Renstra dan Renja OPD

BAB I

PENDAHULUAN

  • LATAR BELAKANG

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pemerintah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang subtansinya saling berkaitan.Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya. Karena itu disusun Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah, terkait dengan Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, baik propinsi maupun Kabupaten/kota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya,guna memanfaatkan dan mengalokasikan daya yang ada dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD).Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD), dan rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). sebaagai perwujudan Pemerintah Kabupaten Sleman telah menetapkan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)Kabupaten Sleman 2006 – 2025 berdasarkan peraturan daerah Nomor 07 Tahun 2005 salah satu subtansi strategi dalam RPJPD tersebut adalan menetapkan Visi daerah ”Terwujudnya  Masyarakat Kabupaten Sleman yang Sejahtera, Demokratsi, dan Berdaya Saing” merupakandokumenperencanaanuntukperiode5(lima)tahunyangmemuatstrategi,arahkebijakan,danprogrampembangunandaerahberdasarkankondisidanpotensidaerahsertamengacupadakebijakanRPJPD tahunan RPJPD tersebut kemudian diuraikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah ( RPJMD),yaitu tahap I (2006 – 2010), Tahap ke II (2011 – 2015),Tahap ke III (2016 – 2020) dan tahap ke IV (2021 – 2025)

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 25 tahun 2004  rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) adalah penjabaran dari Visi Misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan menperhatikan Rencana Pembagunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Nasioanal melalui arah kebijakan keuangan daerah,strategi pembangunan daerah,kebijakan umum dan Program satuan kerja perangkat daerah .

Rencana Pembangunan  Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman periode tahun 2016 – 2021 merupakan tahap ke III Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sleman tahuan 2006 – 2025 memuat  arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembanguan daerah,  kebijakan umum dan Program satuan kerja perangkat daerah. Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016 – 2021 sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kabupaten Sleman dalam kurun waktu 5 (lima) tahun Dengan demikian rencana Strategis (Renstra) SKPD tahun 2016 – 2021 harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman pada rencana Pembagunan Jangka Menegah Daerah ( RPJMD ) dan bersifat indikatif, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)sebagai rencana kerja tahunan untuk tahun 2016 – 2021 mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016 – 2021

KecamatanMlatimempunyaitugasmelaksanakankewenanganpemerintahanyangdilimpahkanolehBupatiuntukmenanganisebagianurusanotonomidaerahdanmenyelenggarakantugasumumpemerintah.Dalammenjalankantugaspembangunanmengacupadakonseppembangunanjangkamenengahdaerahagarpermasalahan-permasalahanyangsedangdihadapidantantangankedepandapatterselesaikansecarasistematis.RPJMDmerupakanpedoman/acuanuntukmencapaitujuanpembangunansesuaiamanatpembukaanUndang-UndangDasar1945.RPJMDKabupatenSlemanTahun2016-2021merupakandokumenperencanaanuntukperiode5(lima)tahunyangmemuatstrategi,arahkebijakan,danprogrampembangunandaerahberdasarkankondisidanpotensidaerahrenstra ini disusun sebagai tindak lanjut dari Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang RPJMD …. 2016 – 2021., sertamengacupadakebijakanRPJPDTahun2005-2025.

Keberhasilanprosespembangunanperludidukungterselenggaranyakepemerintahanyangbaik(goodgovernance)merupakanprasyaratbagisetiappemerintahuntukmewujudkanaspirasimasyarakatgunamencapaitujuansertacita-citabangsadannegara.Untukmencapaitujuantersebutdiperlukanpenerapandanpengembangansistempertanggungjawabanyangtepat,jelas,dannyata,sehinggapenyelenggaraanpemerintahandanpelaksanaanpembangunandapatberlangsungsecaraberdayaguna,bersih,berkesinambungan,danakuntabel.

1.2       LANDASAN  HUKUM

Landasan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman. Renstra Kecamatan Mlati 2016 – 2021 disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang ada, sehingga memenuhi aspek legalitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), yaitu

1.2.1 Landasan Idiil                         : Pancasila

1.2.2 Landasan Konstitusionil      : UUD 1945

1.2.3 Landasan Operasional         :

  1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukkan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  4. Peratuan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya UU 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dan hal pembentukkan Daerah-daerah kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  6. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah;
  7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006 – 2025;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sleman tahun 2011 – 2031;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 tahun 2016 tentang rencana Pembangunan jangka menengah 2016 – 20
  10. Perda No.3 tahun 2017 tentang RPJMD

 

1.3       MAKSUD  DAN  TUJUAN

Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Mlati Tahun 2016 – 2021 sebagai pedoman untuk menentukan arah kebijakan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja)Tahunan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi masing masing unsur Sekrtetariat, Kepala Seksi serta dilingkungan SKPD Kecamatan Mlati.

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Mlati Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

  • Sebagai kerangka dasar dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan dan peningkatan kualitas pelayanan umum pemerintahan guna menunjang pencapaian target kinerja yang terukur.
  • Sebagai arah dan pedoman bagi seluruh pegawai Kecamatan Mlati dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait dengan perumusan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengawasan, pengendalian dan pelaporan serta pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat.
  • Untuk memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan kegiatan Kecamatan Mlati dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
  • Untuk mempermudah koordinasi antar seksi dilingkup Sekretariat Kecamatan Mlati terkait dengan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pencapaian target kinerja.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mlati 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

  1. Mememantapkan akuntabilitas kinerja perangkat Kecamatan Mlati sebagai wujud pertanggungjawaban pencapain visi, misi Kepala Daerah terpilih.
  2. Meningkatkan kerangka pemikiran yang sistematis dan kreatif yang berorientasi pada peningkatan kinerja.
  3. Meningkatkan koordinasi antara para pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

 

  • SISTEMATIKA PENULISAN

KATA  PENGANTAR

DAFTAR  ISI

DAFTAR  TABEL

DAFTAR  GAMBAR

                       

BAB  I            PENDAHULUAN …………………………………………………            1

  • Latar Belakang ……………………………………………. 1
  • Landasan Hukum ………………………………………… 3
  • Maksud dan Tujuan ……………………………………… 4
  • Sistematika Penulisan …………………………………… 5

BAB II            GAMBARAN  UMUM  KECAMATAN ………………………….            7

  • Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi ……… 7
    • Tugas pokok dan fungsi  …………………           7
    • Bagan struktur orgsnisasi ……………….             8
    • Tata laksana ………………………………          8
  • Sumber Daya…………………………………………….. 13

2.2.1.              Sumber Daya Manusia …………………         13

2.2.2               Sarana dan Prasarana ……………………          16

  • Kinerja Pelayanan ………………………………………. 18
    • Koordinasi Umum Pelayanan  …………                        18
    • Pencapaian Kinerja Pelayanan ……….. 29
    • Jenis Pelayanan …………………………                        39
    • Kelompok Sasaran ……………………..              40

