan kebangsaan Pengembangan Wawasan kebangsaan Pemantauan dan pendataa WNA /WNI keturunan ,NGO (LSM) dan Lembaga Asing
23 Pendidikan Politik dimasyarakat Pendidikan Politik dimasyarakat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
24 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan lembaga dan organisasi Masyarakat Pedesaan
25 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pemberdayaan Masyarakat bidang Fisik
      Pemberdayaan Masyarakat bidang Sosial
      Pemberdayaan Masyarakat bidang Ekonomi
      Pemberdayaan Masyarakat bidang Budaya
26 Peningkatan Kapasitas Aparatur pemerintah Desa Peningkatan Kapasitas Aparatur pemerintah Desa Pembinaan dan Pengawasan terhadapkepala dan perangkat Desa
27 Pengembangan data/Informasi/statistic Daerah Pengembangan data/Informasi/statistic Daerah Penyusunan Monografi
28 Penyelamatan dan pelestarian dokumen /arsip daerah Penyelamatan dan pelestarian dokumen /arsip daerah Pengelolaan Dokumen SKPD

 

 

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

3.4.1   Rencana Struktur Ruang Wilayah

  1. Pengembangan Sistem Pusat Kegiatan

Dalam arah pengembangan Sistem Pusat Kegiatan Perkotaan Sleman, kawasan per kotaan Kecamatan Mlati di samping ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) juga telah ditetapkan sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

  1. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat
  • Wilayah Kecamatan Mlati dilewati jalan altileri primer Yogyakarta – Semarang
  • Jalan lingkar utara Yogyakarta
  • Jalan kolektor primer Yogyakarta – Pulowatu dan Yogyakarta – Kaliurang, serta jalan Magelang – Dekso Kulon Progo melalui Cebongan – Seyegan – Minggir.
  • Jalan kolektor sepanjang selokan Mataram
  • Jalan lintasan atas dan bawah tanah atau fly over di Jombor
  • Jaringan prasrana lalu lintas dan angkutan jalan berupa Terminal Tipe B Jombor.

 

  1. Pengembangan Sistem Lainnya
  • Jaringan transmisi tenaga listrik aliran udara tegangan tinggi
  • Pengembangan sistem jaringan komunikasi
  • Pengembangan sisten jaringan sumber daya air
  • Pengembangan sistem jaringan irigasi
  • Pengembangan prasarana pengelolaan lingkungan
  • Jalur evakuasi bencana banjir lahar dingin

 

.4.2 Rencana Struktur Ruang Wilayah

  1. Pengembangan Sistem Pusat Kegiatan

Dalam arah pengembangan Sistem Pusat Kegiatan Perkotaan Sleman, kawasan perkotaan Kecamatan Mlati disamping ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) juga telah ditetapkan sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

  1. PengembanganSistem Jaringan Transportasi Darat
  • Wilayah Kecamatan Mlati dilewati jalan altileri primer Yogyakarta – Semarang
  • Jalan lingkar utara Yogyakarta sebelah barat
  • Jalan kolektor primer Yogyakarta – Pulowatu dan Yogyakarta – Kaliurang, serta jalan Magelang – Dekso Kulon Progo melalui Cebongan – Seyegan – Minggir.
  • Jalan kolektor sepanjang selokan Mataram
  • Jalan lintasan atas dan bawah tanah atau fly over di Jombor
  • Jaringan prasrana lalu lintas dan angkutan jalan berupa Terminal Tipe B Jombor.

 

  1. Pengembangan sistem lainnya
  • Jaringan transmisi tenaga listrik aliran udara tegangan tinggi
  • Pengembangan sistem jaringan komunikasi
  • Pengembangan sisten jaringan sumber daya air
  • Pengembangan sistem jaringan irigasi
  • Pengembangan prasarana pengelolaan lingkungan
  • Jalur evakuasi bencana banjir lahar dingin

3.4.3 Pola Ruang Wilayah

  1. Kawasan Lindung

Berdasarkan RTRW Kabupaten Sleman wilayah Kecamatan Mlati ditetapkan dalam Kawasan Lindung, berupa

  • Kawasan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya berupa Kawasan Peresapan Air
  • Kawasan Perlindungan Setempat Sempadan Sungai
  • Kawasan Perlindungan Setempat Kawasan Sekitar Mata Air
  • Kawasan Perlindungan Setempat Kawasan Sekitar Embung
  • Kawasan Perlindungan Setempat Ruang Terbuka Hijau Perkotaan
  • Kawasan Rawan Bencana Gunung Api, Kawasan Lindung Geologi Rawan Gempa Bumi

 

  1. Kawasan Budaya

Berdasarkan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Sleman, Kecamatan Mlati ditetapkan sebagai Kawasan Budaya, yaitu :

  • Kawasan peruntukan hutan rakyat.
  • Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan berupa padi, jagung dan kacang tanah.
  • Kawasan peruntukan hortikultura berupa duku, rambutan, sayuran.
  • Kawasan peruntukan perkebunan berupa tebu dan kelapa.
  • Kawasn peruntukan peternakan
  • Kawasan peruntukan budidaya perikanan darat
  • Kawasan peruntukan industri, industri kecil dan mikro berupa sentra industri kecil.
  • Kawasn peruntukan pariwisata perkotaan, seperti wisata pendidikan, dan kawasan belanja.
  • Kawasan pariwisata pedesaan berupa pertanian dan kehidupan pedesaan.
  • Kawasan peruntukan pemukiman.
  • Kawasan peruntukan lainnya .