 

  • Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .. 28

BAB  III          ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK

DAN FUNGSI Kecamatan Mlati…………………………..……             42       

3.1       Identifikasi Pemasalahan Berdasarkan Tugas

        dan Fungsi  Pelayanan PD(Perangkat Daerah)    …………                42

3.2.      Telaah Visi,Misi dan program kepala daerah

dan wakil Kepala daearah ter Pilih ………………..                 47

3.2.    Telaahan Rencana Ruang Wilayah  ……………….              56

           3.3.1.             Kebijakan Umum Tata Ruang Wilayah            56

           3.3.2.             Rencana Struktur Ruang Wilayah ……            56

           3.3.3.             Pola Ruang Wilayah ……………………..           57

           3.3.4.             Penentuan Isu Strategis …………………          59

3.4.    Isu Isu Strategis

           3.4.1.             Pelayanan Umum  …………………….                62

           3.4.2.             Pemberdayaan Maasyarakat ………..               62

BAB  IV        VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,

 INDIKATOR KINERJA PROGRAM……………………            64                               

  • Visi dan Misi Kabupaten …………………………….. 64
  • Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah…………… 67

 

  • Strategi dan Kebijakan PD ………………………

 

4.3.1.              Analisis Lingkungan LingkunganStrategis

( Analisis SWOT ) …………………………..         75

4.3.2               Analisis Lingkungan Strategis ……………         75

4.3.3               Analisi faktor Penentu Keberhasilan …….         75

4.3.4               Analis Lingkungan Eksternal ( ALE ) …….        77

4.3.5               Faktor Faktor Penetu Keberhaslan ……             77

4.3.6               Faktor Faktor Penetu Keberhasilan

Sebagai berikut ……………………………           82

 

BAB V.        RENCANA PRGRAM  DAN KEGIATAN ,INDIKATOR

KINERJA,KELOLPOK SASARAN DAN PENDANAAN

INDIKATIF ………………………………………………….           85

5.1.       Perencanaan Program /Kegiatan dan Indikator Kinerja           86

5.2          Rencana Program ,kegiatan ,Indikator Kinerja

,Kelompok sasaran ,dan Pendanaan Indikatif…………       88

 

BAB VI      INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA

 TUJUAN DAN SASARAN  RPJMD …………………….          89

 

BAB  VII         PENUTUP …………………………………………………           91

 

LAMPIRAN  ………………………………………………………………..           92

Lampiran Cascading

 

 

 

 

 

 

 

BAB II.

GAMBARAN  UMUM  KECAMATAN  MLATI

  • Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
    • Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Sleman No. 51 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Mlati sebagai berikut :

  • Kecamatan Mlati merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  • Kecamatan Mlati mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
  • Dalam menyelenggarakan tugas,Kecamatan Mlati mempunyai fungsi :
  1. Perumusan kebijakan tehnis sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan.
  2. Pelaksanaan tugas sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan.
  3. Penyelenggaraan pelayanan umum.
  4. Pembinaan dan pengkoordinasian wilayah, dan
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMAT

2.1.2.       Bagan Struktur Organisasi

 

Kelompok Jabatan Fungsional
SEKRETARIAT
Subbag Keuangan Perencanaan & evaluasi
Subbag Umum & Kepegawaian
Seksi Pemerintahan
Seksi Pelayanan Umum
Seksi Trantib
Seksi perekonomian & pembangunan
Seksi Kesejahteraan Masyarakat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        : Garis Komando

                        : Garis Koordinasi

 

Berikut ini disampaikan tata laksana / tata kerja Kecamatan Prambanan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor3 Tahun 2016 tentang Perubahan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor  107 Tahun 2016 tentang Kedudukan , susunan organisasi , tugas dan fungsi , serta tata kerja Kecamatan Mlati sebagai berikut

 

 

2.1. 3  Tata Laksana

Kedududkan, Tugas, Fungsi dan Organisasi

  1. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat yabg berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  2. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
  3. Dalam melaksanakan tugas Kecamatan mempunyai fungsi berdasarkan Undang Undang No 23 Tahun 2014 Pasal 225 tentang Pemerintah Daerah:
    • Pelaksanaan tugas sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan.
    • Penyelenggaraan pelayanan umum.
    • Pembinaan dan pengorganisasian wilayah.
    • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  • Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

4.1       Camat.

4.2       Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan
  2. Sub bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.

4.3       Seksi Pemerintahan.

4.4       Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.

4.5       Seksi Perekonomian dan Pembangunan.

4.6       Seksi Kesejahteraan Masyarakat.

4.7       Seksi Pelayanan Umum

Sekretariatdipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah danbertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasi kan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada dibawah serta ber tanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris.

  1. Bagan Organisasi Kecamatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5.1   Sekretariat.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perancanaan dan evaluasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Kecamatan
  2. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan.
  3. Pelaksanaan urusan umum.
  4. Pelaksanaan urusan kepegawaian.
  5. Pelaksanaan urusan keuangan.
  6. Pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.
  7. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Kecamatan; dan
  8. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Kecamatan

5.2   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai  fungsi :

  1. Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian
  3. Pengelolaan persuratan dan kearsipan
  4. Pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan
  5. Pengelolaan dokumentasi dan informasi
  6. Penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai
  7. Pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan
  8. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian

5.3   Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi.Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.
  2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi
  3. Pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja Kecamatan
  4. Pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan
  5. Pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan pelaksanaan kerja Kecamatan; dan
  6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi
    • Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum, membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan desa, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, serta melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup pemerintahan yang dilimpahkan Bupati. Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan.
  2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dan pembinaan dan pengawasan kegiatan desa
  3. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum
  4. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa
  5. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan
  6. Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup pemerintahan yang dilimpahkan Bupati; dan
  7. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pemerintahan
    • Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup ketenteraman dan ketertiban yang dilimpahkan Bupati.Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
  2. Perumusan kebijakan teknis pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati
  3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
  4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati
  5. Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup ketenteraman dan ketertiban yang dilimpahkan oleh Bupati; dan
  6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.

 

  • Seksi Perekonomian dan Pembangunan.