3.4.4  Kawasan Strategi Wilayah

Berdasarkan Rencana Kawasan Strategi Wilayah Kabupaten Sleman, Kecamatan Mlati ditetapkan menemban Kawasan strategi sebagai berikut :

  1. Kawasan strategis DIY sebagai Kawasan Perkotaan Yogyakarta.
  2. Kawasan strategis DIY berupa kawasan koridor atau pintu masuk kota Yogyakarta
  3. Kawasan strategis Kabupaten Sleman berupa Kawasan Katahanan Pangan Daerah.
  4. Kawasan strategis Kabupaten Sleman berupa kawasan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dan resapan air.

3.5 ISU ISU STRATEGIS

3.5.1 Pelayanan Umum

  1. Otonomi daerah, pemerintahan umum, adinistrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.

a.1 Otonomi daerah

Dengan berlakunya UU No 6 tahun 2014 tentang Desa hubungan Kecamatan dengan Pemerintahan Desa terdapat kesenjangan didalam pembinaan pelaksanaan pemerintahan desa disebabkan desa menganggap mempunyai otonomi tersendiri.

a.2 Pemerintahan Umum

Penyerahan sebagian kewenangan pemerintahan umum dibidang otonomi daerah menjadi tarik ulur dengan SKPD atau instansi terkait.Penyerahan kewenangan belum disertai dengan penyerahan personil peralatan dan pendanaan.

a.3 Administrasi Keuangan Daerah

Dengan terbatasnya sumber danayang diterima dari APBD Kab Sleman penentuan skala prioritas program dan kegiatan belum sepenuhnya mencerminkan rencana kebutuhan yang sangat mendesak.

a.4 Perangkat Daerah

Masih terkendala lemahnya koordinasi antar seksi dan instansi .

a.5 Kepegawaian

Terbatasnya kapasitas SDM baik dari sisi kuantitas dan kualitas serta kompetensi yang dibutuhkan

a.6 Persandian

Lemahnya dteksi dini terhadap berbagai ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan pada masyarakat, sehingga menimbulkan terjadinya pelanggaran, ketertiban dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat.

  1. Kearsipan dan Perpustakaan
  • Kearsipan
  1. Pengetahuan retensi arsip sebagai bagian pelayanan kepada masyarakat belum dioptimalkan.
  2. Masih banyak arsip yang disimpan dimasing masing Seksi
  3. Belum ada yang bertugas sebagai tenaga fungsional kearsipan dan perpustakaan.

 

  • Perpuatakaan
  1. Masih terbatasnya buku buku yang berkenaan sebagai penunjang pelaksanaan tugas.
  2. Tersitanya waktu untuk pelayanan masyarakat, kesempatan membaca buku buku diperpustakaan sangat terbatas.

 

  1. Pendidikan, Kepemudaan dan Olah ragaPendidikan

 

  • Pendidikan
  1. Belum optimalnya aksesbilitas, sarana dan prasarana serta peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  2. Pendidikan non formal belum menyentuh sasaran dilapangan.

 

  • Kepemudaan dan Olah Raga
  1. Banyaknya masalah sosial dikalangan pemuda dan terbatasnya sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olah raga.
  2. Belum optimaknya lembaga lembaga yang bergerak dibidang pembinaan pemuda dan olah raga.

 

  1. Budaya
  2. Masih rendahnya penerapan nilai nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari hari.
  3. Belum optimalnya koordinasi antar organisasi kemasyarakatanselaku pelaku budaya.

 

  1. Sosial

Masih tingginya angka kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

  1. Kependudukan dan Catatan Sipil
  2. Rendahnya kesadaran masyarakat dan aparat dalam tertb adminstrasi kependudukan, dan kurangnya konsistensi proses penyelesaian dibidang kependudukan dan catatan sipil.
  3. Belum adanya keterpaduan aturan dalam fungsi KTP sebagai dasar semua pelayanan masyarakat.

 

  1. Ketertiban dan Keamanan
  • Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
  1. Meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
  2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundangan yang ada.
  3. Disamping itu ketidak pastian hukum menyebabkan masyarakat dapat bertindak sewenang wenang
  • Penanggulangan Bencana
  1. Perlunya memperkuat kelembagaan, kesiapan menghadapi bencana yang meliputi kegiatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi baik sebelum mapupun sesudah bencana terjadi.
  2. Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada.

 

  1. Pertanahan
  2. Belum optimalnya pengelolaan tanah pemerintah dan kas desa
  3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam perijinan dan sertifikasi tanah.

 

  1. Statistik

Belum optimalnya kualitas SDM dan komitmen dalam pengelolaan data dan ststistik disebabkan karena sumber informasi yang tidak akurat dan sarana yang tidak memadai.