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugasmengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembanguan, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup perekonomian dan pembangunan yang dilimpahkan Bupati.Seksi Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas berfungsi :

  1. Penyusunan rencana kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan.
  2. Perumusan kebijakan teknis pengoordinasian pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan serta pengoordinasia pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
  3. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembanguna
  4. Pengoordinasian pemeliharaan prasaranan dan Sarana pelayanan umum
  5. Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup perekonomian dan pembangunan yang dilimpahkan Bupati; dan
  6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan
    • Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan urusan pemerintahan lingkup kesejahteraan masyarakat yang dilimpahkan Bupati.Seksi Kesejahteraan Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
  2. Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat lingkup kesejahteraan masyarakat
  3. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup kesejahteraan masyarakat
  4. Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup kesejahteraan masyarakat yang dilimpahkan Bupati; dan
  5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat

 

 

  • Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayan umum dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati.Seksi Pelayanan Umum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan Umum.
  2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pembinaan pelayanan umum
  3. Pelaksanaan dan pembinaan pelayanan umum
  4. Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup pelayanan umum yang dilimpahkan Bupati; dan
  5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pelayanan Umum

2.2.      Sumberdaya

2.2.1   Sumberdaya manusia

Jumlah pegawai Kecamatan Mlati  tahun 2011-2015 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

Jumlah pegawai Kecamatan Mlati tahun 2013-2017

 

No. Jenis jabatan TAHUN
2013 2014 2015 2016 2017
1. Struktural 9 9 9 9 9
2. Staf 27 27 27 22 17
Jumlah 36 36 36 31 26

 

Susunan Pejabat structural Kecamatan

  1. Camat : Drs Suyudi, MM
  2. Sekretaris : Tutik Sudaryanti, S.Sos
  3. Kasi Pemerintahan : Trisno Sunardi
  4. Kasi Ekobang : Yuni Suryani, S.Sos
  5. Kasi Trantib : Drs Joko Susanta
  6. Kasi Kesmas : Sarwiningsih, S.Sos
  7. Kasi Pelayanan Umum             : Iriyanto Wibowo, SE
  8. Ka Subag Keuangan : Maria Elly Ekarestu, SE, MM
  9. Ka Subag Umum dan Kepegawaian : Maria Elly Ekarestu, SE, MM

 

Sususnan Staf Kecamatan Mlati

  1. Staf Sekretariat                         : 4orang
  2. Staf Pemerintahan             : 2orang
  3. Staf Ekobang                         : 3orang
  4. Staf Pelayanan Umum             : 4orang
  5. Staf Kesmas             : 2orang
  6. Staf Trantib             : 3orang
  7. Petugas Fungsional             : 4orang
  8. Petugas Instansi Vertikal :  0orang
  9. Pegawai tidak tetap             : 0orang

 

Diklat Struktural

  1. Diklatpim Tingkat III             :  2 orang
  2. Adumla             :  – orang
  3. Adum             : 3orang
  4. Diklat Pim IV :  2 orang

 

Diklat Tehnis Fungsional

  1. TOT                                                 :  0orang
  2. KMP             : 0orang
  3. Analis Jabatan             :  1 orang
  4. SIAK Online             :  1 orang
  5. Tehnis computer             :  2 orang
  6. Diklat Pemanatapan Sistem Akutansi : 1orang
  7. English For Government : 0orang
  8. Manajemen Perkantoran :  2 orang
  9. Manajeman Pemerintahan             :  1 orang
  10. Manajemen Konflik             :  1 orang
  11. Manajemen Informasi Sistem             :  1 orang
  12. Tata Guna air             :  1 orang
  13. Intelejen Dasar dan Lanjutan             :  – orang
  14. Bendahara Daerah             :  1 orang
  15. Pemandu Lapangan             :  1 orang
  16. Manajemen Dukcapil             :  2 orang

 

 

Tabel 2.2.

DatapegawaiKecamatanMlatimenuruttingkatpendidikanTahun 2017

 

NO Uraian Pendidikan Jumlah
S-2 S-1 Dipl SLTA SLTP
1 Camat 1 1
2 Sekretaris  Camat 1 1
3 Seksi  Pemerintahan 1 1 1 3
4 Seksi trantib 1 3   4
5 Seksi Perek & pembangunan 2 2 4
6 Seksi Kesejahteraan Masyarakat 1 2 3
7 Seksi pelayanan Umum 2 3 5
8 Sub Bagian Umum dan Kepeg 1 1 2
9 Sub Bag Keu.perenc & Evaluasi 1 1 1 3
  Jumlah 2 9 1 12 1 26

 

 

Tabel 2.3.

 

DatapegawaiKecamatanMlatinenurutJenisKelamin

 

No Pegawai pada Sekretariat/Seksi Jenis Kelamin Jumlah
Pria Wanita
1 Camat 1   1
2 Sekretariat 2 4 6
3 Seksi Ketentraman dan Ketertiban 4   4
4 Seksi Pelayanan Umum 4 1 5
5 Seksi Kesejahteraan Masyarakat 2 1 3
6 Seksi Perekonomian dan Pembangunan 2 2 4
7 Seksi Pemerintahan 3   3
  Jumlah 29 7 26

 

 

 

 

Tabel 2.4.

DatapegawaiKecamatanMlatimenurutGolonganRuang

NO Uraian Golongan Jumlah
IV III II I
1 Camat 1   1
2 Sekretaris  Camat 1       1
3 Seksi  Pemerintahan 3 3
4 Seksi trantib 3 1 4
5 Seksi Perek & pembangunan 4 4
6 Seksi Kesejahteraan Masyarakat 3   3
7 Seksi pelayanan Umum 3 2 5
8 Sub Bagian Umum dan Kepeg 1 1 2
9 Sub Bag keu.perenc & Ev 3 3
  Jumlah 2 19 4 1 26

 

 

  • SaranadanPrasrana

Untukmendukungpekerjaandilengkapidenganprasaranaberupagedungperkantoransebanyak13ruang,pendopo1buah,ruangrapat1buahdanmusholla1buah,sertarumahdinasCamat1buah.Sedangkansaranakerjasebagaiberikut:

No JenisBarang Jumlahbarang Kondisi
1 Kendaraandinasroda4 2 Baik
2 Kendaraandinasroda2 8 Baik
3 Laptop 6 baik
4 Komputer 18 unit 1 rusak
5 LCD 2 unit Baik
6 Warreless/soundsystem 2 Unit Baik
7 Kameradigital 2unit Baik
8 Mesinketikmanual 7Buah Baik
9 Mejakerja 67 Buah 3 rusak
10 Kursikerja 185 Buah 24 rusak
11 Mejadankursitamu 3set 1 rusak
12 Gemelan 1setslendro Baik
13 Almari Buah Baik
14 Filingcabinet 17 Buah Baik

 

 

Tabel 2.5

Anggaran Kecamatan Mlati Tahun 2013-2017

 

No. JENIS Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) Anggaran (Rp)
1. Pendapatan                      –                      – 22.000.000 60.000.000,- 54.000.000,-
2. Belanja Tidak Langsung 2.041.097.254 2.110.307.000 2,139,752,000 2.191.432.723,- 2.055.797.300,-
3. Belanja Langsung 837.489.690 1.155.779.000 1,261,789,095 1.304.521.000,- 1.361.265.300,-
Jumlah 2.878.586.944 3.007.583.254 3.244.086.000 3.495.953.723 3.417.062.600,-