3.5.2. Pemberdayaan Masyarakat

  1. Perencanaan pembangunan

1.Belum adanya sinkronisasi yang mantap antara kebutuhan mayarakat terhadap percepatan pembangunan dengan daya dukung pemerintah didalam fasilitasi dan pendanaan yang memadai.

  1. Penentuan skala prioritas belum mencerminkan rencana kebutuhan masyarakat yang mendesak.
  2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  3. Belum meratanya partisipasi perempuan dalam pembangunan.
  4. Masih ditemukan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
  5. Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengaru sutamaan gender dan anak.
  6. Pemberdayaan masyarakat desa

Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan dan tata kelola perintahan desa.

 

  1. Perdagangan
  2. Rendahnya daya saing produk sleman dipasar nasional dan global.
  3. Belum lancarnya distribusi bahan / barang strategis.
  4. Kurang memadainya kondisi sarana dan prasarana pasar tradisional.

 

  1. Industri
  2. Kurangnya kualitas manajemen pengelolaan usaha bagi UMKM.
  3. Inovasi produk belum mengimbangi kebutuhan pasar, dan
  4. Belum optimalnya kemitraan antar pelaku usaha.

 

  1. Pertanian, perikanan dan peternakan

Laju penggunaan lahan sawah untuk hunian dan kegiatan ekonomi sulit dihindari.

 

  1. Lingkungan hidup

Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah keluarga dan menjaga kelestarian lingkungan.

 

3.5.3 Analisa Lingkungan Strategis

Untuk menganalisa lingkungan strategis di kecamtan Mlati, digunakan pengklasifikasi an masalah yang ada dengan mengunakan konsep SWOT ( Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats)

Strength (S)       :  faktor yang berpengaruh sebagai kekuatan diinternal Kec Mlati.

Weakness (W)   :  faktor yang berpengaruh sebagai kelemahan diinternal Kec Mlati.

Opportunity (O) :  faktor yang berpengaruh sebagai peluang dieksternal Kec Mlati.

Threats (T)          : faktor yang berpengaruh sebagai tantangan dieksternal Kec Mlati.

Threats         : faktor faktor yang berpengaruh sebagai tantangan dieksternal Kec Mlati.

 

 

 

 

 

 

3.5.4   Analisa Faktor Penentu Keberhasilan

Untuk dapat merumuskan Rencana Strategi Kecamatan Mlati, dilakukan analisis factor-faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sebagai berikut :

  1. Analisa internal

Kekuatan ( strength)

  1. Tersedianya Peraturan perundangan yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
  2. Tersedianya sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang pelayanan masyarakat.
  3. Tersedianya data base bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
  4. Terbangunnya jaringan informasi dan komunikasi dalam pelayaanan umum
  5. Terbangunnya komitmen pegawai dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

 

Kelemahan ( Weakness)

  1. Keterbatasan prasarana kerja serta ketersediaan anggaran yang dapat meng hambat kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan
  2. Rendahnya pemahaman pegawai terhadap pemahaman peraturan per undangan dan perkembangan tehnologi informasi
  3. Pola pikir pegawai sebagian besar masih mindset lama, belum sepenuhnya berorientasi pada peningkatan kinerja.
  4. Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar seksi.
  5. Distribusi sumber daya manusia antar seksi belum merata.

 

  1. Analisis Eksternal

Peluang (oportunities)

  1. Adanya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan berbagai Tingkatan, Pelatihan Tehnis Fungsional dan yang lain dari Pemda Kabupaten Sleman.
  2. Adanya bea siswa S2 secara selektif dari Pemda Kabupaten Sleman.
  3. Adanya kerjasama dengan PTN/PTS dan lembaga social masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
  4. Adanya dukungan anggaran APBD Kabupaten Sleman untuk peningkatan kwalitas kerja.
  5. Meningkatnya kepedulian stakeholder dan media masa terhadap penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pemberdaya an masyarakat.

 

Ancaman (Threats)

Adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang memenuhi aspek legalitas, transparansi dan akuntabilitas.

  1. Timbulnya krisis kepercayaam terhadap pelayanan publik.
  2. Adanya penurunan kewibawaan dan kepercayaan terhadap aparat birokrasi.
  3. Adanya pengaruh negatif perkembangan tehnologi informasi
  4. Adanya berbagai kebijakan dan aturan hukum yang tidak konsisten ada kecenderungan masyarakat tidak mematuhinya.

 

3.5.5 Faktor faktor penentu keberhasilan

Setelah mencermati dari berbagai faktor yang dipergunakan Analisis Faktor Penentu Keberhasilan yang merupakan analisis kekuatan (Strength) dan kelemahan interna( Weakness) l Kecamatan Mlati dan mempertimbangkan pula analisis eksternal yang berupa peluang dan tantangan. Sebagai  elemen pokok yang dipergunakan dalam perumusan faktor faktor penentu keberhasilan adalah:

  1. Adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang memenuhi aspek legalitas, transparansi dan akuntabilitas.
  2. Adanya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan berbagai Tingkatan, Pelatihan Tehnis Fungsional dan yang lain dari Pemda Kabupaten Sleman.
  3. Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar seksi.