2.3. Kinerja Pelayanan

    • KondisiUmum Pelayanan

Tabel 2.6

JumlahPendudukKecamatanMlatiperDesember2016

NO UraianJumlahPenduduk Desa
Sinduadi Sendangadi Tlogoadi Tirtoadi Sumberadi Jumlah
1. Laki-laki 16.499 8.801 5.929 5.189 7.212 43.630
  Perempuan 16.857 8.518 5.996 5.132 7.286 43.789
Jumlah 33.356 17.319 11.925 10.321 14.498 87.419
2. JumlahKK            
  Laki-laki 9.855 4.583 3.065 2.974 4.116 24.593
  Perempuan 1.499 844 714 598 766 4.421
Jumlah 11.354 4.427 3.779 3.572 8.998 29.013

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Pencapaian Kinerja Pelayanan

Tabel 2.7

DAFTAR PENERIMA DANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2011 S/D 2015

 

NO

 

 

DESA 2011 2012 2013 2014 2015
JML KLP JLM ANGT JML DANA RP JML KLP JML ANGT JML DANA RP JML KLP JLM ANGT JML DANA RP JML KLP JLM ANGT JML DANA RP JML KLP JLM ANGT JML DANA RP
1 SINDUADI 7 72 25.000.000 4 47 13.500.000 11 109 79.000.000 11 109 93.000.000 3 31 21.000.000
2 SENDANGADI 2 21 9.000.000 1 12 3.000.000 6 73 61.500.000 6 73 41.000.000 1 15 9.000.000
3 TLOGOADI 5 55 20.000.000 9 93 52.000.000 7 85 59.500.000 7 85 12.000.000  
4 TIROAADI 20 240 86.000.000 23 92 39.500.000 23 253 138.500.000 23 253 61.500.000 7 85 43.000.000
5 SUMBERADI 17 187 67.000.000 7 79 37.000.000 12 117 73.000.000 12 117 15.000.000 2 21 18.000.000
TOTAL 51 575 207.000.000 29 323 145.000.000 59 637 411.500.000 59 637 225.500.000 13 142 61.000.0000

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.8

 

 

DANA DAN PEMANFAAT UPK TAHUN 2011 s/d  2016

 

 

NO

 

 

DESA 2012 2013 2014 2015 2016
JML KLP JLM ANG JML DANA

RP(000)

JML KLP JML ANG JML DANA RP(000) JML KLP JML ANGG JML DANA RP (000) JML KLP JML ANG JML DANA RP (000) JML KLP JML ANG JML DANA

RP (000)

1 SINDUADI 14 95 451.500 12 87 524.5000 12 88 589.000 11 77 680.500.000 11 71 613.500.000
2 SENDANGADI 7 49 235.000 6 47 246.000 10 67 314.500 11 71 390.000.00 11 73       377.500.000
3 TLOGOADI 28 182 870.000 26 172 960.000 26 167 993.500. 24 153 1.103.000.000 25 157 1.056.500.000
4 TIRTOADI 26 206 876.000 26 219 1.103.000 27 220 .1.276.900. 27 242 1.445.000.000 27 244 2.086.500.000
5 SUMBERADI 30 189 826.000 29 195 967.000 28 197 1.077.100. 34 244 1.289.600.000 33 242 1.620.500.000
TOTAL

 

105 721 3.259.100 99 717 3.801.500 103 793 4.251.000. 107 787 4.908.9000.000 107 787 5.754.500.000

 

 

 

 

 

Tabel.2.9

JUMLAH KK MISKIN,JAMKESSOS, JAM KESDA TAHUN 2012 s/d  2016

NO Desa

 

KKMISKIN

Tahun 2012

KK MISKIN

Tahun 2013

KK MISKIN

Tahun 2014

KK MISKIN

Tahun 2015

KK MISKIN

Tahun 2016

1 Sinduadi 629 692 663 663 631
2 Sendangadi 400 400 424 424 408
3 Tlogoadi 480 480 539 539 485
4 Tirtoadi 654 654 449 449 600
5 Sumberadi 904 904 897 897 842
JUMLAH 3.130 3.130 2.972 2.972 2.966

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.10

 

JUMLAH KKM PENERIMAPKH SE- KECAMATAN MLATI  TAHUN 2012 S/D 2016

NO Desa Tahun 2012 ahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
1 Sinduadi 35 31 31 28 913
2 Sendangadi 20 21 19 18 584
3 Tlogoadi 28 27 27 23 637
4 Tirtoadi 42 40 38 31 653
5 Sumberadi 40 39 37 32 852
JUMLAH 165 158 152 132 3639

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel.2.11

JUMLAH KK YANG MENDAPAT RASKIN  TAHUN 2012  s/d  2016

NO Desa RASKIN
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun2016
1 Sinduadi 1.175 986 985 985 985
2 Sendangadi 632 529 529 529 529
3 Tlogoadi 678 568 568 568 568
4 Tirtoadi 965 809 809 809 809
5 Sumberadi 1.192 1.000 1.000 1.000 1.000
JUMLAH 4.642 3.891 3.891 3.891 3.891

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.3.2   Pencapaian Kinerja Pelayanan

Pencapaian kinerja pelayanan merupakan tingkat pelayanan yang diinginkan, merupakan indikator kinerja yang diharapakan dapat dicapai oleh pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya.Ukuran pencapaian kinerja didasarkan pada indikator sebagai berikut :

  • Target (sasaran) yaitu hasil yang diharapkan dari suatu program.
  • Input (masukan) yaitu berapa besarnya sumber daya uang, sumber daya manusia, material, waktu dan teknologi yangdigunakan untuk melaksanakan kegiatan.
  • Output (keluaran) yaitu barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang mendukung pencapaiansasaran.
  • Outcome (hasil) yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel.2.12

PencapaianKinerja  Pelayanan Kecamatan Mlati Tahun 2012-2016

No JenisPelayanan 2012 2013 2014 2015 2016
1 PermohonanKTP 15.115   4.579 5.773 471
2 SKTS 457   315 277 31
3 PermohonanKK 5.626   5.400 6.315 529
5 PengajuanAkteKelahiran 5.754   1.116 1.100 30
6 PengajuanAkteKematian 1.331   244 367 38
7 PermohonanPindahPenduduk 1.621   1.536 4.691 73
8 PermohonanMasukPenduduk 2.034   1.759 2.005 101
9 LegalisasiPengajuanKreditBank 30   4 18
  KP4+ Pensiunan 43   87 84 2
10 PermohonanIjinHO 137   49 82 5
11 PermohonanIjinIMB 15   137 28
12 PermohonanSKCK 2.385   1.596 1.270 55
13 PermohonanIjinKeramaian 25   49 55 3
14 KeringananBerobat 348   54 25 1
16 LegalisasiDispensasiNikah 45   67 95 10
17 Beasiswa 598   466 645 4
18 ProposalBantuanBupati(Kesmas) 317        
19 ProposalPemberdayaan 94   20 4
20 ProposalBantuanPenguatanModal 59    
21 ProposalBantuanGotongRoyong 81   122 21 2
22 ProposalBantuanPembangunan/Aspal 4   1- 5
23 ProposalSPAH 21    
24 ProposalBantuanIrigasi 11    
25 Proposal tempat Ibadah 11   10 18 1
26 Jual Beli Tanah     5 6 3
27 Warisan     431 98 32
28 Surat Kuasa     12 45 10
29 Surat Keterangan Tanah     93 63 8
30 Wakaf     96