 

Dari hal tersebut sebagai dasar dirumuskan faktor faktor penentu keberhasilan Kecamatan Mlati sebagai berikut :

  1. Semua jenis pelayanan publik di Kecamatan Mlati harus dirumuskan dengan memperhatikan aspek legalitas, transparansi dan akuntabilitas.
  2. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dengan memanfaatkan berbagai pendidikan dan pelatihan penjenjangan maupun berbagai pelatihan fungsional.
  3. Optimalisasi koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi semua program dan kegiatan antar Seksi Kecamatan Mlati.

 

Kekuatan – Strength (S) Peluang – Oportunitis ( O ) Strategi S – O
§  Tersedianya Peraturan perundangan yang dijabarkan dalam Perda dan Peraturan Bupati.

§  Tersedianya sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang pelayanan masyarakat.

§  Tersedianya data base bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

§  Terbangunnya jarring an informasi dan komunikasi dalam pelayaanan umum

§  Terbangunnya komitmen pegawai dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

§

§  Adanya Diklatpim berbagai Tingkatan, Pelatihan Tehnis Fungsional dan yang lain dari Pemda Kabupaten Sleman.

§  Adanya bea siswa S2 secara selektif dari Pemda Kabupaten Sleman.

§  Adanya kerjasama dengan PTN/PTS dan lembaga social masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

§  Adanya dukungan anggaran APBD Kabupaten Sleman untuk peningkatan kwalitas kerja.

§  Meningkatnya kepedulian stakeholder dan media masa terhadap penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pember dayaan masyarakat.

§

§  Semua jenis pelayanan publik di Kecamatan Mlati harus dirumuskan dengan memperhatikan aspek legalitas, transparansi dan akuntabilitas.

§  Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dengan memanfaatkan berbagai pendidikan dan pelatihan penjenjangan maupun berbagai pelatihan fungsional.

§  Optimalisasi koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi semua program dan kegiatan antar Seksi Kecamatan Mlati.

 

 

 

 

 

 

 

 

Memadukan kelemahan W (Weakness) dengan peluang O (Opportunity) yang dikenal dengan strategi W – O, yaitu upaya memperbaiki masing masing unsur kelemahan agar dapat memanfaatkan seoptimal mungkin peluang yang ada.

Kelemahan – Weakness  (W Peluang – Opportinities (O ) Strategi W – O
§  Keterbatasan prasara na kerja serta keterse diaan anggaran da pat menghambat kelancaran pelaksa naan program dan kegiatan

 

§  Masih tingginya angka kemiskinan

 

§  Pola pikir pegawai sebagian besar masih mindset lama, belum sepenuhnya berorientasi pada peningkatan kinerja.

 

§  Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar seksi

 

§  Kwalitas pelayanan kepada masyarakat belum optimal

 

§  Adanya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan berbagai Tingkatan, Pelatihan Tehnis Fungsional dan yang lain dari Pemda Kab Sleman.

 

§  Adanya bea siswa S2 scr selektif dari Pemda Kab Sleman.

 

§  Akses program Pemerintah Pusat, Prov DIY dan Kab Sleman untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat cukup banyak.

 

§  Adanya dukungan anggaran APBD Kab Sleman untuk peningkatan kwalitas kerja.

 

§  Meningkatnya kepedulian stakeholder dan media masa thd penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pemb dan pemberdayaan masy.

 

§  Masih tingginya angka kemiskinan

§  Pola pikir pegawai sebagian besar masih mindset lama, belum sepenuhnya berorientasi pada peningkatan kinerja.

§  Kwalitas pelayanan kepada masyarakat belum optimal

§  Meningkatnya kepedulian stake holder dan media masa thd penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

§  Akses program Pemerintah Pusat, Provinsi DIY dan Kab Sleman untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat cukup banyak.

§  Adanya dukungan anggaran APBD Kabupaten Sleman untuk peningkatan kwalitas kerja.

 

 

 

 

  • Memadukan kekuatan S (Strength) dengan ancaman T ( Treath) yang dikenal sebagai strategi S – T, sebagai upaya memaksimalkan setiap unsur kekuatan untuk menguasai setiap unsur tantangan seoptimal mungkin.

 

Strength (S) Kekuatan 1.    Treath (T) Ancaman Strategi S – T
1.      Tersedianya Peraturan perundangan yg dijabarkan dalam Perda dan Peraturan Bupati.

2.      Tersedianya SDM yang kompeten dalam bidang pelayanan masyarakat.

3.      Tersedianya data base bidang pemerintahan, pemb dan kemasy.

4.      Terbangunnya jaringan in formasi dan komunikasi dalam pelayaanan umum

5.      Terbangunnya komitmen pegawai dalam memberi kan pelayanan prima kepada masyarakat.

 

1.      Adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang memenuhi aspek lega litas, transparansi dan akun tabilitas.

2.      Masyarakat kurang antisi pasi terhadap dampak negatif pengaruh globalisasi ekonomi dan tehnologi informasi.

3.      Adanya penurunan kewiba waan dan kepercayaan ter hadap aparat birokrasi.

4.      Adanya berbagai kebijakan dan aturan hukum yang tidak konsisten ada kecende rungan masyarakat tidak mematuhinya.

5.      Meningkatnya ancaman gangguan keamanan dan bencana alam.

 

1.    Tersedianya SDM yg kompeten dlm pelayanan masy.

2.    Terbangunnya ko mitmen PNS dlm memberikan pela yanan prima kpd masyarakat.

3.    Terbangunnya jaringan informasi dan komunikasi dlm pelayaanan umum

4.    Adanya tuntutan masy thd pelaya nan publik yang memenuhi aspek legalitas, transpa ransi dan akun tabilitas.

5.    Masy kurang anti sipasi thd dam pak negatif pen garuh globalisasi ekonomi & tehno logi informasi.

 

Dengan demikian diperoleh berbagai strategi pilihan yang merupakan hasil perpaduan antar unsur kekuatan, kelemahan dan peluang.Masing masing strategi pilihan tersebut harus diuji kembali relevansi dan kekuatan relasinya dengan visi, misi dan nilai nilai organisasi Pemerintah kecamatan Mlati.

  1. Tersedianya SDM yang kompeten dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat
  2. Terbangunnya komitmen PNS dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
  3. Terbangunnya jaringan informasi dan komunikasi dalam pelayanan umum.
  4. Adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan public yang memenuhi apek legalitas, transparansi dan akuntabilitas
  5. Masyarakat kuang antisipatif terhadap dampak negative pengaruh globalisasi ekonomi dan tehnologi informasi.

 

 

 

 

 

 

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRETGI DAN KEBIJAKAN

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyususnan Rencana Strategis (Renstra) yang meru pakan langkah awal yangharus dilaksanakan oleh setiap instansi.Begitu juga dengan kecamatan Mlati telah menyususn Renstra sebagi bentuk laporan akuntabilitasnya.Visi dan Misi yang diemban kecamatan Mlati tidak terlepas dari Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sleman.

4.1. Visi

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan – tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsure pemangku kepentingan ,guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Mlati sesuai dengan perda dan perbup No.51 tahun 2009 mempunyai tugaspokok:

Melaksanakan kewenanga pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menanggani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah .

Dalam menyelenggarakan tugas ,Kecamatan mempunyai fungsi :

  1. Merumuskan kebijakan teknis sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan ;
  2. Pelaksanaan tugas sebagai urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan:
  3. Penyelenggaraan pelayanan umum:
  4. Pembinaan dan pengkoordinasian wilayah:dan
  5. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tgas dan fungsingnya.

Agar tugas pokok dan fungsi dapat dijalankan dengan lancar dan  sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ada ,maka diperlukan dukungan anggaran ,sarana dan prasarana yang memadai ,sumberdaya manusia yang kompenten ,pemenuhan data dan informasiyang valid serta partisiasi msyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan,pembangunan,dan pemberdayaan masyarakat .Untuk mewujudkan keadaan itu diperlukan Visi yang senantiasa memberikan inspirasi dan motivasi kerja bagi seluruh pengawai Kecamatan Mlati dan Masyarakat.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 ( lima ) tahun mendatang .Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menegah serta sejalan dengan visi Kabupaten Sleman tahun 2016 -2021

Terwujudnya Masyarakat Sleman yang lebih sejahtera,Mandiri,Berbudaya dan terintegrasikanya system e-government menuju smart regensi ( Kabupaten Pintar ) pada tahun 2020 “

Penjabaran dari Visi tersebut adalah :

Sejahtera              :           Lebih sejahtera : Merupakan peningkatan yang lebih baik dibandingkan dari keadaan sebelumnya,sudah terkandung implisit bahwa sejahtera mengamdumg unsur lahir batin,mencakup indikator terukur dan tidak terukur .

Mandiri                 :             mandiri dalam hal memiliki kemampuan berpikir danberbuat secara pribadi, dan terintegrasi dalam system yang lebih besar dan berlaku dalam skala local , Nasional maupun global, dan memiliki kemapuan membadayagunakan potensi local dan sumberdaya yang dapat diandalkan serta memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung .

Berbudaya          :             Merbudaya, mencitrakan system budaya yang lebih baik dan dinamis, sesuai dengan perkembangan zaman ,baik melalui pengalian,penanaman dan penguatan nilai-nilai tatanan dan normal lama yang luhur dan mulai maupun rekayasa sosial untuk menciptakan budaya yang lebih baik dan rasional.

Berbudaya sekaligus merupakan semagat untuk memperkuat keistimewaan DIY yang membedakan dengan kelompok masyarakat lainnya.Berbudaya juga mengapresiaso tentang kesetaraan gender yang lebih mengutamakan kualitas dibandingkkan kwntitas ,peoporsional dan memperhatikan batas kepatutan bermartabat dalam memandang dan mensikapiisu gender.