 

 


Tabel 2.13

Target dan Realisasi Indikator Sasaran Renstra Periode 5 Tahun Terakhir

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satu an  Tahun 2012  Tahun 2013  Tahun 2014  Tahun 2015  Tahun 2016
 Target Kinerja Realisasi  Target Kinerja Realisasi Target Kinerja Realisasi  Target Kinerja Realisasi  Target Kinerja Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1 Meningkatnya pengelolaan PAUD. 1. Persentase pemutakhiran data pelaksanaan PAUD. % 100 100 65 100 75 100 85 100 0 0
2 Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan anak. 1. Jumlah organisasi perempuan yang aktif. organisasi 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2. Jumlah organisasi anak yang aktif. organisasi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Meningkatnya pembinaan sosial budaya. 1. Persentase pemutakhiran data sosial budaya. % 60 100 65 100 65 100 70 100 100 100
4 Tersedianya data bidang infastruktur yang aktual. 1. Persentase pemutakhiran data infrastruktur. % 70 100 75 100 85 100 85 100 100 100
5 Tersedianya data bidang ekonomi yang aktual. 1. Persentase pemutakhiran data ekonomi. % 70 100 75 100 85 100 85 100 100 100
6 Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan kebijakan daerah. 1. Persentase keterlibatan warga dalam musrenbang kecamatan. % 75 100     75 100 80 100 80 100 100 100
    2. Persentase masukan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara hasil musrenbang. % 25 40 30 70 30 75 50 80 100 100
7 Meningkatnya status desa. 1. Persentase desa berstatus swasembada. % 70 100 75 100 85 100 85 100 85 100
8 Penerapan ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3). 1. Persentase desa yang melaksanakan K3. % 65 100 65 100 70 100 70 100 70 100
    2. Meningkatnya jumlah lingkungan yang melaksanakan siskamling. % 85 100 85 100 85 100 85 100
9 Menjaga keamanan proses demokrasi. 1. Persentase penyelenggaraan pilduk aman. % 85 100 85 100 85 100 85 100 0 0
    2. Persentase penyelenggaraan pilkades aman. % 85 100 85 100 85 100 85 100 0 0
    3. Jumlah konflik SARA. jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Meningkatnya penanggulangan bencana. 1. Jumlah pelatihan bencana. jumlah 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
    2. Jumlah sosialiasi kebencanaan. jumlah 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
11 Penerapan manajemen kerja sesuai standar. 1. Meningkatnya nilai LAKIP. skor 75 59.69 80 70.70 85 88.07 90 belum dinilai Inspek torat
    2. Meningkatnya skor hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. skor 30 497.08 35 459.93 40 452.97 40 472.75
12 Meningkatkan tertib administrasi kepedudukan. 1. Persentase kepemilikan KTP. % 85 98 85 98 85 98 85 98 80 80
    2. Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK). % 85 98 85 98 85 98 85 98 80 80
13 Meningkatkan pelayanan masyarakat. 1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan. % 65 100 70 100 75 100 80 100 100 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Mlati 5 tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.14

Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Mlati 5 tahun terakhir

No. Jenis Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi %
( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1. Pendapatan       22.000.000 43,069,481 215.35 60.000.000,- 43,069,481 215.35
2. Belanja Tidak Langsung 2.142.127.430 1.837.802.161 91.06 2.041.097.254 1,822,658,822 90.72 2.041.097.254 1.929.673.571 88.28 2.110.307.000 2.075.233.288 87.16 2.110.307.000 2.075.233.288 87.16
3. Belanja Langsung 542.940.000 528.423.046 97.67 966,468,000 951.962.676 97.70 966,468,000 951.962.676 97.77 1.155.779.000 1.130.026.271 97.65 1.155.779.000 1.130.026.271 97.65
Jumlah 2.685.067.430 2.685.067.430 97,33 2.878.586.944 2.878.586.944 97,61 3.007.565.254 2.878.586.944 3.007.583.254 2,663,086,003 97,77 3.007.583.254 2,663,086,003 97,77

 


Tabel .2.15

Rincian Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Mlati Tahun 2017

 

No. Jenis Anggaran Realisasi %
(Rp)
A. Pendapatan 54.000.000
B. Belanja Tidak Langsung 2.055.797.300 100.00
C. Belanja Langsung 93,63
  1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 180.620.000 93,42
    a. Penyediaan jasa administrasi keuangan. 16. 950.000 100.00
    b. Penyediaan makanan dan minuman rapat 34. 950.000 95,23
    c. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 1.230.000 44,94
    d. Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran. 74.739.000 99,15
    e. Penyediaan jasa langganan. 43.050.000 71,19
    f. Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor. 49.915.800 100.00
  2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 199.355.000 73,09
    a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. 105.268.000 100,00
    b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas 62.220.000 61,98
  3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 37.730.000 100,00
    a. Pengelolaan Kepegawaian 21.280.000 100,00
  4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 29.375.500 100,00
    a. Penyusunan  laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 11.841.500 100,00
    b. Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD 13.833.00 100,00
    c. Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan SKPD 9.371.000   100,00
  5. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah 99,97
    a. Penatausahaan Keuangan dan Aset SKPD 13.098.000 99,97
  6. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 100,00
    a. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes 12.159.500 100,00
  7. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 6.317.000 100,00
    a. Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 100,00
  8. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 9.860.000 99,9
    a. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan 9.860.000 99,9
   9. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 47.757.500 98,93
    a. Pengelolaan Perijinan 47.757.500 96,95
  9. Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan. 114.107.000 99,96
    a. Monitoring Evaluasi Dan Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 114.107.000 100,00
  10. Program Penegakan Hukum. 9.713.000 99,99
    a. Operasi Penertiban 9.713.000 99,99
  11. Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan tindak kriminal 25.558.000 60,88
    a. Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam tekhnik pencegahan kejahatan 25.558.000 99,74
  12. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 39.970.000 99,71
    a. Penyelenggaraan Upacara Kenegaraan dan Kegiatan Kemasyarakatan 39.970.000 99,71
  14. Program pendidikan politik masyarakat 8.909.400 99.98
    a. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ( FKDM ) 8.909.400 99,98
  15. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 411.168.500 99,43
  16. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 14.243.000   100,00
    a. Pemberdayaan lembaga dan Organisasi masyarakat pedesaan 14.243.000 100,00
  17. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa 99,93
    a. Pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang fisik 41.903.000 100.00
  18. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa  10.629.000 100,00
    a. Pembinaan Pengawasan terhadap Kepala dan Perangkat Desa 13.852.000 100,00
  19. Program pengembangan data / informasi / statistik daerah 9.565.000 100,00
    a. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 9.565.000 100,00
  20. Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen / arsip daerah 15.646.000 100,00
    a. Pengelolaan dokumen SKPD 15.646.000 100,00
  21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah        18.794.000 99,98
    a. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 18.794.000 100.00
  22. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 19.645.000 99,99
    a. Monitoring dan Evaluasi Tata Guna Tanah 19.645.000 99,99
  24. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan catatan sipil 122.809.000 100,00
    a. Peningkatan Pelayanan publik dalam bidang kependudukan 122.809.000 100,00
  25. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 26.901.000 99,99
    a. Pengawasan dan pengendalian keamanan 26.901.000 99,99
  26. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 17.306.500 99,99
    a. Pencegahan dan pengurangan resiko bencana 17.306.500 99,99
JUMLAH TOTAL 1.261.265.300 93,63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.   Jenis Pelayanan

Pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Mlati  kepada masyarakat dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel .2.16

Jenis Pelayanan

No JenisPelayanan
1 PermohonanKTP
2 Kipem
3 PermohonanKK
5 PengajuanAkteKelahiran
6 PengajuanAkteKematian
7 PermohonanPindahPenduduk
8 PermohonanMasukPenduduk
9 LegalisasiPengajuanKreditBank
10 PermohonanIjinHO
11 PermohonanIjinIMB
12 PermohonanSKCK
13 PermohonanIjinKeramaian
14 KeringananBerobat
15 LagalisasiNikah,Talak,Cerai,RujukdanBelumPernahNikah
16 LegalisasiDispensasiNikah
17 IjinPenelitian
18 ProposalBantuanBupati(Kesmas)
19 ProposalBantuanLain-lain
20 ProposalBantuanPenguatanModal
21 ProposalBantuanGotongRoyong
22 ProposalBantuanPembangunan/Aspal
23 ProposalSPAH
24 ProposalBantuanIrigasi
25 Transmigrasi


  • Kelompok Sasaran

Tabel  2.17

Sasaran Pelayanan  Tahun 2014-2016

 

No Kelompok Yang Disasar
2014 2015 2016
1. Perberdayaan lembaga dan Organisasi masyarakat pedesaan (anggota BPD).  

55 orang

 

55 orang

 
2. Fasilitasi kegiatan Gotro, P3A dan kelompok Tani.  

4kali

 

4 kali

 

 

3. Fasilitasi TPK Kecamatan dan kemiskinan. 2 kali 2 kali  
4. Fasilitasi pendidikan non formal. 4 kali 4 kali  
5. Fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga. 11 kali 11kali  
6. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang budaya, pelestarian adat dan pengembangan seni tradisional. 6 kali 6 kali  
7. Fasilitasi pameran potensi daerah. 2  kali 2  kali  
8. Pendampingan PNPM mandiri perkotaan.  

5  kali

 

5 kali

 

 

9. Monev pengelolaan sampah dan limbah.  

3 kali

 

3 kali

 

 

10. Monev kegiatan PNPM perkotaan. 2  kali 2  kali  

 

 

 

 

  • Tantangan Peluang dan tantangan Pengembangan Palayanan
  1. PELUANG
  2. Tersedianya peraturan dan perundang undangan yang mendukung

( Perda dan Perbup)

  1. Tersedianya sumberdaya manusia yang berkompeten dalam bidang pelayanan masyarakat.
  2. Tersedianya data base bidang pemerintahan ,pembangunan dan kemsyarakatan.
  3. Tersedianya lembaga kemitraan dibidang pemerintahan,pembangunan dan Kemasyarakatan.
  4. Terbangunya jaringan I nformasi dan komunikasi dalam pelayanan umum.
  5. Terbangunya komitmen pegawai dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
  6. Tertanamnya potensi dan nilai – nilai budaya yang ada di masyarakat.
  7. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan kecamatan.

 

  1. Rendahnya pemahaman pegawai dan masyarakat terhadapperaturan perundang undangan .
  2. Distribusi sumberdaya manusia belum merata.
  3. Terbatasnya sarana prasarana kerja.
  4. Koordinasi ,Informasi sinkronisasi antar lembaga masyarakat belum optimal.
  5. Rendahnya motivasi terhadap perkembangan tehnologi (IT) sehingga kemampuan tehnis dari pegawai masih kurang .
  6. Adanya rotasi pegawai yang sagat mempegaruhi etos kerja pegawai pada level bawah yang masa kerjanya lama dengan mindset lama.
  7. Tingkat responsibilitas pegawai terhadap perkembangan dinamika masyarakat terbatas.
  8. Keterbatasan anggaran yang dapat menghambat kelancaran program kegiatan.

 

 

 

 

 

 

BAB  III

ISU  ISU  STRATEGIS  BERDASARKAN  TUGAS  POKOK  DAN  FUNGSI  KECAMATAN  MLATI

  • Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD:

Sesuai dengan aturan perundang-undangan, Kecamatan adalah sebuah Perangkat Daerah (PD), tetapi tugas dan fungsinya berbeda denganPD lainnya (Badan, Dinas, Kantor), perbedaan tersebut yaitu bahwa PD lainnya melaksanakan tugas yang bersifat sektoral, sedangkan kecamatan melaksanakan tugas bersifar teritorial (kewilayahan).

Ketugasankewilayahan ini dicirikan oleh adanya kewajiban kecamatan untuk menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan. Perbedaan tersebut membawa konsekwensi format kewenangan yang berbeda antara PD Kecamatan dengan PD yang bukan Kecamatan, dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan idealnya diikuti dengan pemberian kewenangan kepada Camat yang bersifat umum agar penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di kecamatan berjalan secara efektif dan efisien.

Persoalannya adalah, kewenangan ideal tersebut belum dimiliki oleh Kecamatan, sebagai contoh dapatkah Camat menerbitkan larangan masyarakat membangun bangunan dibantaran sungai?jawabannya tidak dapat, karena sungai menjadi kewenangan provinsi, sementara dilapangan petugas Kecamatan berkepentingan untuk menjaga kententraman dan ketertiban termasuk didalamnya adalah keselamatan masyarakat.