Sistem e-Government     teritegrasinya system e-govt menuju smsrt regency,bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diperlukan system pelayan yang lebih baiak yang merupakan panduan system regulasi,kebijakan, sikap dam prilaku, yang didukung dengan teknologi informasi yang modern yang mampu memberikan respond an evektifitas yang tinggi dalam mewujutkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi merupakan penjabaran dari visi dan disusun dalam rangka menginplemetasikan langkah langkah yang akan akan dilalukan dalam mewujudkan visi tersebut.Rumusan misi merupakan gabaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan  misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sarana serta arah kebijakan yang ingin ducapai dan menetukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai misi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan factor-faktor lingkunagn strategis, baik eksternal dan internal yang mempengarui serta kekuatan, kelemahan ,peluang dan tantangan tang ada dalam pembangunan daearh. Misi disusun memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam ragka memcapai perwujutan Visi.

Dengan gambaran misi yang demikian, tim menelaah misi kepala daerah dan makna serta implikasi bagi perencanaan Pembagunan , lalu menerjemahkannya kedalam pernyataan misi sesuai criteria pernyataan misi telah dijelaskan diatas.

Misi yang digariskan untuk perkembangan Kabapaten  selama 5 tahun kedepan adalah :

MISI 1                :       Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melelui peningkatan kwalitas birokkrasi yang responsive dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat;

Misi ini dimaksutkan untuk mewujutkan tata kelola pemerintahan yang efektif, dengan cara meningkatkan kualitas birikrasi menjadi birokrasi yang provisional sehingga bias menjadi pelayanan masyarakat. Kepuasan masyarakat terhadap layanan aparat birokrasi dibuktikan dengan Indeks kepuasan masyarakat

MISI 3                :       Meningkatkan penguatan system ekonomi kerakryatan,aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, dan penanggulangan kemiskinan;

Misi ini dimaksudkan untuk memberikan pendampingan yang terus menerus kepada masyarakat dalam penguatan system  ekonomi kerakyatan yang berbasis kekuatan local dan, peningkatan akses bagi masyarakat agar leih mudah berusaha dan mendorong kemampuan ekonomi rakyat lebih dapat berkembang dan semakin kuat . Disisilanya penanggulangan kemiskinan dilanjudkan secara konsisten dengan berbagai program yang sinergi.

MISI 4                :       Memantapkan dan meningkatkan kualitas dan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam, penataan ruang, dan Lingkungan Hidup;

Misi ini dimakadkan untuk membangun infrastruktur dan kondisi yng meningkatkan kenyamanan masyarakat dengan tidak meninggalkan pengelolaan sumberdaya alan dan lingkungan  hidup, sehingga perlu adanya formulasi penataan ruang yang baik agar sinergi antara berbagai aspek dengan daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan yang terbatas;

MISI 5                :       Meningkatkan kwalitas budaya masyarakat dan kesetaraan dan kesetaraan gender yang proporsional;

Misi ini dimaksudkan bahwa walaupun masyarakat sleman berkembang dinamis,tetapi tidak meninggalkan dan kehilangan budaya local yang luhur dan baik.Disamping itu terhadap pemberdayaan perempuan tidak terbatas pada peningkatan jumlah perempuan dalam berbagai peran, tetapi juga memperhatikan kesetaraan dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap perem[puan dan anak.

  • Nilai nilai organisasi

Keadilan                    :    Pemberian pelayanan berlaku sama dengan tidak membedakan masyarakat

Profesional               :    Terampil, handal, dalam menjalankan profesinya.

Integritas                    : Berkepribadian,jujuran, berani dan bertanggung jawab, sehingga menimbulkan kepercayaan dan rasa hormat.

Tanggung jawab      :    Semua jenis pelayanan yang diberikan baik kwantitas dan kwalitas dapat dipertanggung jawabkan.

Kemandirian             :    Menguasai sistem dan prosedur setiap jenis pelayanan dan tidak tergantung   dengan pihak lain.

Disiplin                      :    Taat pada aturan, norma dan sistem serta prosedur pelayanan.

Kerjasama                :    Komitmen anatr Seksi dengan tidak menonjolkan ego sektoral.

Kesetaraan               :    Kesejajaran antara pemberi pelayanan dengan penerima pelayanan sesuai   demgan tugas pokok dan fungsi masing masing.

Keseragaman dalam keberagaman : Kebersamaan antar Seksi dalam Tim Work untuk mencapai kepentingan dan tujuan bersama

 

4.2 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah

4.2.1. Tujuan

Dalam mewujudkan tujuan Misi 1 yaitu :

  1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningatan kulaitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat
  2. Meningkatkan tata kelola Pemerinta Daerah

 

Dalam mewujudkan tujuan Misi 3, yaitu :

  1. Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan,aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat,serta penanggulangan keiskinan.
  2. Meningkatkan pemeran ekonomi masyarakat

 

Dalam mewujutkan tujua misi 4, yaitu :

  1. Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam,penataan ruang,lingkungan hidupdan kenyamanan
  2. Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup dan kenyaman bagi  masyarakat

Dalam mewujudkan tujuan misi 5, yaitu :

  1. Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang professional
  2. Mewujudkan pelestarian budaya yang ada di masy. Dan perlindungan perempuan dan anak

4.4.2 Sasaran

        –   Untuk sasaran program Misi 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningatan kulaitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat Mlati dalam pengelolaan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dibidang otonomi daerah, secara

  1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan di kecamatan
  2. Meningkatkan kwalitas pelayanan public diKecamatan