Tanpa adanya kewenangan bagaimana mungkin Camat bertindak terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran dan bahkan mengancam jiwa mereka sendiri. Keterbatasan kewenangan tersebut dan disisi lain tugas  dan fungsi Kecamatan  yang sangat luas karena mengemban tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sementara pada saat yang sama dukungan anggaran Kecamatan masih belum sebanding dengan beban tugasnya, setidaknya jika dibandingkan dengan PD setingkat kantor menjadikan capaian kinerja Kecamatan kurang maksimal sebagi ujung tombak pelayanan birokrasi pemerintah daerah, kondisi ini perlu mendapatkan perhatian untuk capaian yang ideal dimasa-masa mendatang.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas  dan fungsi Kecamatan, sebagai berikut:

  1. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas instansi dan pemerintah desa belum berjalan optimal.
  2. Tindak lanjut hasil koordinasi pelaksanaan program kegiatan belum optimal, karena masih mementingkan ego masing-masing dinas intansi.
  3. Penyusunan siklus tahunan desa belum sesuai dengan tahapan waktu yang ditetapkan dan masih mengalami keterlambatan dalam pelaporannya.
  4. Kemampuan dan ketrampilan perangkat desa sangat terbatas dan tidak merata.
  5. Pengelolaan kearsipan desa masih belum dilaksanakan sesuai Sistem Kearsipan Pola Baru.
  6. Pemanfaatan dan penggunaan Tanah Kas Desa tidak sesuai prosedur yang ada.
  7. Gangguan keamanan dan ketertiban cenderung meningkat.
  8. Penegakan Peraturan Daerah belum dapat dilaksanakan secara optimal.
  9. Belum optimalnya kesadaran masyarakat maupun dunia usaha dalam  mematuhi peraturan.
  10. Sering terjadinya konflik antara kelompok masyarakat yang mengarah ke SARA.
  11. Kelembagaan yang ada Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)   dan   Perlindungan Masyarakat (LINMAS)  belum berfungsi secara optimal dalam rangka Penanganan dan Penanggulangan Bencana.
  12. Mewabahnya penyakit Demam Berdarah yang cukup tinggi, Kecamatan Mlati rangking 2 di Kabupaten Sleman.
  13. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam Program Hidup Bersih Sehat (PHBS).
  14. Tingkat kerja sama dalam penanganan masalah kesehatan masih sangat kurang dan masih bersifat sektoral.
  15. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah dan limbah masih rendah.
  16. Kurangnya pengawasan terhadap keberadaan bangunan liar di atas saluran air.
  17. Pembangunan perumahan yang kurang tertata.
  18. Regulasi tentang RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota) belum dapat diterapkan secara optimal.
  19. Kurangnya analisis terhadap dampak lingkungan bagi para pengembang.
  20. Ruangan penyimpanan arsip in aktif kurang memadai.
  21. Penyerahan arsip-arsip in aktif ke kantor arsip daerah terkendala prosedur dan SDM yang terbatas.
  22. Adanya pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat berkaitan dengan perijinan yang tidak disertai personil yang cukup.
  23. Akses jalur jalan nasional (Jalan Wates) yang semakin padat/semrawut, jalan terlalu sempit, sering terjadi kemacetan dan kecelakaan yang memakan korban jiwa.
  24. Permohonan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) yang cukup banyak rata-rata per hari 150 pemohon,  petugas hanya 2 (dua) orang sehingga penyelesaian tertunda cukup lama, warga komplain/pengaduan masyarakat.

 

  1. Banyaknya Tanah Kas Desa yang peruntukannya belum dilengkapi dengan dokumen formal dan perijinannya.
  2. Adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat berkaitan dengan kependudukan, masyarakat banyak yang tidak tahu, bahkan merasa bingung untuk mengurusnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel III.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD-Kecamatan Mlati
Kabupaten Sleman
Aspek Kajian Capaian Kondisi Saat Ini Standar yang digunakan Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan SKPD
INTERNAL EKSTERNAL
(KEWENANGAN SKPD) (DI LUAR KEWENANGAN SKPD)
1 2 3 4 5 6
Gambaran pelayanan SKPD Tingkat penerapan manajemen kerja sesuai standar, dengan nilai LAKIP tahun 2014 sebesar 78,98 dan berpredikat baik Predikat LAKIP Belum optimalnya komitmen seluruh pegawai serta masih lemahnya mekanisme pengawasan dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik Amanat dan tuntutan pelaksanaan reformasi birokrasi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan dan akuntabel Pelaksanaan reformasi birokrasi oleh instansi yang masih belum optimal
  Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan, pada tahun 2015 hanya menerima aduan masyarakat satu kali dengan capaian kinerja sebesar 87,63% Indeks Kepuasan Masyarakat Jumlah SDM pegawai yang terbatas dengan kompetensi yang tidak merata, pelaksanaan SOP yang belum optimal, serta kondisi prasarana dan sarana kerja yang belum  memadai Perkembangan masyarakat yang kian terbuka dengan tuntutan pelayanan yang semakin cepat dan transparan Pelayanan kepada masyarakat belum efektif dan efisien serta kurang transparan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspek Kajian Capaian Kondisi Saat Ini Standar yang digunakan Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan SKPD
INTERNAL EKSTERNAL
(KEWENANGAN SKPD) (DI LUAR KEWENANGAN SKPD)
1 2 3 4 5 6
  Persentase desa yang berstatus swasembada, pada tahun 2014 tercapai100 % dan tahun 2015 tercapai 100% Jumlah Desa yang melaksanakan Siklus Tahunan Desa tepat waktu Kemampuan aparat pemerintah desa dan peran lembaga desa  yang belum optimal Perkembangan regulasi/aturan tentang Desa yang memberikan kewenangan dan anggaran yang lebih besar kepada Desa Pengelolaan pemerintahan desa yang belum optimal
  Persentase warga masyarakat dalam pemutakhiran data sosial budaya, ekonomi dan fisik pada tahun 2014 dan 2015 tercapai 100% PDRB Belum optimalnya koordinasi dan sinergitas, serta adanya perbedaan data kemiskinan dan ketidaktepatan sasaran penanggulangan kemiskinan Kepedulian sektor swasta dan intervensi program penanganan kemiskinan dari masyarakat yang semakin meningkat Masih adanya penduduk miskin dan pengangguran
  Jumlah masyarakat terlatih penang- gulangan bencana, pada tahun 2015 dilaksanakan pelatihan terhadap 40 orang peserta dengan capaian kinerja 100% Jumlah masyarakat yang terlatih kebencanaan Kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana yang masih terbatas Kesadaran masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana yang semakin meningkat Potensi kebencanaan di Kabupaten Sleman yang relatif besar, khususnya di wilayah lereng Merapi

 

 

 

 

 

 

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Derah Terpilih

Visi Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 :

“Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih Sejahtera,  Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasikannya system e-government menuju smart regency pada tahun 2021”  didukung dengan upaya :

Pemerintah melakukan berbagai program dan kebijakan dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, baik kebutuhan lahir maupun batin secara merata. Disamping itu Pemerintah juga untuk mendayagunakan kemampuan dan potensi lokal dan sumber daya yang dimiikinya.  Masyarakat yang sudah tertanam dan terbina nilai-nilai tatanan dan norma yang luhur tanpa meninggalkan warisan budaya yang ada. Pemerintah didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diperlukan sistem pelayanan yang lebih baik dengan menggunakan teknologi dan informasi yang modern yang mampu merespon dan lebih efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka menuju Smart Regency. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pelayanan yang baik kepada masyarakat akan menjadi landasan yang kuat dalam upaya mewujudkan visi daerah. Hasil penyelenggaraan pemerintah yang baik dan pelayanan kepada masyarakat akan dapat mengakomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat, sehingga secara efektif dan efisien dapat mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan daerah, sehingga mampu meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi arus globalisasi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Misi merupakan penjabaran dari visi dan disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Misi yang digariskan untuk pengembangan Kabupaten Sleman selama 5 tahun kedepan adalah:

Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan  e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan  bagi masyarakat.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, dengan cara peningkatan kualitas birokrasi menjadi birokrasi yang professional sehingga bias menjadi pelayanan masyarakat. Disamping kemampuan aparat, pelayanan masyarakat juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas birokrasi harus sejalan dengan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kepuasan terhadap layanan aparat birokrasi dalam rangka menuju good governance.