 

Dalam mewujudkan tujuan Misi 3, yaitu :

  1. Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan,aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat,serta penanggulangan keiskinan.
  2. Meningkatkan keberdayaan masyarakat

 

untuk sasaran program Misi 4,yaitu :

  1. Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam,penataan ruang,lingkungan hidupdan kenyamanan
  2. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana di Kecamatan Mlati

Untuk sasaran program misi 5, yaitu :

  1. Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang professional
  2. Meningkatkan kerukunan masyarakat di Kecamatan Mlati

 

4,4. 3              Indikator kinerja program dan Kegiatan

  1. Indikator KInerja Program

Dalam upaya mewujudkan indicator kinerja program Misi 1 yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan Daerah adalah :

  1. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
  2. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
  3. Program perencanaan pembangunan daerah
  4. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
  5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  6. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
  7. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
  8. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
  9. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
  10. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
  11. Program Penataan Administrasi Kependudukan
  12. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
  13. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
  14. Program penegakan hukum

 

 

Dalam upaya mewujudkan indikator kinerja program Misi 3 yaitu  Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan,aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat,serta penanggulangan kemiskinan adalah :

 

  1. Program Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa.
  2. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat pedesaan.

 

Dalam upaya mewujudkan indikator kinerja program Misi 4 yaitu  Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam,penataan ruang,lingkungan hidupdan kenyamanan

  1. Program Pemeliharaan kantratibmas dan pencegahan tindak Kriminal.
  2. Program Pemberdayaan Masyrakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan .
  3. Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana.
  4. Program Penyelesaian Konflek konflik pertanahan.

 

Dalam upaya mewujudkan indikator kinerja program Misi 5 yaitu      : Menigkatkan kwalitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yangprofesional adalah :

  1. Program Pengembangan wawasan Kebangsaan .
  2. Program Pengembangan Kemitraan wawasan kebangsaan.
  3. Program Pendidikan Politik Masyarakat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB  V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB  VI

HUBUNGAN INDIKATOR SASARAN RPJMD DENGAN INDIKATOR SASARAN KECAMATAN

Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta dapat meng gambarkan secara spesifik dari haasilyang akan dicapai, maka dari tiap tujuan ditetapkan sasaran. Penetapan sasaran kecamatan mengacu pada penetapan sasaran daerah sebagaimana table berikut :

NO PROGRAM DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN MLATI
PROGRAM KEGIATAN
1 Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan RKPD
      Penyusunan Renstra SKPD
2 Program Penguasaan pemilikan ,pengunaan dan pemanfaatan tanah Program Penguasaan pemilikan ,pengunaan dan pemanfaatan tanah Monitoring dan evaluasi tata Guna Tanah
3 Penyelesaian konflik konflik Tanah Penyelesaian konflik konflik Tanah Penyelesaian Konflek Tanah
4 Penata Administrasi Kependudukan Penata Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
5 Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Pengawasan dan pengendalian keamanan
6 Pecegahan Dini dan Penangulangan Korban Bencana Pecegahan Dini dan Penangulangan Korban Bencana Antisipasi Penanggulangan Bencana Alam
7 Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa administrasi keuangan
      Penyediaan Makan dan minum rapat
      Rapat rapat koordinasi dan konsultasi
      Penyediaan bahan an jasa administrasi perkantoran
     

 

Penyediaan Jasa Langganan
      Penyediaan keamanan dan kebersihan kantor
8 Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
      Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor dan rumah dinas
9 Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pengelolaan Kepegawaian
10 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan capaian  kinerja dan ikhtisar realisasi kenerja SKPD
      Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD

 

     

 

 

 

Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD
11 Peningkatan dan pengembangan  pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah Peningkatan dan pengembangan  pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah Piñata usahaan keuangan dan asset daerah
12 Pembinaan dan fasilitasi   pengelolaan keuangan desa Pembinaan dan fasilitasi   pengelolaan keuangan desa Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes
13 Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH Implemen tasi SPIP
14 Penataan Peraturan Perundang undangan Penataan Peraturan Perundang undangan Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundang Undangan
15 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundang undangan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundang undangan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan
16 Proram eningkatan Kualitas Pelayanan Publik Proram *eningkatan Kualitas Pelayanan Publik Penglolaan Perijinan
17 Peningkatan Pelayanan Publik Peningkatan Pelayanan Publik Koordinasi / moniv Penyelenggaraan Kegiatan Bidang Sosial Budaya
      Koordinasi/ Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan Bidang Fisik
      Koordinasi/ Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan Bidang Ekonomi
      Lomba Antar Wilayah

 

18 Peningkatan Administrasi Perkantoran Peningkatan Administrasi Perkantoran Pembinaan dan pengawasan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa
19 Penegakan Hukum Penegakan Hukum Operasi Penertiban
20 Pemeliharaan Kantratibmas dan Pencegahan tindak Kriminal Pemeliharaan Kantratibmas dan Pencegahan tindak Kriminal Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
      Pemantauan dan Pengamanan Pilkada ,Pildukuh,dan Pengisian perangkat Desa
21 Pengembangan Wawasan kebangsaan Pengembangan Wawasan kebangsaan Operasional Kegiatan Kenegaraan dan Kemasyarakatan
22 Pengembangan Wawasan kebangsaan Pengembangan Wawasan kebangsaan Pemantauan dan pendataa WNA /WNI keturunan ,NGO (LSM) dan Lembaga Asing
23 Pendidikan Politik dimasyarakat Pendidikan Politik dimasyarakat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
24 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan lembaga dan organisasi Masyarakat Pedesaan
25 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pemberdayaan Masyarakat bidang Fisik
      Pemberdayaan Masyarakat bidang Sosial
      Pemberdayaan Masyarakat bidang Ekonomi
      Pemberdayaan Masyarakat bidang Budaya
26 Peningkatan Kapasitas Aparatur pemerintah Desa Peningkatan Kapasitas Aparatur pemerintah Desa Pembinaan dan Pengawasan terhadapkepala dan perangkat Desa
27 Pengembangan data/Informasi/statistic Daerah Pengembangan data/Informasi/statistic Daerah Penyusunan Monografi
28 Penyelamatan dan pelestarian dokumen /arsip daerah Penyelamatan dan pelestarian dokumen /arsip daerah Pengelolaan Dokumen SKPD

 

Masing masing sasaran yang ada diuraikan sesuai dengan kondisi yang ada dimasing masing Kecamatan. , Untuk Kecamatan Mlati sebagai berikut :

  1. Agar PAUD dapat efektif berjalan dengan baik, maka perlu adanya monitoring dan evaluasi, sehingga teridentifikasi perkembangan pelaksanaan PUD.
  2. Program pembinaan perempuan dan anak secara rutin perlundilaksanakan. Karena perempuan dan anak merupakan pilar pembangunan bangsa. Disamping itu pern serta perempuan dalam mewujud kan keluarga sangat penting. Sedangkan anak merupkan generasi penerus yang perlu diselamatkan.
  3. Pembinaan sosial budaya berjalan dengan baik dalam wadah Forum Budaya Mlati.
  4. Tersedianya data bidang infrastruktur yang atual merupakan salah satu prinsip good governance dandapat diakses oleh seluruh komponen
  5. Tersedianya data bidang ekonomi yang akurat
  • Agar ekonomi masyarakat dapat meningkat perlu difasilitasi didalam pemberdayaan masyarakat melalui pengajuan proposal pemberdayaan asyarakat, penguatan modal melalui BKM, UPK dan melalui Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan.
  • Mengikut sertakan kelompok usaha masyarakat, industry rumahtangga dengan mengikut sertakan dalam pameran potensi daerah.
  • Diperlukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui tingkat perkembangan bantuan yang sudah diterikan kepada kelompok.
  1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Rakorbang.
  • Melibatkan masyarakat untuk berperang mupai dari saat perencanan pembangunan ( bottom up planning ) mulai dari tingkat RT, RW, Dusun dan Desa sampai tingkat Kabupaten.
  • Program yang diusulkan akan di sharing dalam penentuan skala prioritas ang akan mendapatkan alokasi pendanaan melalui APBD Kabupaten ataupun APBD DIY.
  • Dengan kterlibatan msyarakat mulai awal saat penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan diharapkan masyarakat akan merasa memiliki dan bertanggung jawab dalam pemeliharaannya.
  • Untuk kegiatan yang belum tertampung dapat diusulkan dalam rakorbang tahun berikutnya.
  1. Tersedianya data bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.
  2. Penerapan ketertiban, ketenteraman dan keindahan merupakan salah satu good governance.
  3. Pelaksanaan pesta demokrasi dalam Pileg, Pilpres, Pilkada bisa berjalan lancar
  4. Pembentukan Unit Oprerasional Penanggulani Becana Alam untuk antisipasi pengurangan risiko akibat bencana dengan mengadakan gladi lapangan.
  5. Untuk melaksanakan tugas sesuai denganperturan perundangan yang ada.
  6. Dengan penerapan Simduk
  7. Dengan adanya sistem Pelayanan Satu Atap akan memudahkan pelayanan administrasi bagi masyarakat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VII

PENUTUP

Rencana strategi ( Renstra ) Kecamatan Mlati disusun sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan pembangunan Kecamatan Mlati untuk lima tahun mendatang. Penyusunan Renstra Kecamatan Mlati Tahun 2016 -2020 akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secar terpadu dan terarah dengan pembangunan kabupaten Sleman dan provinsi DIY selama lima tahun mendatang.

Sebagai tanggung jawab bersama, pencapaian tujuan pembangunan daerah perlu dikembangkan peran aktif seluruh stake holderdalam merencanakan dan melaksanakan seta mengevaluasi pelaksanaannya.. Halini karena keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sangat tergantung pada peran aktif masyarakat, swasta serta sikap mental , takad dan semangat aparatur pemerintah, komitmen dan dukungan antar lembaga peesaan serta kerja sama yang kuat antara Kecamatan Mlati dengan Pemerintah Kabupaten Sleman dan Provinsi DIY.

 

 

Mlati,  September  2016                                                                                                                  CAMAT   MLATI

 

Drs Suyudi, M

Pembina Tingkat I.IV/

NIP.19641103 199203 1 007