Misi 3 : Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dankemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan.

Misi ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan dan pendampingan yang terus menerus kepada masyarakat dalam penguatan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis kekuatan lokal, peningkatan infrastruktur dan prasarana perekonomian dan peningkatan akses bagi masyarakat agar lebih mudah berusaha, sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat. Disisi lainnya penanggulangan kemiskinan dilanjutkan secara konsisten dengan berbagai program yang bersinergi.

Misi 4 : Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan.

Misi ini dimaksudkan untuk mengelola infrastruktur khususnya untuk mewujudkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kenyamanan masyarakat dengan tidak meninggalkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sehingga perlu adanya formulasi penataan ruang yang baik agar sinergi antara berbagai aspek dengan daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan yang terbatas, sehingga memungkinkan masyarakat untuk hidup lebih sehat dan produktif.

Misi 5 : Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional.

Misi ini dimaksudkan bahwa walaupun masyarakat Sleman berkembang dinamis, tetapi tidak meninggalkan dan kehilangan budaya lokal yang luhur dan baik. Disamping itu terhadap pemberdayaan perempuan tidak terbatas pada peningkatan jumlah perempuan dalam berbagai peran, tetapi peningkatan juga memperhatikan kesetaraan dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Hasil identifikasi SKPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, seperti tabel berikut:

 

 

 

 

 

Tabel 3.2 (Tabel. T.IV.C.11 lampiran IV Permendagri No. 54 Tahun 2010)

Faktor penghambat dan pendorong Pelayanan SKPD

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

 

Visi : TerwujudnyamasyarakatSlemanyang lebihSejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasikannya sistemegovernmentmenuju smart regency padatahun 2021.
No. Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Permasalahan Pelayanan SKPD Faktor  
Penghambat Pendorong  
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Misi 1 :      
  Meningkatkantatakelolapemerintahan yang baikmelaluipeningkatankualitasbirokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalammemberikanpelayananbagimasyarakat.      
  Program :      
  1. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
  2. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa. Kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap pentingnya pengelolaan administrasi keuangan desa. Sudah terbiasa melakukan pekerjaan lapangan,  dan jarang mengerjakaan pekerjaan yang sifatnya administrasi. Ketugasan masing-masing perangkat desa semakin banyak dan semakin berat, sehingga dituntut  perangkat desa harus mampu dan mau mengelola administrasi keuangan semain baik sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.
  3. Perencanaan Pembangunan Daerah. Kurangnya konsistensi perencanaan yang dimulai dari tingkat dusun, desa, kecamatan dan kabupaten. Belum adanya pedoman atau petunjuk yang baku, cenderung setiap tahun pedoman berubah-ubah sehingga menjadikan kesulitan dalam melakukan perencanaan. Adanya semangat dan dorongan yang kuat dari masyarakat untuk melakukan pembangunan  di wilayahnya.
  4. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. Belum  efektifnya pengawasan internal dan pengendalian kebijakan daerah dalam perencanaan pembangunan. Adanya keterbatasan sumber daya manusia yang dapat memahami cara kerja sistem yang ada. Sudah tersedia sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah yang berbasis computer.
  5. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. Pola pikir atau mindset lama perangkat desa terhadap pentingnya kapasitas atau kemampuan perangkat desa. Banyaknya perangkat desa yang berumur diatas 45 tahun. Ketugasan saat ini memaksa perangkat desa untuk belajar dalam upaya meningkatkan kapasitasnya.
  6. Penyelamatan dan pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.

 

  7. Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan pembangunan daerah. Sumber data masih beragam sesuai instansi yang melakukan pendataan. Sudah dilakukan kerjasama dengan BPS dalam rangka penyusunna data dan informasi Kecamatan dalam angka.
  8. Penataan Administrasi Kependudukan. Semakin banyak dan kompleknya permasalahan KTP-el dan penerbitannya. Adanya peraturan yang sering berubah-ubah dan penyediaan blangko kependudukan yang tidak siap. Melakukan kerjasama dengan pihak masyarakat dalam menggandakan blangko yang tidak tersedia, dan adanya kesadaran budaya antri dari masyarakat.
  9. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan. Masyarakat kurang peduli  dan cenderung masa bodoh terhadap ketertiban dan keamanan lingkungan. Mobilitas masyarakat dalam menjalankan pekerjaan cukup tinggi. Melakukan kerjasama dengan pihak jasa keamanan.
  10. Pemeliharan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. Banyak anggota satuan perlindungan masyarakat yang sudah lanjut usia. Tidak ada regenerasi dari kalangan pemuda dan remaja. Jumlah generaasi muda dan remaja yang cukup tinggi.
  11. Penegakan Hukum. Banyaknya pendirian dan perkembangan usaha. Pihak pengusaha atau pengembang tidak pernah melaporkan usahanya kepada pemerintah. Sudah ada Peraturan Bupati tentang pelimpahan kewenangan kepada Camat.
  12. Penataan Peraturan Perundang-undangan.
  13. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Kurangnya sumber daya manusia yang menangani pelayanan. Adanya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih cepat. Menumbuhkan kerjasama dengan stakeholder lain untuk terlibat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
  14. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
  15. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
  16. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
  17. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan.
  18. Peningkatan Administrasi Pemerintahan.
2. Misi 3 :      
  Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan.      
  Program :      
  1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa. Kurangnya dana yang disalurkan kepada kelompok masyarakat dari pemerintah. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang membatasi pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial kepada  masyarakat. Banyaknya kelompok-kelompok masyarakat yang masih aktif dan membutuhkan dukungan dari pemerintah.  
  2. Peningkatan Keberdayaan  Masyarakat Pedesaan. Keterbatasaan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam rangka mengakses program dan dana pemerintah masih sangat kurang. 1.  Masyarakat tidak mampu membuat proposal permohonan dana pemberdayaan masyarakat.

2.  Angka kemiskinan dan rawan miskin yang cenderung meningkat setiap tahun.

Adanya pelatihan dan ketrampilan bagi kelompok masyarakat.  
3. Misi 4 :      
 

 

Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan.